•    
  •    
  •    
  •    
13 Juli 2018 15:46:37 0

Bandung,  Selasa - Rabu,  10-11 Juli 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Pengolahan Pemasaran dan Usaha Perkebunan menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan (PUP) di Park Hotel Bandung, Jl. P. H. H. Mustofa No.47/57 Bandung. Pertemuan tersebut merupakan kegiatan penting guna mendukung program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan,  pembinaan usaha perkebunan dan sosialisasi legalitas dan peraturan perizinan usaha perkebunan. Atas dasar itulah penyelenggaraan pertemuan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan (PUP) dan Sosiaslisasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB), dengan harapan semua stake holder dapat berperan aktif dalam pengembangan perkebunan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kabupaten/Kota se - Jawa Barat yang membidangi Perkebunan,  para perwakilan Administratur  PTPN VIII, PT. PG RNI dan Perkebunan Besar Swasta Ketua dan Perwakilan Gabungan Pengusaha Perkebunan Jabar – Banten serta Perwakilan dari Bidang/Balai Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Pertemuan yang dihadiri juga oleh narasumber dari  Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yaitu Indah Pasimura, ST dan Redina M Batubara, STp., MP, dibuka oleh Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Dr. Drs. Dedi Sutardi, MPd, dalam arahannya beliau menyampaikan beberapa peraturan dan Undang-Undang terkait Usaha Perkebunan. Diantaranya yaitu Permentan No.98/Permentan/OT.140/9/13 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Permentan No.29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Peraturan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; dan Permentan No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 ttg Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Beliau juga  menambahkan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait Penilaian Usaha Perkebunan yaitu penerbitan PP sebagai amanat UU 39/2014, melalui PP maka Permentan 98 otomatis tidak berlaku dan acuan dalam perizinan usaha perkebunan akan diatur di dalam PP; revisi Permentan No. 07/2009, perlu penyesuaian quisioner dan poin penilaian serta mekanisme penetapan dan pemberian sanksi terhadap hasil penilaian serta ruang lingkup penilaian disesuaikan dengan UU 39/2014; revisi Permentan tentang ISPO, beberapa kriteria ISPO perlu menyesuaikan dengan UU dan regulasi terkait lainnya serta perlu penegasan independensi dalam penerbitan sertifikat ISPO; dan running Aplikasi SIPERIBUN, Aplikasi sistem informasi perizinan sebagai salah satu produk GNPSDA bersama KPK.

Selain itu beliau juga memberikan beberapa poin terkait Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), yaitu mengenai permasalahannya antara lain keterbatasan SDM dan Anggaran; Status lahan (masuk kawasan hutan); Kekhawatiran menjadi objek pajak; Belum menjadi prioritas daerah; Kewenangan penerbitan STDB; dan manfaat bagi petani setelah diterbitkan STDB.



Sumber : Disbun Jabar
Dibaca : 369 x

Komentar Berita


Jangan Tampilkan Email Saya

Index Berita