•    
  •    
  •    
  •    
23 November 2017 14:47:28 0
Ekspos Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta, Aula Dinas Perkebunan Prov. Jabar, 22 November 2017.

BANDUNG – Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan ekpos hasil penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta.  Ekspos   dihadiri 50 orang peserta, unsur  OPD mitra tingkat provinsi, 16 OPD mitra tingkat kabupaten/kota, asosiasi petani kopi, dan pelaku usaha kopi.

Ekspos yang dipandu Kepala Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan (Ir. Susilawati, MS) tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Lt. III Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Jl. Surapati Nomor 67 Bandung pada Rabu (22/11/2017).

Selain narasumber, hadir pula semua tim penyusun masterplan untuk memberikan dukungan dan informasi tambahan pada saat diskusi. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Dr. Dedi Sutardi) hadir mewakili Kepala Dinas (Arief Santosa) untuk memberikan sambutan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. 

Dalam pengantarnya Susi, mengatakan bahwa yang melatar belakangi penyusunan masterplan ini adalah  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, yang salah satu pasalnya mengamanatkan agar para penyelenggara perkebunan tingkat provinsi menyusun masterplan sebagai acuan teknis dalam menyelenggarakan pengembangan kawasan perkebunan di tingkat provinsi  dan masterplan tersebut menjadi  pedoman bagi kabupaten/kota untuk  menyusun action plan

Pihaknya menuturkan tujuan ekspos ini, antara lain: 1). untuk menginformasikan bahwa masterplan pengembangan kawasan perkebunan berbasis tanaman kopi  robusta telah disusun oleh Dinas Perkebunan, 2). menghimpun masukan  dari semua pihak baik lingkup pemerintah maupun pelaku usaha guna melengkapi dan menyempurnakan dokumen  masterplan sebelum didokumentasikan, 3). memotivasi kab/kota agar mengalokasikan anggaran untuk penyusunan action plan pada tahun 2018 nanti.

Susi tak lupa menghaturkan terimakasih kepada tim penyusun dari aspek komoditas : Dr. Rohayati Suprihartini (PPTK) Gambung, aspek Kelembagaan dan Sosial Ekonomi: Kralawi Sita, M. Sc. (PPTK) Gambung, aspek Perencanaan dan Tata Ruang : Mahadun Harriadi Asoen, aspek Pemetaan Tanah dan Kesesuaian Lahan : Prof. Dr. Ir. D. Subardja M.Sc. yang telah melakukan tugasnya dengan baik hingga terdokumentasikannya masterplan pengembangan kawasan perkebunan berbasis tanaman kopi robusta ini.

Susi juga  mengingatkan kembali bahwa ruang lingkup wilayah kajian meliputi: 16 Kab/Kota eksisting kopi robusta : Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Garut, Karawang, Kota Banjar, Kuningan, Sumedang, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, dan Tasikmalaya dengan output Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta. Sedangkan Indikator Keberhasilan masterplan ini, menurut beliau, adanya Action Plan di Kab/Kota yang bisa diimplementasikan untuk mendukung pengembangan kawasan.

Disisi lain, Arief Santosa dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Dedi Sutardi mengatakan bahwa ekspos ini merupakan tahap akhir dari penyusunan dokumen masterplan, yang mana tahap selanjutnya dapat  dilakukan  finalisasi dokumen sebelum didokumentasikan  sebagai  output  kegiatan. 

Lebih lanjut dibacakan, sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, diatur bahwa Kawasan Pertanian terdiri atas Kawasan Pertanian Nasional, Kawasan Pertanian Provinsi dan Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota. 

Kawasan pertanian sendiri meliputi kawasan komoditas prioritas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.  Lokasi Kawasan Pertanian Nasional  ditetapkan oleh Menteri, lokasi Kawasan Pertanian Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan lokasi Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, ucapnya.

Salah satu amanat Permentan Nomor 56 Tahun 2016, bahwa arah Kebijakan, tujuan program dan sasaran kegiatan kawasan pertanian  harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kelestarian sumberdaya alam, sosial budaya masyarakat dan selaras dengan rencana pembangunan daerah, tutur Arief dalam sambutan tertulisnya. 

