BPTP JAWA BARAT
BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA BARAT
Informasi / Berita/Artikel

BPTP Mengikuti Sosialisasi Pelayanan Publik Bersama KemenPAN-RB

  Dec 18, 2017     Admin BPTP  

Bandung, 14 Desember 2017

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penerima layanan publik di antaranya sekelompok orang tertentu maupun individu, atau badan hukum yang memiliki hak atau kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan indikator kinerja organisasi/lembaga pemerintahan yang paling terlihat di mata masyarakat. Kualitas dari suatu pelayanan publik dapat dikatakan berhasil jika diterima secara positif oleh masyarakat, dinilai efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada pertemuan kali ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melaksanakan sosialisasi mengenai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang dilaksanakan selama 2 hari di Gedung Sate dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Survey Kepuasan Masyarakat merupakan dasar dari Permenpan No. 14 Tahun 2017 yaitu mengenai pedoman penyusunan SKM unit penyelenggara pelayanan publik.

Latar belakang pelaksanaan SKM yaitu mutu pelayanan publik oleh aparatur pemerintah jauh memuaskan, fungsi utama pemerintah melayani masyarakat, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat, diperlukannya mewujudkan good government, dan data SKM dijadikan bahan evaluasi. Terdapat 9 unsur SKM di antaranya sarana disabilitas, SIPPN, pengelolaan pengaduan, pengawasan internal pelayanan publik, kewajiban melakukan SKM, dan lainnya. Tentunya Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) sudah melaksanakan SKM berupa angket mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan publik kepada masyarakat/akademisi yang berkaitan secara langsung dengan BPTP. Pada tahun 2016 BPTP mendapat nilai SKM sebesar 84,946 yang berada dalam kisaran 81,26 – 100,00 dengan predikat Sangat Baik.

Pertemuan kedua yaitu mengenai sosialisasi aplikasi SIPPN dan SP4N yang disampaikan oleh Bapak Dwiyoga Soediarto, S.E., M.B.A sebagai Sekretaris Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB. Latar belakang dari dibentuknya SIPPN karena banyaknya keluhan masyarakat mengenai pemerintah yang kurang menepati janji, keterlambatan pelayanan, serta kurang efektif dan efisiennya pelayanan yang diberikan. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi unit pelayanan, masih banyaknya unit pelayanan yang belum menginformasikan profil penyelenggara, pelaksanaa, Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan, dan informasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Dasar hukum dari pembentukan SIPPN di antaranya adalah UU No. 14 Tahun 2008 (keterbukaan informasi publik); UU No. 25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik); Perpres No. 81 Tahun 2016 (Grand Design Reformasi Birokrasi); PermenPAN-RB No.13/2017 (Pedoman Sistem Informasi Pelayanan Daerah). Tujuan dari SIPPN adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan hak/kewajiban sebagai masyarakat publik secara cepat, tepat, dan murah; terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif; terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik; tercegahnya terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan maksud dari SIPPN adalah untuk menyediakan informasi pelayanan publik berupa sistem, memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik, dan menjamin kaeakuratan informasi publik. Beberapa prinsip pokok dari SIPPN adalah Mudah, Akurat, Akuntabel, dan Cepat.

Untuk mencapai keberhasilan dari pelayanan publik, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Biro Organisasi Sekretariat Daerah bersama-sama dengan KemenPAN-RB meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Setiap OPD dapat menginformasikan masyarakat secara terbuka dan luas mengenai jenis-jenis pelayanan publik (termasuk di dalamnya berupa SP dengan poin Sistem , Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Pelayanan; dan Pengaduan Layanan) melalui website resmi yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB, yaitu www.sipp.menpan.go.id. Selain itu masyarakat juga dapat melaporkan berbagai kasus/keluhan di lingkungan sekitar baik mengenai sarana, prasarana, barang/jasa melalui situs www.lapor.go.id, atau melalui beberapa media sosial seperti Twitter (@LAPOR1708), Instagram (LAPOR1708), Youtube (LAPOR1708), Email (LAPOR1708), dan SMS/Telepon (1708). Dengan adanya media-media yang disediakan untuk memfasilitasi pelayanan publik, masyarakat dengan mudah, cepat, dan akurat dalam menerima informasi atau penyampaikan pengaduannya tanpa harus menunggu lama.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, sangat diharapkan setiap Organisasi Pemerintahan mampu memaksimalkan sistem informasi yang telah dibuat, menerapkan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta berkualitas.

 

Oleh: Hilda Sandra Utami, S.P.

TENTANG KAMI

BPTP Pasirjati Bandung Jawa Barat menjadi Unit Kerja yang memberikan pelayanan PRIMA kepada Masyarakat Perkebunan di bidang Operasional Perlindungan Tanaman Perkebunan

FOLLOW US
BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN

Jalan Pasirjati Km 10 Ujungberung, Bandung, Jawa Barat

Telp / Fax 022-7804075
Email : bptp_disbun@yahoo.co.id