•    
  •    
  •    
  •    
17 November 2017 15:47:59 0
Pertemuan Konsolidasi petani kopi MPIG-KAJP di Dinas Perkebunan Jawa Barat. Kamis, 16/11/2017

BANDUNG, Kamis, 16/11/2017, Bidang Sumber Daya Perkebunan (SDP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger (MPIG-KAJP), dalam rangka meningkatkan soliditas diantara anggota dan Pengurus Baru MPIG KAJP Periode 2016-2021, yang diselenggarakan di ruang rapat Lt. III Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada Kamis (16/11/2017).  Konsolidasi yang dihadiri kurang lebih 45 orang tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Perkebunan (Ir. Agus Sutirman, MP.) yang mewakili Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat yang berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas lain.   

Tampak hadir perwakilan pengurus MPIG-KAJP tingkat provinsi, MPIG-KAJP tingkat kabupaten, Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI) tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, perwakilan dinas terkait tingkat kabupaten dan perwakilan dari unit kerja eselon 3 lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Agus mengingatkan kembali tentang keberadaan wilayah Indikasi Geografis KAJP, serta fungsi dan peran MPIG sebagai pengawal hak dan kewajiban atas diterbitkannya sertifikat IG, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dalam bentuk Sertifikat Indikasi Geografis dari Nomor ID G 000000022 tanggal 10 Serptember 2013.

Kepada pengurus MPIG-KAJP yang diwakili oleh Roy Matita dan Reza, agus menyampaikan informasi, bahwa dalam tahun 2017 ini sejak bulan Februari telah dilakukan pertemuan maraton sebanyak 11 kali dengan para petani Kopi yang tergabung dalam petani kopi MPIG-KAJP di 4 (empat) wilayah Kabupaten, yaitu: Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut dan Kab. Sumedang, dengan tujuan untuk meningkatkan penguatan kelembagaan petani MPIG-KAJP, sehubungan dengan pesatnya perkembangan aktivitas agribisnis kopi hulu-hilir di Jawa Barat hingga ke tingkat internasional, yang diharapkan agar para petani MPIG-KAJP itu dapat terus meningkatkan produksi dan produktivitasnya sehingga mampu bersaing di pasar kopi dunia.   

Dalam laporannya tentang penyelenggaraan pertemuan di 4 wilayah Kabupaten tersebut, dijelaskan bahwa hingga saat ini para petani kopi yang tergabung dalam MPIG-KAJP sudah semakin faham tentang fungsi dan peran MPIG-KAJP, termasuk faham terhadap perwilayahan IG KAJP yang tersebar di 10 Gunung, yaitu Gunung Cikuray dan Gunung Papandayan untuk Kabupaten Garut, Gunung Malabar, Gunung Caringin atau Gunung Tilu untuk Kabupaten Bandung, Gunung Patuha, Gunung Halu, Gunung Beser, Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Burangrang untuk Kabupaten Bandung Barat, Gunung Manglayang untuk Kabupaten Sumedang. Dimana kesepuluh Gunung tersebut berdasarkan pola sebarannya dikelompokan kedalam wilayah IG Bandoeng Highland dan Soenda Mountain, lanjutnya.

Adapun kelompok tani kopi yang menjadi anggota MPIG-KAJP itu sendiri, berdasarkan buku persyaratan IG tercatat sebanyak 87 kelompok tani dengan jumlah anggota sebanyak 3.172 petani, yaitu di Kabupaten Bandung sebanyak 53 kelompok yang beranggotakan sebanyak 1.723 orang petani, di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 17 kelompok dengan anggota 488 petani, di Kabupaten Garut ada 3 kelompok dengan anggota sebanyak 472 petani dan di Kabupaten Sumedang ada 14 kelompok dengan anggota 473 petani.

Dari 11 kali pertemuan konsolidasi yang telah dilakukan di 4 wilayah kabupaten tersebut, diperoleh berbagai macam ungkapan persoalan pokok yang masih menjadi Pekerjaan Rumah bagi pengurus MPIG-KAJP, antara lain mencakup aspek:

  1. Masih banyak anggota MPIG-KAJP yang belum memahami rincian dimensi geografis dari wilayah IG KAJP, sehingga banyak petani kopi yang belum tahu posisi kebun kopinya masuk ke bagian wilayah IG sebelah mananya.
  2. Dilapangan masih banyak kelompok tani kopi yang belum tercantum ke dalam buku persyaratan IG KAJP, atau pun banyak juga kelompok tani yang sekarang sudah tidak aktif lagi, sehingga perlu evaluasi data based petaninya.
  3. Proses olahan produk kopi KAJP yang berkembang saat ini di tingkat petani MPIG-KAJP sudah jauh berbeda dengan proses produksi kopi yang tercantum dalam sertifikat IG KAJP.
  4. Rasa dan aroma kopi arabika yang sekarang berkembang, banyak yang belum teruji standar kualitasnya sebagaimana tercantum dalam sertifikat IG.
  5. Persoalan kejelasan varietas benih Kopi KAJV yang masih menjadi perdebatan di lapangan.
  6. Masalah kemasan dan penggunaan Merk Hak Paten MPIG-KAJP oleh beberapa pihak atau pelaku usaha kopi yang tidak prosedural.
  7. Masalah permodalan usaha, tengkulak, kemitraan dan pemasaran tentang KAJP masih belum optimal
  8. Persoalan nilai tambah dan kesejahteraan petani KAJP juga banyak diperbincangkan dalam setiap pertemuan konsolidasi MPIG-KAJP.
  9. Alih fungsi lahan kopi yang

