•    
  •    
  •    
  •    

MENYONGSONG TAHUN BENIH NASIONAL TAHUN 2018 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT SIAP MELAKSANAKAN SWAKELOLA PEMBENIHAN BEKERJASAMA DENGAN PRODUSEN BENIH (PENANGKAR BINAAN)

31 Mei 2017 Dibaca: 277x

Dalam menyongsong tahun benih di Tahun 2018, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan merencanakan pada akan membagi-bagikan benih tanaman perkebunan kepada pekebunnya di seluruh wilayah tanah air, bisa terbayangkan seberapa besar sumber daya yang harus dipersiapkan mulai sumber daya manusia, bahan-bahan, pendanaan, metode pelaksanaan dan lain-lain.  Peran penerapan teknologi perbenihan yang tepat guna sangat fundamental dalam pelaksanaan pembenihan untuk menghasilkan metode yang paling efektif dan efisien.  Untuk perbanyakan benih yang cepat melalui kultur jaringan menurut pengalaman masih relatif sulit dilakukan di tataran penangkar atau produsen benih karena perlu kesiapan di laboratorium sejak jauh-jauh sebelumnya, maka dengan cara konvensional yang masih mungkin dilakukan dalam pelaksanaannya.

            Sedikit ke belakang merenungi sejarah teknologi benih. Teknologi benih merupakan bidang yang masih muda. Bidang ini mulai dikembangkan di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II usai. Pengembangan bidang ini merupakan hikmah dari pengalaman petani di Amerika Serikat yang sering dirugikan akibat menanam benih bermutu rendah pada awal abad ke-19. Jika aktivitas pengujian benih dipandang sebagai awal lahirnya bidang teknologi benih, Eropa atau lebih tepat lagi Jerman merupakan tempat kelahiran bidang ini.  Laboratorium pengujian benih yang pertama berdiri di Tharand, Saxony (Jerman) pada tahun 1869, di bawah petunjuk Friedrich Nobbe, kemudian di Copenhagen (Denmark) pada tahun 1871, yang semula direncanakan sebagai laboratorium pribadi oleh E. Moller-Holst. Dari catatan yang ada, jika pembentukan Departemen Pertanian Hindia Belanda dianggap sebagai awal tumbuhnya perhatian pada bidang teknologi benih, tahun 1905 dapat dianggap sebagai tahun kelahiran bidang ini di Indonesia. Namun, apabila ukurannya adalah pembangunan kebun-kebun benih maka tahun 1908 dapat dianggap sebagai tahun kelahiran bidang Teknologi Benih (Prof. Dr. Ir. Wahju Qamara Mugnisjah, M. Agr. dalam http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/LUHT4431-M1.pdf [26/05/2017].

            Pada tanggal 22-24 Mei 2017 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan di Bogor yang diprakarasai Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tema “Peningkatan Mutu Benih sebagai Upaya Mewujudkan Perkebunan Berkelanjutan”.  Materi pokok dalam pertemuan tersebut yaitu pengembangan tanaman perkebunan pada Tahun 2017, kebijakan perbenihan, monitoring dan evaluasi perbenihan perkebunan, pada materi ini dibahas wacana tahun benih pada Tahun 2018 secara nasional berbagai komoditas sesuai potensi wilayah masing-masing, regulasi perbenihan di antaranya mengulas tentang aspek-aspek apa saja yang menghambat pelaksanaan perbenihan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015  tentang produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan dan turunannya, jika dirasakan ada yang menghambat perlu segera ajukan revisi, dukungan anggaran terhadap kegiatan perbenihan, rencana pengembangan komoditi tanaman tahunan dan penyegar secara umum, rencana pengembangan komoditas tanaman semusim dan rempah secara umum dan kegiatan pengembangan tebu Tahun 2018, kesiapan pusat penelitian dan pengembangan perkebunan dalam mendukung ketersediaan benih tanaman perkebunan, kesiapan benih tebu dalam mendukung program swasembada gula nasional, peranan PT. Riset Perkebunan Nusantara (RPN) dalam mendukung ketersediaan benih tanaman perkebunan, kesiapan kelembagaan dan SDM perbenihan dalam membangun kemandirian benih nasional. 

