BPTP JAWA BARAT
BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA BARAT
Informasi / Berita/Artikel

BADAN HUKUM KELOMPOK TANI

  Sep 15, 2016     Admin BPTP  

Oleh Handi Noer Hakim

Sektor perkebunan memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Ditinjau dari tingkat produksi dan ekspor yang kian meningkat, beberapa produk perkebunan Indonesia sudah menjadi komoditas unggulan, seperti minyak kelapa sawit mentah yang sudah menguasai pasar dunia, kopi, kakao dan karet. Di masa yang akan datang prospeknya akan terus menarik pasar, mengingat permintaan dunia akan komoditas ini selalu meningkat setiap tahunnya. Terlepas dari itu semua, perlu adanya peran serta dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pertanian, dengan harapan para petani akan lebih giat dalam mengembangkan produk-produk pertanian dan mampu bersaing di kancah internasional.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan menurut peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 69 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Dalam Pasal 1 dinyatakan pengertian kelembagaan ekonomi petani (KEP) sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan setiap lembaga, kelompok, atau organisasi yang menerima dana hibah dari pemerintah harus berbadan hukum.

Badan Hukum, dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (rechsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechtsbevoedgheid). Dua macam Subyek Hukum dalam pengertian hukum adalah :

  1. Natuurlijke Persoon (natural person) yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUHPerdata).
  2. Rechtspersoon (legal entitle) yaitu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal 1654 KUHPerdata).

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik. Organisasi atau perkumpulan tersebut selanjutnya menjadi subyek hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ada dua, yaitu orang dan badan hukum. Sebagai subyek hukum, orang dan badan hukum menyandang atau mempunyai hak dan kewajiban hukum, dan  badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana orang. Namun, oleh karena bentuk badan hukum yang merupakan himpunan dari orang-orang, maka dalam pelaksanaan perbuatan hukum, suatu badan hukum diwakili oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, maka subyek hukum juga dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum menjadi tanggung jawab badan hukum tersebut yang dalam pelaksanaannya juga diwakili oleh pengurusnya.

Kelompok tani  bisa berbadan hukum setelah unit produksinya berkembang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) berupa badan usaha milik petani (BUMP). Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Hal tersebut dilakukan agar para kelompok tani mendapat perlindungan hukum, pembinaan dan fasilitas dari pemerintah baik bagi anggota maupun pengurusnya. Pada dasarnya kebijakan tersebut bukan untuk mempersulit para Kelompok tani justru lebih kepada prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan permasalahan di kemudian hari, baik dari pihak pemerintah maupun pihak petani. Hikmahnya bagi petani justru bisa lebih baik, karena dengan memiliki badan hukum (legalitas), mereka menjadi lebih kuat dan dipercaya serta mudah dalam berbagai pengurusan administratif.

Sumber :

  1. Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) BW
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani
  5. Diana Prasastyawati, Bentuk-bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani atau Badan Usaha Milik Petani http://cybex.pertanian.go.id/materipenyuluhan/cetak/9362 akses tanggal 16 Mei 2016

TENTANG KAMI

BPTP Pasirjati Bandung Jawa Barat menjadi Unit Kerja yang memberikan pelayanan PRIMA kepada Masyarakat Perkebunan di bidang Operasional Perlindungan Tanaman Perkebunan

FOLLOW US
BRIGADE PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN

Jalan Pasirjati Km 10 Ujungberung, Bandung, Jawa Barat

Telp / Fax 022-7804075
Email : bptp_disbun@yahoo.co.id