•    
  •    
  •    
  •    
09 Juni 2017 15:09:36 0
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat hadiri Simposium dan Lokakarya Kopi Jawa Barat Tahun 2017 di Hotel Horison, 23 Mei 2017.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Arief Santosa), hadiri Simposium dan Lokakarya Kopi Jawa Barat Tahun 2017 di Hotel Horison Jl. Pelajar Pejuang No. 121  Bandung  pada Selasa, 23 Mei 2017 dengan menghadirkan narasumber dari PT. Perum Perhutani Divisi III Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Akademisi (Universitas Padjadjaran), PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Serta stakeholder dari petani, pebisnis, pemerintah (regulator), komunitas (mendorong terhadap keberhasilan kegiatan), media (ekspander/memperkenalkan), akademisi (konseptor).

Simposium dan Lokakarya Kopi Jawa Barat Tahun 2017 mengusung tema ”Pemetaan dan Penataan Pengembangan Budidaya Kopi Jawa Barat Menuju Tataniaga Kopi Berkelanjutan”  menampilkan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebagai Keynote Speaker.

Pemetaan dan Penataan Pengembangan Budidaya Kopi Jawa Barat Menuju Tataniaga Kopi Berkelanjutan”  di kupas tuntas oleh Arief Santosa selaku pembina dan pembimbing petani kopi di Jawa Barat. Arief mengawali paparannya dengan sejarah masuknya kopi ke Jawa Barat berikut strategi bisnis kopi dari mulai on farm, off farm hulu sampai dengan off farm hilir, karena ini merupakan bagian penting dari  awal pertumbuhan perekonomian masyarakat tatar sunda (Jawa Barat) sejak jaman kolonial dan asal mula kiprah Dinas Perkebunan memfasilitasi petani kopi dalam berbagai kegiatan.

Berdasarkan hasil rangkaian Simposium Kopi Jawa Barat telah diperoleh rumusan hasil, sebagaimana berikut ini:

