•    
  •    
  •    
  •    

Arah Kebijakan Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2018

Oleh : H.Arief Santosa,SE.,M.Sc.
Dibaca : 3558 x

Kegiatan usaha perkebunan nampaknya tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang pertumbuhan Provinsi Jawa Barat sejak masa kolonial sampai sekarang, karena sektor ini memiliki arti yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat Jawa Barat, bahkan dalam konteks masa lalu sejarah keberadaan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan di Jawa Barat pada khususnya, dipandang sebagai sejarah keberadaan usaha perkebunan itu sendiri.

Jawa Barat yang dikaruniai dengan kesuburan lahan serta limpahan potensi sumberdaya alam lainnya, menyebabkan tumbuhnya aneka macam komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi, serta telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara.

Luas lahan perkebunan Jawa Barat pada tahun 2013 tercatat sebesar 494.166 Ha. Dari luas lahan tersebut berdasarkan penguasaannya terbagi atas Perkebunan Rakyat sebesar 373.303 Ha (75,54 %), Perkebunan Besar Swasta sebesar 52.558 Ha (10,64%), dan Perkebunan Besar Negara sebesar 68.305 Ha (13,82 %). Keseluruhan luas lahan perkebunan tersebut berdasarkan data statistik tersebar di 21 wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Barat, yaitu: Tasikmalaya, Sukabumi, Garut, Cianjur, Ciamis, Bandung, Bandung Barat, Subang, Bogor, Purwakarta, Sumedang, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Bekasi, Karawang, Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar

Dari 30 komoditas perkebunan yang dibina di Jawa Barat, beberapa komoditas strategis yang menjadi prioritas untuk terus didorong pengembangannya antara lain adalah komoditas: teh, kopi, kakao, kelapa, karet, cengkeh, tebu dan tembakau. Disamping itu terdapat beberapa komoditas lain yang mulai menunjukan kecenderungan positip di pasaran ekspor sebagai bahan baku minyak atsiri, yaitu komoditas akar wangi, sereh wangi, nilam dan kenanga.

Disisi lainnya Jawa Barat pun masih memiliki beberapa jenis komoditas untuk dikembangkan sebagai cadangan biofuel, sepertikemiri sunan dan jarak pagar,serta beberapa komoditas prosfektif dan unggulan spesifik lokal, yang akan berperan cukup besar dalam mendukung perindustrian di masa mendatang.

Sub sektor perkebunan pada hakekatnya memiliki multifungsi dalam mendukung kehidupan masyarakat saat ini, yaitu:

1.Fungsi ekonomi: sebagai sumber pendapatan petani, menjamin tersedianya bahan baku industri berbasis produk, serta mendukung pengembangan agrowisata;

2.Fungsi ekologis: mendukung upaya konservasi, produksi oksigen, dan reservoir air saat musim kemarau; serta

3.Fungsi sosial: sebagai penyedia lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat perdesaan, sekaligus mencegah terjadinya urbanisasi.

Sebagai arah kebijakan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat, telah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

1.Visi: “Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, sejahtera dan Berdaya Saing”

2.Misi: (1) Meningkatkan Kavasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan, (2) Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan, (3) Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan, serta (4) Meningkatkan Fungsi dan Peran OPD sebagai akselerator agribisnis perkebunan.

3.Tujuan: (1) Meningkatnya KelayakanUsaha Perkebunan, (2) Meningkatnya kualitas pengelolaan, perlindungan danpengendalian sumber daya perkebunan, (3) Meningkatnya Daya Saing Produk Usaha Perkebunan, serta (4) Mengoptimalkan Fungsi dan Peran OPD sesuai dengan kewenangannya.

Adapun target sasaran kinerja pembangunan tahunan yang harus diwujudkan adalah selama kurun waktu 2013-2018, adalah:

(1) Tingkat produksi dan produktivitas tanaman perkebunan sebesar 2 % per-tahun;

(2) Terjaganya luas lahan eksisting perkebunan sebesar 13 % terhadap luas wilayah Jawa Barat;

(3) Terkendalinya intensitas serangan opt sebesar <10%;

(4) Terkendalinya frequensi timbulnya gangguan usaha perkebunan <10%;

(5) Meningkatnya kemantapan kelembagaan, kompetensi sdm dan aksesibilitas permodalan usaha perkebunan sebesar 20-40%

(6) Peningkatan mutu hasil dan nilai tambah produk perkebunan sebesar 2%;

(7) Meningkatnya kualitas capaian kinerja pembangunan perkebunan sebesar 62,5-75%;

Dalam rangka mendukung tumbuh-kembangnya pembangunan sub sektor perkebunan di bidang perekonomian Jawa Barat, sampai sejauh ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan melalui:

