•    
  •    
  •    
  •    
25 Mei 2017 20:11:07 0
Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta. 17 Mei 2017.

BANDUNG – Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta.  Sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan 10 kabupaten/kota tersebut diselenggarakan  dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.

Pada kesempatan tersebut tampak hadir perwakilan OPD mitra unsur provinsi; Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Biro Perekonomian dan Industri Setda Provinsi Jawa Barat, Perum Perhutani  dan undangan lainnya.  
Sosialisasi yang dipandu Kepala Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan (Ir. Susilawati, MS) tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Lt. III Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Jl. Surapati Nomor 67 Bandung pada Rabu (17/05/2017).

Dalam pengantarnya Susi, mengatakan arah pembangunan perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ada 9 kebijakan, namun yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi bidang pengembangan dan perlindungan hanya 1 yaitu peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan. Beliau menuturkan kebijakan tersebut telah sejalan dengan tujuan pembangunan perkebunan  yaitu mengelola dan mengembangkan sumberdaya perkebunan secara optimal,  bertanggungjawab dan lestari (UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).

Pihaknya menuturkan agar sosialisasi tepat sasaran dan tercapai tujuan yang optimal dihadirkan 4 orang tenaga ahli sebagai narasumber yang sekaligus nantinya akan menjadi tenaga pengkaji penyusunan masterplan. “Mereka adalah tenaga ahli aspek komoditas, aspek kelembagaan dan sosial ekonomi, aspek pemetaan tanah dan kesesuaian lahan  serta aspek perencanaan dan manajemen stratejik”, ujar Susi.  

Beliau menyebutkan manfaat masterplan bagi Pemerintah Pusat, dapat sebagai 1). Basis data spasial dalam penyusunan kegiatan, 2). Sumber data informasi dalam menentukan kebijakan pengembangan kawasan, 3). Sebagai dokumen pengembangan kawasan dalam menyusun kegiatan dan anggaran di daerah kawasan secara multiyear, sementara manfaat bagi Pemerintah Daerah ujarnya dapat sebagai 1). Sebagai dasar perencanaan daerah dalam mengusulkan kegiatan dalam e-proposal, 2). Sebagai rujukan daerah dalam menyusun dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Strategis Daerah, 3). Mendukung data dan informasi terkait RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sosialisasi dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Arief Santosa, SE. MSc.).  Dalam sambutan arahannya, arief menyampaikan amanat Permentan Nomor 56 tahun 2016, bahwa arah Kebijakan, tujuan program dan sasaran kegiatan kawasan pertanian  harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kelestarian sumberdaya alam, sosial budaya masyarakat dan selaras dengan rencana pembangunan daerah.  

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pertanian di provinsi, wajib menyusun masterplan sebagai acuan teknis dalam menyusun arah pengembangan kawasan pertanian di tingkat provinsi.  SKPD ditingkat kabupaten/kota, wajib menyusun action plan kawasan pertanian sebagai acuan teknis dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan pertanian di tingkat kabupaten/kota.  

Arief juga menerangkan tentang batasan kawasan perkebunan, yaitu wilayah pengembangan dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan yang disatukan oleh faktor alamiah, kegiatan ekonomi, sosial budaya dan didukung berbagai infrastruktur  pertanian serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha perkebunan.  

Lebih lanjut beliau menuturkan tentang pengertian masterplan yaitu dokumen rancangan pengembangan kawasan perkebunan di tingkat provinsi yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi dari aspek daya dukung dan daya tampung sumber daya, sosial ekonomi, dan tata ruang wilayah, tuturnya.

Arief mengingatkan bahwa pada tahun 2015 yang lalu, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan telah melakukan penyusun masterplan pengembangan kawasan perkebunan berbasis tanaman teh pada kawasan perkebunan nasional berdasarkan  Keputusan Menteri Pertanian No. 46/Kpts/PD.300/1/2015 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional yaitu di 3 kabupaten (Bandung, Cianjur dan Garut).  Seharusnya ke 3 kabupaten ini telah menindaklanjutinya  dengan menyusun rencana aksi (action plan), ujarnya.

“Sekarang, pada tahun 2017 ini, telah terbit Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional yang antara lain menetapkan kawasan perkebunan nasional berbasis komoditas;

  • Kopi di Kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, Kuningan dan Tasikmalaya,
  • Teh di Kabupaten Bandung, Garut, Cianjur, Bandung Barat, Purwakarta, Sukabumi dan Tasikmalaya,
  • Kelapa di Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya dan Pangandaran.

“Atas dasar Kepmentan inilah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017   melakukan kajian untuk menyusun masterplan pengembangan kawasan perkebunan berbasis tanaman kopi robusta di 16 kabupaten/kota yaitu; Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Garut, Karawang, Kota Banjar, Kuningan, Sumedang, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Tasikmalaya”, katanya.

“Tahun ini juga sedang disusun masterplan pengembangan kawasan perkebunan berbasis tanaman kopi arabika di 10 kabupaten (Bandung, Bandung Barat, Bogor, Cianjur, Garut,   Sumedang, Majalengka, Subang, Sukabumi dan Tasikmalaya”, katanya. Sehingga peta kawasan kopi arabika dan robusta dapat dimanfaatkan sebagai basis data spasial  dalam merancang kegiatan pembangunan kopi di Jawa Barat.

Yang tak kalah pentingnya, menurut Arief dalam menyusun strategi operasional pengembangan kawasan adalah  penguatan kelembagaan, percepatan adopsi teknologi, penguatan sarana dan prasarana, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan kerjasama dan kemitraan, penguatan perencanaan, dan penguatan industri hilir, tutupnya.  



Sumber : Disbun Jabar
Dibaca : 274 x

Komentar Berita


Jangan Tampilkan Email Saya