  1. Luas areal kopi arabika di Provinsi Jawa Barat sebesar 16.808 Ha dengan nilai produksi sebesar 395 Ton. Sedangkan luas areal kopi robusta sebesar 15.750 Ha dengan nilai produksi sebesar 8.060 Ton. Produksi kopi Indonesia termasuk Jawa Barat diprediksi akan mengalami penurunan secara drastis. tahun 2014 (696.000 ton), tahun 2015 (540.000 ton) atau terjadi penurunan sebesar 22,4%. dan diprediksi akan terus melorot pada tahun 2016.
  2. Faktor penyebab penurunan produksi kopi antara lain disebabkan oleh: pengaruh anomali iklim global, penyusutan lahan produksi, serangan OPT, gangguan usaha perkebunan dan lainnya.
  3. Di Jawa Barat pengembangan budidaya kopi robusta tersebar di 16 Kabupaten/ Kota termasuk Kabupaten Karawang sebagai Kabupaten yang mengkhususkan wilayahnya untuk pengembangan kopi robusta seluas 245 hektar, sedangkan untuk pengembangan budidaya kopi arabika tersebar 10 Kabupaten/ Kota.
  4. Strategi agribisnis kopi di Jawa Barat sebagai berikut:
  • OFF FARM HULU
  1. Pembangunan kebun sumber benih
  2. Inventarisasi varietas unggul lokal
  3. Pengembangan teknologi perbenihan
  • ON FARM
  1. Peningkatan Produksi dan produktivitas melalui: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Peremajaan, Rehabilitasi, Optimasi dan Diversifikasi
  2. Pengendalian Hama Penyakit
  3. Penerapan Good Agriculture Practices (GAP)
  • OFF FARM HILIR
  1. Pengembangan rantai nilai, Mutu Hasil untuk peningkatan nilai tambah petani
  2. Peningkatan promosi dan pemasaran
  3. Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
  • PENUNJANG HULU HILIR
  1. Pengawalan kesesuaian pemanfaatan lahan perkebunan
  2. Pengawalan pengembangan Kelembagaan Usaha, SDM dan Permodalan
  3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana & Prasarana
  4. Rambu-rambu Norma, Standar, Kebijakan dan Pedoman (NSKP)
  5. Sebaran ekspor kopi Jawa Barat telah dilaksanakan ke berbagai negara di dunia, antara lain : Australia, Inggris, Afrika, Spanyol, Belanda, Amerika, dan Amerika Latin.
  6. Penentuan pemetaan pengembangan kopi di wilayah Perhutani dilaksanakan salah satunya dengan melihat data ketinggian tempat.
  7. Rencana Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan tanaman kopi seluas 200.000  hektar, sedangkan target pengembangan tanaman kopi di kawasan hutan Perum Perhutani seluas 81.000 hektar, dengan catatan luasan tersebut masih dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada.
  8. Lokasi indikatif pengembangan tanaman kopi di lahan Perhutani tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang terdiri dari Kabupaten/Kota sebagai berikut: Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Bogor, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, Kuningan, dan Ciamis.
  9. Permasalahan pengembangan tanaman kopi di Kabupaten Bogor diantara lain: Kelembagaan usahatani masih lemah, kemampuan teknis dan manajerial SDM petani masih rendah, proses pemanenan tanpa proses seleksi/grading, keterbatasan permodalan usahatani, varietas kopi di Kabupaten Bogor, sistem pemasaran kopi.
  10. Strategi pengembangan tanaman kopi di Kabupaten Bogor sebagai berikut: (a) Peremajaan tanaman dan perluasan areal tanam, (b) Pembinaan yang lebih intensif tentang budidaya, penanganan panen dan pascapanen, maupun pemasaran kopi, (c) Peningkatan kualitas, keterampilan, dan partisipasi sumber daya petani serta kelembagaan usahatani, (d) Infrastruktur (Jalan Produksi), (e) Dukungan Stake Holder : Puslitbang, Asosiasi, Perbankan, Koperasi, dan CSR.
  11. Pengembangan tanaman kopi di Kabupaten Bogor sudah menunjukan hasil dengan pencapaiannya sebagai juara kopi robusta di Tingkat Nasional.
  12. Untuk sektor kehutanan, pengembangan lahan tidak berbasis komoditas dan yang menjadi titik berat pembangunan sektor kehutanan adalah hutan lestari dan masyarakat sejahtera.
  13. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2013 tentang pencegahan pengrusakan hutan dicantumkan tentang komoditas perkebunan.
  14. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat dilakukan dengan melaksanakan pola tanam polikultur.
  15. Salah satu kebijakan bidang bina pengusahaan hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yaitu pengembangan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat.
  16. Konsep pengembangan hutan rakyat terkait pengembangan kopi adalah kerjasama/kemitraan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hutan rakyat, perbaikan mutu lingkungan, peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penyerapan tenaga kerja. Untuk saat ini kondisi kemitraan masih belum seimbang, sehingga diperlukan Rencana Aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM – IP) untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hutan.
  17. Rencana induk kepariwisataan Jawa Barat menitik beratkan kepada eko-wisata. Salah satu bentuk eko-wisata adalah agrowisata yang mencakup sektor perkebunan, kehutanan, pertanian.
  18. Pengembangan agrowisata komoditas kopi salah satunya akan dilaksanakan di daerah Pangalengan Kabupaten Bandung. Pengembangan agrowisata komoditas kopi tersebut diantaranya dilaksanakan melalui : pembangunan jalur wisata kopi, pembuatan atraksi di area perkebunan kopi, dan pemberdayaan masyarakat di desa wisata kopi.
  19. Untuk sektor pariwisata sekarang lebih menitik beratkan pembangunan desa wisata yang lokasinya sebagian besar berada di wilayah hutan. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah dengan memanfaatkan rumah penduduk yang tidak terpakai sebagai ‘home stay’, sehingga pemanfaatan tersebut dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
  20. Usaha mikro kecil menengah masih mendominasi di Jawa Barat.
  21. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi kopi di Jawa Barat masih perlu ditingkatkan.
  22. Untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara OPD terkait pengembangan kopi di Jawa Barat telah dibentuk tim khusus.
  23. Pembahasan bersama antara Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat terkait dengan pengembangan agro wisata kopi akan ditindaklanjuti. Poin yang dapat dikembangkan untuk agro wisata diantaranya: pembukaan jalur wisata, paket wisata, promosi wisata, serta pengembangan agro wisata di luar tanaman kopi.
  24. Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mengenai bantuan untuk pembentukan koperasi kopi di Jawa Barat.
  25. Pengembangan kopi di Kabupaten Subang akan ditindaklanjuti oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, sedangkan agrowisata kopi akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
  26. Untuk daerah pengembangan kopi arabika yang sebelumnya sudah mengembangkan kopi robusta diharapkan tetap melanjutkan pembinaan pengembangan kopi robusta.
  27. Pengembangan kopi di lahan Perhutani tetap harus mengingat fungsi kawasan hutan dan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.
  28. Untuk mendukung tata niaga kopi berkelanjutan perlu ada kantor pemasaran bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  29. Untuk meningkatkan nilai jual kopi Jawa Barat, perlu disepakati produk kopi yang akan dijual harus dapat meningkatkan kesejahteraan petani (green beans).
  30. Terkait dengan kawasan indikasi geografis penggembangan kopi di Jawa Barat, agar setiap kawasan pengembangan kopi fokus membudidayakan 1 (satu) jenis/ varietas kopi untuk meningkatkan harga jual kopi.
  31. Pada prinsipnya BJB berkomitmen untuk membantu dan bersama-sama memajukan UMKM di sektor ketahanan pangan, termasuk kopi.
  32. Kerja sama antara BJB dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disalurkan kepada masyarakat dengan pola: Kredit Cinta Rakyat, Kredit Usaha Rakyat, dan Resi Gudang.
  33. Sinkronisasi informasi antara pihak BJB dengan petani yang memerlukan bantuan dana dari BJB untuk membiayai pengembangan kopi di Jawa Barat.
  34. Perlu adanya kesepakatan tata niaga kopi seperti apa yang diinginkan, sehingga diperlukan koordinasi menyeluruh di antara semua stake holder yang berhubungan dengan pengembangan kopi di Jawa Barat

