BPTP JAWA BARAT
BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA BARAT
Informasi / Berita/Artikel

Kegiatan Workshop Evaluasi Akhir Tahun DAK Bidang Pertanian Tahun 2015

  Apr 07, 2016     Admin BPP  

Oleh : Yuda Muhammad Zaelani, SP.

 

Kegiatan Workshop Evaluasi Akhir Tahun DAK Bidang Pertanian 2015 dilaksanakan dengan tujuan Menyusun Laporan evaluasi kinerja outcome DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 dan Bimbingan Teknis dan Rambu-Rambu Pelaksanaan DAK Bidang PErtanian TAhun 2016.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu dari tanggal 27 s/d 28 Januari 2016. Kegiatan pembukaan dan arahan dilaksanakan oleh sekretaris Jenderal Kementrian Pertanian RI, bertempat di Sheraton Mustika Hotel Yogyakarta.

Beberapa Hal yang dapat kami laporkan dari hasil Workshop Evaluasi Akhir Tahun DAK Bidang Pertanian Tahun 2015, antara lain :

Pemantauan dan Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari Biro Perencanaan. Dalam pelaksanaanya, proses pemantauan dan evaluasi ini menitikberatkan pada pelaksanaan program/kegiatan/anggaran pembangunan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian baik yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan maupun Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Subsidi, Tugas Pelayanan Publik (PSO), Kredit Program, dan Sumber Daya Anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18,

2Selain itu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi internal melalui pelaksanaan ke tata usahaan Biro Perencanaan yang meliputi pengembangan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Biro Perencanaan,

Peran evaluasi dalam siklus perencanaan kegiatan memiliki kedudukan yang strategis sebagai early warning system kaitannya dengan pemberian masukan dan umpan balik terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah terlaksana dalam upaya perbaikan sistem perencanaan berikutnya. Atas dasar maka evaluasi harus turut menjadi bagian penting dari proses perencanaan,

Kinerja Kementerian Pertanian RI Tahun 2015 pada satu tahun Kabinet kerja yaitu: (1) Produksi pangan strategis meningkat tinggi, (2) tidak ada impor beras dan kebijakan pengendalian rekomendasi impor telah menghemat devisa Rp 52 triliun, (3) tahun 2015 merupakan tahun mulai bangkitnya modernisasi pertanian, dan (4) Tahun 2015 merupakan tahun mulai bangkitnya investasi di sektor pertanian,

Berbagai capaian kinerja di atas merupakan hasil dari kebijakan/regulasi yang ditempuh, yaitu:

  • Merevisi prosedur pengadaan dari Lelang menjadi Penunjukan Langsung untuk pengadaan benih dan pupuk (Perpres 172/2014) dan e-catalogue untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), sehingga penyediaan benih, pupuk dan alsintan menjadi tepat waktu, sesuai musim tanam;
  • Refocusing anggaran Rp 4,1 triliun dari pos perjalanan dinas, rapat/seminar menjadi perbaikan irigasi dan penyediaan alsintan, sehingga setiap rupiah APBN akan berdampak terhadap output dan outcome;
  • Bantuan saprodi/benih tidak di lokasi existing, sehingga menambah luas tanam;
  • Kebijakan tidak dialokasikan anggaran pada tahun berikutnya bagi daerah yang produksi padi, jagung dan kedelai menurun;
  • Bekerja sinergi dan melepaskan ego-sektoral, sehingga terpadu mulai aspek hulu sampai hilir;
  • Melakukan pengawalan dan pendampingan Upsus secara masif,
  • Mengevaluasi serapan secara harian/mingguan,
  • Melakukan antisipasi dini dan penanganan banjir, kekeringan serta serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). 

Arah kebijakan DAK Bidang Pertanian tahun 2016 adalah Peningkatan produksi komoditas pertanian strategis, dengan melakukan refocusing kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2016 pada Pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar Pertanian,

Kedepan, akan dilakukan beberapa upaya  terkait pengelolaan dan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian diantaranya kegiatan yang didanai DAK harus bersinergi dengan kegiatan yang didanai Dekon/TP. Selain itu, di dalam perencanaan pembangunan pertanian difokuskan pada pengembangan dan penguatan database kawasan, pengoptimalan peran SKPD Provinsi sebagai koordinator Kabupaten/Kota, pemantauan yang intensif dengan melibatkan Eselon I, penyampaian data teknis DAK secara elektronik (melalui e-proposal) yang terintegrasi dengan usulan Dekon dan TP. Kegiatan DAK dan Dekon/TP diarahkan untuk mendukung Bio Industri,

Lambatnya penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan dari SKPD menjadi sorotan Kepala Biro Perencanaan karena akan berdampak pada pengurangan alokasi DAK tahun berikutnya (penerapan punishment). Terkait pelaporan pelaksanaan DAK, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan telah mengembangkan system pelaporan berbasis web. Penerima DAK cukup meng upload laporan dan foto kegiatan melalui web, dengan demikian sehingga penyampaian laporan lebih efisien, efektif, dan transparan.

 

 

TENTANG KAMI

BPTP Pasirjati Bandung Jawa Barat menjadi Unit Kerja yang memberikan pelayanan PRIMA kepada Masyarakat Perkebunan di bidang Operasional Perlindungan Tanaman Perkebunan

FOLLOW US
BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN

Jalan Pasirjati Km 10 Ujungberung, Bandung, Jawa Barat

Telp / Fax 022-7804075
Email : bptp_disbun@yahoo.co.id