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pertanian di provinsi, wajib menyusun masterplan sebagai acuan teknis dalam menyusun arah pengembangan kawasan pertanian di tingkat provinsi.  Sementara SKPD tingkat kabupaten/kota, wajib menyusun action plan kawasan pertanian sebagai acuan teknis dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan pertanian di tingkat kabupaten/kota. 

Untuk mengingat kembali, Dedi menyampaikan bahwa dalam permentan No.56/2016 tersebut, jelas ditegaskan bahwa Kawasan Perkebunan merupakan wilayah pengembangan dan usaha agribisnis perkebunan berkelanjutan yang disatukan oleh faktor alamiah, kegiatan ekonomi, sosial budaya dan didukung berbagai infrastruktur  pertanian serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha perkebunan. 

“Sedangkan masterplan adalah dokumen rancangan pengembangan kawasan perkebunan di tingkat provinsi yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi dari aspek daya dukung dan daya tampung sumber daya, sosial ekonomi, dan tata ruang wilayah”, katanya.

Pihaknya mengamini, untuk menuju kondisi ideal dalam pengembangan kawasan perkebunan, diperlukan langkah-langkah pengembangan kawasan yaitu; 1). Penguatan perencanaan pengembangan kawasan, 2). Penguatan kerjasama dan kemitraan, 3). Penguatan sarana dan prasarana, 4). Penguatan sumberdaya manusia, 5). Penguatan kelembagaan, 6). Percepatan adopsi teknologi bioindustri dan bioenergy, 7). Pengembangan industri hilir, ucapnya.

Arief dalam sambutan tertulisnya, mengingatkan pula bahwa pada tahun 2015 yang lalu, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan telah menyusun masterplan pengembangan kawasan perkebunan berbasis tanaman teh pada kawasan perkebunan nasional berdasarkan  Keputusan Menteri Pertanian No. 46/Kpts/PD.300/1/2015 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional yaitu di 3 kabupaten (Bandung, Cianjur dan Garut).  Seharusnya ke 3 kabupaten ini telah menindaklanjutinya  dengan  rencana aksi (action plan), ujarnya.

“Sekarang, pada tahun 2017 ini, telah terbit Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional yang antara lain menetapkan kawasan perkebunan nasional berbasis komoditas Kopi di Kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, Kuningan dan Tasikmalaya, berbasis komoditas teh di Kabupaten Bandung, Garut, Cianjur, Bandung Barat, Purwakarta, Sukabumi dan Tasikmalaya, dan berbasis komoditas Kelapa di Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya dan Pangandaran.

“Atas dasar Kepmentan inilah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 ini   melakukan  penyusunan masterplan pengembangan kawasan perkebunan berbasis tanaman kopi robusta di 16 kabupaten/kota yaitu; Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Garut, Karawang, Kota Banjar, Kuningan, Sumedang, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Tasikmalaya”, katanya.

Beliau  berharap agar terjalin kerjasama yang kondusip  antara provinsi dan Kab/kota, dimana dengan selesainya masterplan ini, kabupaten/kota dapat menindak lanjutinya dengan membuat  rencana aksi tingkat kab/kota. 

“Perlu dipahami bahwa, sekarang untuk memperoleh bantuan anggaran dari APBN,   tidak bisa jika lokasi yang diajukan berada di luar kawasan.  Dengan demikian agar apa yang telah kita rancang bersama bermanfaat, selayaknya kab/kota ikut mendukung untuk menindak lanjuti dengan Actianplan nya”, tutur Arief dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan sekretaris Disbun (Dedi).

Usai sambutan arahan, agenda dilanjutkan dengan pemaparan dokumen masterplan untuk menjaring masukan, saran dan informasi pengalaman di lapangan sebagai pengkayaan dan pertimbangan dalam melengkapi dokumen final masterplan.



Sumber : Disbun Jabar
Dibaca : 1349 x

Komentar Berita


Jangan Tampilkan Email Saya

Index Berita