1) Program peningkatan produksi;

2) Program pengembangan sumber daya pertanian;

3) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan; serta

4) Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Disamping itu pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat juga telah didukung oleh dana APBN melalui kementerian pertanian, berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, yaitu melalui program:

1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, melalui Direktorat Jenderal Perkebunan;

2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, melalui Direktorat Jenderal PPHP; Serta

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan provinsi jawa barat dalam kurun waktu lima tahun ini, masih terdapat berbagai kendala/permasalahan sebagai berikut:

1) Dalam pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian masih terdapat permasalahan, diantaranya: penerapan teknologi perkebunan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh stake holder perkebunan, terbatasnya sarana       prasarana untuk memenuhi standar mutu produksi; terbatasnya benih bermutu dan bersertifikat; terbatasnya tenaga kerja terampil sesuai dgn spesifikasi komoditas perkebunan; terbatasnya ketersediaan lahan budidaya; serta meningkatnya     alih fungsi lahan dan alih komoditas.

2) Dalam pelaksanaan program pemberdayaan sumber daya pertanian masih terdapat permasalahan: terdapatnya aspek sosial budaya (prilaku) masyarakat yang bersifat konservatif dlm mengadopsi inovasi teknologi;

3) Dalam pelaksanaan program pencegahan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan, terdapat permasalahan, antara lain: berkem-bangnya jenis opt baru pada beberapa komoditas tanaman perkebunan,serta terbatasnya sdm     pengendali opt dibandingkan dgn luasnya wilayah kerja;

4) Dalam pelaksanaan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perke-bunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, terdapat permasalahan, antara lain: mekanisme perijinan usaha perkebunan yang kurang efektif; rendahnya intensitas     komunikasi/ kemitraan dan kesepahaman antar pelaku usaha perkebunan pr/pbs/pbn; rendahnya aksesibilitas terhadap pasar dn/ln; serta permasalahan pemanfaatan lahan hgu.

Berdasarkan permasalahan yang berkembang maka arah kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan ke depan secara teknis diarahkan kepada aspek pengembangan agribisnis perkebunan yang produktif, ramah lingkungan, bernilai tambah tinggi, berperan penting dalam pembangunan perekonomian daerah dan berdimensi kesejahteraan masyarakat luas.

Untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut, maka upaya pengembangan pembangunan perkebunan jawa barat kedepan perlu dilakukan melalui langkah-langkah:

1) Fokus komoditas, yaitu pembagian peran dalam penanganan komoditas menurut prioritas penanganan provinsi dan prioritas penanganan kabupaten kota, dengan klasifikasi: Komoditas Strategis (Teh, Kopi, Tebu, Karet, Cengkeh, Kelapa, Kako & Tembakau) ditangani Pusat dan Provinsi; Komoditas Prosfektif (Kemiri Sunan, Kelapa Sawit, Kelapa Hibrida, Aren, Pala, Lada, Nilam, Jambu Mete, Kayu Manis, Kemiri, Panili, dan Jarak) ditangani Provinsi dengan bantuan Pusat; dan Komoditas Unggulan Spesifik Lokal (Akar Wangi, Sereh Wangi, Kina, Kenanga, Mendong, Pandan, Gutta Percha, Kumis Kucing, Pinang, dan Kapok) ditangani Kab/Kota dengan dukungan Provinsi dan Pusat.

2) Fokus budidaya, khususnya tentang pengembangan teknik budidaya tanaman perkebunan yang terkini, efektif, efisien dan ramah lingkungan.

3) Fokus perbenihan dalam rangka mewujudkan jawa barat sebagai provinsi benih.

4) Fokus pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana, termasuk pengendalian pemanfaatan sumber daya lahan.

5) Fokus pengendalian gangguan usaha perkebunan (OPT & Non OPT) melalui pengembangan pola kemitraan antara PBS/PBN (Perkebunan Besar Swasta/Perkebunan Besar Negara) dan masyarakat sekitarnya.

6) Fokus peningkatan kompetensi sdm baik aspek teknis budidaya maupun pengolahan hasil, serta peningkatan akses permodalan dan peningkatan kemantapan kelembagaan usaha perkebunan rakyat.

7) Fokus pasca panen & pemasaran, khususnya pengembangan rantai nilai yang bernilai tambah baik di dalam maupun ke luar negeri, dengan prioritas keberpihakan pada pelaku usaha perkebunan rakyat.

Untuk menyelesaikan semua persoalan pembangunan sub sektor perkebunan tersebut diatas, tentunya perlu dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota.

