•    
  •    
  •    
  •    
03 April 2018 09:36:02 0

Jakarta (28/3/18) Kepala UPTD Balai Perlindungan Perkebunan (BPP) Disbun Jawa Barat, Bapak Dede Wahyu, S.P., M.P mengikuti kegiatan Pekan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Dirjen Otonomi Daerah. Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan dari tujuh Kementerian diantaranya, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Linkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan,  serta Kepala Biro dari 12 Provinsi beserta Best Practice UPTD dari setiap perwakilan Provinsi yang salah satunya adalah UPTD BPP Disbun Jawa Barat.

Pekan FGD ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Otonomi Daerah ke XXII tahun 2018 dengan topik diskusi “ Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam Mewujudkan Refomasi Birokrasi dan Mendukung Ekonomi Kerakyatan”. Topik tersebut menjadi menarik diangkat karena salah satu konsentrasi Dirten Otonomi Daerah adalah untuk mengatasi permasalahan pembengkakan UPTD dan diperlukannya perampingan UPTD. Direktur Jendral OTDA Bapak Dr Sumarsono, MDM. pun menegaskan dalam sambutannya sebelum membuka FGD untuk terus melakukan perampingan sebanyak 15 % di seluruh Indonesia dan optimalisasi UPTD disetiap daerahnya agar setiap UPTD yang ada menjadi lebih efisien sesuai instruksi Bapak Presiden Joko Widodo.

FGD diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber yaitu  Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. Rer. Publ (Guru Besar Universitas Indonesia) dengan judul “Membangun Kelembagaan Daerah Berbasis Kinerja untuk Memperkuat Reformasi Birokrasi“dan Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D (Guru Besar IPDN) dengan judul “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan dari para narasumber perwakilan dari Provinsi. Pada FGD ini Best Practice UPTD dari Jawa Barat salah satunya UPTD BPP diberi kesempatan memaparkan permasalahan dan solusinya serta inovasi yang sudah dilakukan oleh UPTD BPP. Paparan UPTD BPP pun ditanggapi positif oleh forum perihal kinerja UPTD BPP yang sudah dan akan dilaksanakan dan dijadikan contoh bagi UPTD atau organisasi lainnya.

Kesimpulan yang diperoleh dari FGD tersebut diantaranya adalah UPTD harus dibentuk dengan pendekatan kinerja tidak hanya pendekatan tupoksi bahkan program sekalipun, dan UPTD harus menjadi eksekutor pelayanan langsung terhadap masyarakat serta UPTD harus bersifat teknis dan spesifik tidak seperti organisasi induknya.

 

Editor  : MS. Ansori

Dokumentasi : Tim BPP Disbun Jabar



Sumber : BPP Disbun Jabar
Dibaca : 140 x

Komentar Berita


Jangan Tampilkan Email Saya