 

Meskipun terlihat masih banyak persoalan yang perlu segera diatasi, namun secara umum para petani yang tergabung dalam MPIG-KAJP di empat wilayah tersebut, menyatakan tetap semangat mengusung fungsi dan peran MPIG-KAJP untuk tujuan kesejahteraan petani kopi di Jawa Barat.

Menurut agus, semua ungkapan persoalan dari pihak petani MPIG-KAJP tersebut selanjutnya agar segera disikapi oleh para pengurus MPIG-KAJP dalam bentuk pembinaan dan peningkatan koordinasi, sehingga organisasi MPIG-KAJP tersebut benar benar dirasakan manfaatnya oleh para anggotanya sendiri.

Pihak Pengurus Asosiasi Petani Kopi (APEKI) Jawa Barat, yang diwakili oleh Wakil Ketua-I H. Kurnia, menyampaikan kata sambutannya, sekaligus mengulas tentang hasil pertemuan konsolidasi MPIG-KAJP yang disampaikan oleh Kabid Sumber Daya Perkebunan tersebut. Menurutnya bahwa pertemuan ini sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh para petani kopi MPIG-KAJP, khususnya dalam menyikapi  semakin ketatnya perkembangan perkopian di Jawa Barat. Persoalan mendasar tentang pemahaman fungsi dan peran MPIG-KAJP ini perlu segera diatasi oleh jajaran pengurus baru MPIG-KAJP. Ada pertanyaan menarik yang dilontarkan  beliau, yaitu harus segera dibuktikan “Apa manfaatnya MPIG-KAJP bagi petani kopi jabar? Terus jika tanpa MPIG-KAJP akan seperti apa perkembangan kopi di Jawa Barat ini?”

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh para pembicara dari APEKI Kab.Garut (Sopyan), MPIG Kab. Garut (Ayat), Perwakilan Dinas Pertanian Kab. Garut (Lita), MPIG Kab. Bandung Barat (Deni Sopari), Perwakilan Dinas Kab. Sumedang (Budi), APEKI Kab. Sumedang (Suleman), MPIG Sumedang (Lilis), Apeki Kab. Bandung (Budi), dan Perwakilan Dinas Pertanian Kab. Bandung, dimana hampir semua pembicara mendukung dengan adanya penyegaran kembali tentang pemahaman fungsi dan peran MPIG-KAJP, dan berharap agar semangat baru yang mulai bangkit lagi ini segera ditindak-lanjuti dengan penjabaran program dan kegiatan yang sangat diperlukan bagi kemajuan petani kopi MPIG-KAJP pada khususnya dan petani kopi Jawa Barat pada umumnya. Berikut beberapa masukan, saran dan harapan dari para peserta rapat:

  1. Peningkatan peran dan fungsi MPIG agar lebih dirasakan petani manfaatnya, baik dalam internal MPIG sendiri maupun perannya dalam mensiasati pasar,
  2. Perbaikan rantai pasokan produk kopi agar petani bukan menjadi obyek yang dirugikan,
  3. Menjalin sinergitas dengan berbagai pihak seperti APEKI, MPIG, Dinas terkait tingkat provinsi dan Dinas terkait tingkat kabupaten agar bersama-sama merancang fasilitas yang akan diberikan kepada petani sehingga tepat sasaran dan tepat kebutuhan,
  4. Sosialisasi dan pembinaan MPIG masih perlu ditingkatkan, agar para anggota memahami hak dan kewajibannya, misalnya proses apa, standar mutunya seperti apa dan lain sebagainya,
  5. Kelembagaan petani agar lebih diperkuat dan disadarkan akan keberadaan MPIG.

Selain peserta dari Kabupaten, APEKI dan MPIG, juga banyak masukan dan saran yang disampaikan oleh perwakilan Bidang/Balai lingkup perkebunan, yang pada intinya mendukung terus upaya sosialisasi tentang fungsi dan peran MPIG-KAJP ini, termasuk mendukung koodinasi/implementasi program/kegiatan yang terkait MPIG-KAJP, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Sebagai puncak dari pertemuan tersebut adalah tanggapan dari pihak MPIG-KAJP yang diwakili oleh Roy Matita dan Reza, yang pada intinya telah menyimak dan mencatat semua pembicaraan yang dikemukakan para peserta rapat, dan akan segera melaporkan ke pimpinan pengurus MPIG-KAJP untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan harapan para petani MPIG-KAJP.



Sumber : Hasil Liputan
Dibaca : 1172 x

Komentar Berita


Jangan Tampilkan Email Saya