Sesungguhnya keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan selama ini sebenarnya merupakan resultante dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pihak pemerintah, pelaku usaha, kaum akademisi, maupun lembaga swadaya masyarakat.Oleh karena itu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat selalu memandang bahwa pencapaian keberhasilan pembangunan perkebunan di Jawa Barat ini harus dikerjakan secara sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, sebagaimana konsep sinergitas yang tengah dikembangkan di Jawa Barat yang dikenal dengan konsep “jabar masagi” .

Dalam upaya mensukseskan target-target pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di bidang pembangunan perekonomian, tentu saja Dinas Perkebunan tidak bisa bekerja sendirian, dalam hal ini perlu adanya jalinan kerjasama (sinergitas) antar lembaga terkait, baik dengan lembaga tingkat pusat, lembaga tingkat provinsi maupun dengan lembaga tingkat Kabupaten/Kota. Konsep sinergitas yang sudah dirumuskan Pemprov Jawa Barat dalam bentuk Rencana Aksi Multipihak ImplementasiPekerjaan(RAM-IP) merupakan komitmen bersama semua pihak terkait untuk mewujudkannya.

Terkait dengan RAM-IP tersebut, Dinas Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengambil peran dalam beberapa aspek RAM-IP sebagai berikut:

1.RAM-IP 100.000 wirausahaan baru. Dalam RAM-IP ini Dinas Perkebunan mendapat bagian peran pencapaian target perwujudan wirausaha baru pada sub sektor perkebunan sebesar 3.250 orang;

2.RAM-IP Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu. Dalam RAM-IP ini Dinas Perkebunan mendapat bagian peran dalam mendukung proses pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada kawasan perkebunan;

3.RAM-IP Destinasi Wisata Dunia. Dalam RAM-IP ini Dinas Perkebunan mengambil peran untuk mengembangkan keragaman agrowisata pada beberapa lokasi perkebunan berbasis komoditas, seperti agrowisata perkebunan teh dan kopi.

4.RAM-IP Ketahanan Pangan. Dalam RAM-IP ini Dinas Perkebunan mengambil peran dalam penanganan swasembada gula melalui peningkatan produksi dan produktivitas tebu.

5.RAM-IP Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Cimanuk. Dalam RAM-IP ini Dinas Perkebunan mengambil peran dalam penanggulangan lahan kritis dan pengurangan sedimentasi pada wilayah DAS tersebut, melalui peningkatan populasi komoditas perkebunan yang bernilai tambah untuk masyarakat wilayah DAS.

6.RAM-IP Perwujudan Kawasan Lindung 45% (Jabar Green Province). Dalam RAM-IP ini Dinas Perkebunan mengambil peran untuk meningkatkan populasi tanaman perkebunan pada lahan-lahan perhutani melalui konsep PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), khususnya untuk komoditas Kopi.

7.RAM-IP Kemandirian Energi Perdesaan. Dalam RAM-IP ini Dinas Perkebunan berpartisipasi untuk memproduksi komoditas yang mengandung Biofuel sebagai bahan baku energi alternatif, yaitu Kemiri Sunan dan Jarak Pagar.

Sebagai wujud perhatian GubernurJawa Barat terhadap masyarakat perkebunan, khususnya para pekebun kopi, pada beberapa kesempatan telah dikemukakan janiji Gubernur berupa pemberian benih unggul Kopi sebanyak 1 juta pohon yang telah direalisasikan pada TA. 2013-2014. Selanjutnya pada TA. 2015 sd 2018 telah pula dijanjikan penyediaan benih unggul kopi sebanyak 5 juta pohon. Tentu saja janji-janji tersebut menjadi fokus perhatian Dinas Perkebunan untuk merealisasikannya secara optimal.

Dalam hal mendukung pelaksanaan fokus pembangunan kewilayahan yang dikemas dalam program Tematik Kewilayahan, Dinas Perkebunan mengambil peran sebagai OPD pendukung pada beberapa kegiatan tematik kewilayahan, antara lain: di WKPP-I berupa pengembangan agrowisata perkebunan, yang diarahkan untuk mendukung kegiatan tematik “Penngembangan wisata koridor Bogor Puncak Cianjur, serta wisata pemandangan alam dan bahari koridor bogor sukabumi pelabuhan ratu”; di WKPP-IV berupa pengembangan industri olahan produk perkebunan (khususnya komoditas kopi, teh, akar wangi dan mendong), dalam mendungung kegiatan tematik “Pengembangan Jawa Perdagangan dan Industri Kreatif”.

Demikian berbagai fokus pembangunan utama yang perlu menjadi perhatian bersama seluruh stakeholder perkebunan Jawa Barat, dalam mensukseskan target-target pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat. Terima Kasih.