LOKAKARYA :

Program perluasan pemantapan pemetaan lahan kebun kopi bersinergi  Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan  Perhutani.

  1. Usul dari Dinas Pertanian Kabupaten Subang Wisata Subang : Dinas Pariwisata, akan di follow up destinasi wisata terpadu di Subang.
  2. Usulan Pengembangan Kopi Arabika di Kabupaten Subang harus di sesuaikan dengan agroklimat Subang (Disbun Jabar). Perlu dilihat dan hitung trade off daya saing antara kopi arabika dengan kopi robusta (Moderator)
  3. Usulan Petani Gapoktan Pasamajo : Pengembangan wilayah kopi Arabika di desa Cipada sekitar 400 ha sudah sekitar 50% menjadi lahan terbengkalai, potensi tsb diberdayakan oleh masyarakat. Produksi menurun karena curah hujan tinggi. Dikembangkan sebagai ekowisata.
  4. PTPN VIII : untuk mata rantai penjualan kopi Jawa Barat, usul agar ada kantor pemasaran bersama (harga dan mutu).

 

PENATAAN KOPI JAWA BARAT :

  1. MPIG : Kebijakan mendorong kopi berkembang. Stakeholders bekerja Bersama dalam menata kopi JaBar.
  2. Peran Dinas KUK : pembentukan koperasi di on farm : budidaya sampai pengolahan dan vokasi standar pengolahan yang benar. Koperasi di sektor pengolahan. Koperasi di sector pemasaran kopi. Satu koperasi saja mewakili mulai on farm sampai pemasaran.
  3. Peran BJB dalam penataan kopi Jawa Barat : BJB berkomitment memajukan UMKM Jawa Barat. Mekanisme yang dilakukan melalui 2 metode : 1. Menyalurkan pembiayaan sebagai perbankan murni, 2. Program Pemberdayaan Pelaku UMKM.

Ada 3 produk yang bisa dimanfaatkan di sektor ketahanan pangan termasuk kopi.  Unit khusus untuk membantu panatalaksanaan manajemen usaha kopi. TANIFUND kolaborasi dengan BJB. Buka kelas, kapan ? (follow up dengan petani)

Tambahan Pak Dadang (MPIG) : PR Bersama mencari solusi memperoleh kredit dengan mendapatkan surat keterangan dari Perhutani. Pemegang saham BJB terlibat untuk pengaturan regulasi  jaminan kredit dari BJB.

  1. Keterkaitan industri kopi dengan pariwisata.
  2. Hasil FGD 18 Januari 2017 di Bappeda JaBar : Pembentukan koperasi on farm, koperasi di industri dan koperasi di sektor pemasaran.

KUK : bentuk 1 koperasi yang menangani hulu ke hilir.

  1. Pak Aleh : Jaminan petani mendapatkan pinjaman dari BJB.

 

TATA NIAGA KOPI JAWA BARAT

  1. Koperasi Lelang : sepakat bentuk tata niaga kopi Jawa Barat. à follow up dengan InDag

Koperasi Lelang : Sertifikasi kualitas untuk buyer lewat PusLit Koka.

  1. Gn Halu : sudah terbentuk koperasi untuk budidaya , dan adanya jaminan dari pemerintah untuk penetapan harga fair Trade.


Sumber : Disbun Jabar
Dibaca : 309 x

Komentar Berita


Jangan Tampilkan Email Saya