            Pihak RPN menyatakan siap untuk memasok teknologi perbenihan dalam upaya tahun benih di 2018, yang sudah barang tentu tidak hanya pada tahun benih tetapi harus terus berlanjut sesuai kebutuhan benih sampai kebutuhan pasokan produksi perkebunan mencapai optimal, apalagi diorientasikan untuk eksport, tapi minimal untuk kebutuhan dalam negeri dapat dicapai secara swadaya dengan teknologi tepat guna yang telah ada selama ini.

Gambar 1.  Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Perbenihan di Bogor, 22-24 Mei 2017

Dalam diskusi berkembang beberapa pemikiran mengenai teknis pelaksanaan produksi benih atau perbanyakan benih yang akan dilakukan dengan cara swakelola oleh dinas atau balai yang menangani produksi benih, jika di provinsi belum mempunyai balai yang menangani produksi benih ditangani oleh dinas, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah mempunyai UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, yang salah satu fungsinya memproduksi benih, dan siap melakukan swakelola pembenihan.  Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan swakelola di luar yang telah tertuang dalam Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, dalam pelaksanaan swakelola tetap mempertimbangkan karakteristik lokasi daerah dan budaya setempat, pada daerah tertentu para pekebun atau produsen benih yang akan diajak kerjasama tidak menuntut perolehan keuntungan dari mengerjakan perbanyakan benih karena akan mendapat bagian benih dari hasil perbanyakan benih tersebut, tetapi akan ada juga yang ingin memperoleh keuntungan dari hasil tersebut, nah itulah salah satu karakteristik pekebun atau penangkar di suatu tempat, padahal dari pengerjaan itu pekebun atau penangkar atau produsen benih telah memperoleh upah kerja pengerjaan perbanyakan benih, di samping itu pihak produsen benih wajib mempunyai IUPP (Ijin Usaha Produksi Perbenihan) yang mungkin masih belum semua daerah telah merata mempunyai ijin tersebut, juga tingkat keterampilan dan pengalamannya juga perlu dipertimbangkan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah budaya lokal, serta tingkat sosial ekonomi masyarakat di lokasi pembenihan, karena pelaksanaan pembenihan merupakan pekerjaan padat karya sehingga sangat diuntungkan bagi daerah-daerah  yg tingkat sosial ekonominya perlu pengembangan.

            Bagi provinsi yang telah mempunyai UPTD yang menangani produksi benih seperti di Jawa Barat ada UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan telah terbiasa melakukan pembenihan secara swadaya bekerjasama dengan produsen benih (penangkar binaan) setiap ada kegiatan pembenihan.  Berdasarkan pengalaman terakhir yang telah dilakukan sejak Tahun 2014 s.d. 2017 dalam pembenihan kopi telah berhasil melakukan pembenihan sesuai target yang telah ditetapkan sebanyak 10.000.000 pohon dengan rincian sebagai berikut.

Catatan: 2017*) Pelaksanaan pembenihan sedang berlangsung.

            Di samping pada Tahun 2013 juga telah dilakukan swakelola pembenihan kopi yang bekerja sama dengan kelompok penangkar benih sebanyak 400.000 pohon di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, dan Sumedang.        

            Distribusi bantuan benih dilakukan atas dasar permohonan dari kelompok tani yang terlebih dahulu direkomendasi dan diverifikasi oleh Dinas Yang Menangani Perkebunan Kabupaten kemudian divalidasi oleh provinsi, kemudian dikukuhkan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.  Benih yang didistribusikan kepada kelompok tani sebelumnya telah disertifikasi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya yaitu Balai Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu tanda bahwa benih tersebut telah dijamin mutunya dan siap tanam.

            Tahun 2018 sebagai tahun benih nasional sangat diidam-idamkan oleh masyarakat pekebun, mudah-mudahan rencana ini didukung oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan benih yang bermutu yang akan menghasilkan produktivitas hasil perkebunan yang tinggi dan berkelanjutan yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.


Sumber : BPBTP
Penulis : Dudung Ahmad Suganda