•    
  •    
  •    
  •    

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PERKEBUNAN

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

 

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PERKEBUNAN

 

Tugas Pokok

Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan aspek pengembangan dan perlindungan perkebunan meliputi penataan lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan.


Fungsi:

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi :

  1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan;
  2. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan dan perlindungan perkebunan;
  3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan:

  1. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan;
  2. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan;
  3. menyelenggarakan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan;
  4. menyelenggarakan dan fasilitasi di bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan, meliputi penataan lahan, prasarana, dan pengendalian perkebunan;
  5. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi di bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan;
  6. menyelenggarakan penyusunan, neraca sumber daya perkebunan;
  7. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan di bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan;
  8. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan
  9. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
  10. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  11. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengembangan dan perlindungan perkebunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  12. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Bidang;
  13. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
  14. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  15. meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  16. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan, membawahkan:

  1. Seksi Penataan Lahan;
  2. Seksi Prasarana;
  3. Seksi Pengendalian Perkebunan;

 

SEKSI PENATAAN LAHAN PERKEBUNAN

 

Tugas Pokok

Seksi Penataan Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan lahan, meliputi penyusunan peta pengembangan lahan perkebunan, penyusunan rancangan teknis kaidah-kaidah konservasi di lahan perkebunan, penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi, pengaturan dan penerapan pengembangan kawasan perkebunan.

Fungsi:
Dalam melaksanakan tugas pokok,  Seksi Penataan Lahan mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penataan lahan;
  2. pelaksanaan penataan lahan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Seksi Penataan Lahan Perkebunan:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penataan Lahan;
  2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penataan lahan perkebunan;
  3. melaksanakan fasilitasi di bidang penataan lahan, meliputi pengembangan prasarana perkebunan dan pelindungan perkebunan;
  4. melaksanakan penyusunan peta pengembangan lahan perkebunan;
  5. melaksanakan penyusunan rancangan teknis kaidah-kaidah konservasi di lahan perkebunan;
  6. melaksanakan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah Provinsi;
  7. melaksanakan pengaturan dan penerapan pengembangan kawasan perkebunan;
  8. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang penataan lahan;
  9. melaksanakan analisis kesesuaian lahan perkebunan;
  10. melaksanakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  11. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  12. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai penataan lahan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  13. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
  14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi;
  15. melaksanakan  penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
  16. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

SEKSI PRASARANA

 

Tugas Pokok

Seksi Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi prasarana perkebunan, meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data prasarana perkebunan peningkatan produksi dan distribusi hasil perkebunan, pengembangan prasarana Perkebunan.

Fungsi:

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Prasarana mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang prasarana;
  2. pelaksanaan fasilitasi prasarana perkebunan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Seksi Prasarana:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Prasarana;
  2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang prasarana;
  3. melaksanakan penyusunan pedoman pembinaan teknis pengelolaan sarana yang terdiri dari lahan dan air.
  4. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan prasarana yang mendukung peningkatan produksi dan distribusi hasil perkebunan;
  5. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi teknis pengembangan prasarana perkebunan;
  6. melaksanakan fasilitasi di bidang prasarana yang mendukung peningkatan produksi dan distribusi hasil perkebunan;
  7. melaksanakan analisis data prasarana perkebunan;
  8. melaksanakan pembinaan pengelolaan prasarana perkebunan meliputi prasarana pengairan dan jalan usaha produksi perkebunan;
  9. melaksanakan fasilitasi pengembangan prasarana perkebunan meliputi prasarana pengairan, jalan usaha produksi;
  10. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang prasarana;
  11. melaksanakan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  12. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  13. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai prasaran sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  14. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
  15. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  16. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  17. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

SEKSI PENGENDALIAN PERKEBUNAN

Tugas Pokok:

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian perkebunan;

Fungsi:

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian Perkebunan mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian perkebunan;
  2. pelaksanaan pengendalian perkebunan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Seksi Pengendalian Perkebunan:

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian;
  2. melaksanakan analisis data pengendalian perkebunan;
  3. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pengendalian perkebunan meliputi perlindungan tanaman dan penanganan gangguan usaha perkebunan;
  4. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian perkebunan;
  5. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi teknis di bidang pengendalian perkebunan;
  6. melaksanakan fasilitasi di bidang pengendalian perkebunan ;
  7. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengendalian perkebunan;
  8. melaksanakan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  9. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  10. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengendalian perkebunan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  11. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
  12. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  14. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.