•    
  •    
  •    
  •    

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN

 

 

ALAMAT KANTOR:

Lokasi BPTP berada di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung

Jalan Pasirjati Km 10 Ujungberung Bandung  Jawa Barat

Telp / Fax 022-7804075

e-mail: bptp.pasirjatijabar@gmail.com

Website: http://disbun.jabarprov.go.id/bptp/

 

SEJARAH PEMBENTUKAN BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN

Awal pembentukan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan tahun 1988 dengan nama Laboratorium Lapangan yang dilengkapi dengan Brigade Proteksi Tanaman. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 Laboratorium Lapangan beserta Brigade Proteksi Tanaman resmi berganti nama menjadi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, kemudian pada tahun 2009 keberadaannya di atur oleh Peraturan Gubernur nomor 113.

UNIT ORGANISASI

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BPTP)

¨       BPTP Pasirjati Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

¨       BPTP mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan sesuai dengan urusan Pemerintahan Daerah di bidang proteksi tanaman perkebunan meliputi aspek subbagian tata usaha, sarana teknologi pengendalian hama terpadu, dan pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu, serta melaksanakan pelayanan publik dan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi balai yang menjadi kewenangan provinsi.

¨       Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, BPTP mempunyai fungsi :

  1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi;
  2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi;
  3. Penyelenggaraan administrasi Balai; dan
  4. Penyelenggaraan funsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

SUB UNIT PELAYANAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

¨       SUB UNIT adalah perangkat Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pasirjati Jawa Barat di daerah.

¨       Tugas dan fungsinya :melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Balai di lapangan.

¨       Jumlah Sub Unit sebanyak 10 Unit yang berada di 10 Kabupaten meliputi wilayah kerja se Jawa Barat.

¨       Lokasi Sub Unit Pelayanan berada di 10 Kabupaten yang meliputi wilayah kerja 19 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Rincian selengkapnya lokasi dan wilayah kerja Instalasi sebagai berikut:

NO

SUB UNIT

WILAYAH  KERJA

1

Leuwiliang - Bogor

Kab + Kota  Bogor

2

Baros - Sukabumi

Kab + Kota  Sukabumi

3

Cibeber - Cianjur

Kab. Cianjur

4

Wanayasa - Purwakarta

Kab. Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang

5

Banjaran - Bandung

Kab. Bandung

6

Cikajang - Garut

Kab. Garut

7

Mangkubumi - Tasikmalaya

Kab + Kota  Tasikmalaya

8

Rancah - Ciamis

Kab. Ciamis + Kota  Banjar

9

Paseh - Sumedang

Kab. Sumedang

10

Munjul - Majalengka

Kab. Majalengka

 

SUSUNAN ORGANISASI

  1. Kepala;
  2. Subbagian Tata Usaha;
  3. Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
  4. Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  6. Sub Unit Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan meliputi aspek tata usaha, sarana teknologi pengendalian hama terpadu, pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai Fungsi:

  1. Menyelenggarkan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang proteksi Tanaman Perkebunan
  2. Menyenggarakan sebagai tugas teknis Operasional Dinas sesuai urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Proteksi Tanaman Perkebunan;
  3. Penyenggaraan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi di bidang Proteksi Tanaman Perkebunan; dan
  4. Penyelenggaraan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah Provinsi di Bidang Proteksi Tanaman Perkebunan.

Rincian tugas Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan :

  1. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;
  2. Menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Proteksi Tanaman Perkebunan;
  3. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang Proteksi Tanaman Perkebunan;
  4. Menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
  5. Menyelenggarakan sebagian tugas teknis sesuai dengan urusan Pemerintah Provinsi Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan Pemerintahan di bidang Proteksi Tanaman Perkebunan, meliputi aspek sarana teknologi PHT dan pengemabngan teknologi PHT tanaman perkebunan;
  6. Menyelenggarakan penigkatan wawasan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan sesuai dengan kewenangan provinsi;
  7. Menyelenggarakan koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Proteksi Tanaman Perkebunan;
  8. Menyelenggarakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Proteksi Tanaman Perkebunan;
  9. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan teknis Operasional di bidang Proteksi Tanaman Perkebunan;
  10. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan teknis Operasioanl di bidang pengembangan teknologi sarana PHT tanaman perkebunan;
  11. Menyelenggarakan pelayanan Proteksi Tanaman Perkebunan
  12. Menyelenggarakan dukungan kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis di bidang Proteksi Tanaman Perkebunan;
  13. Menyelenggarakan telaahan staff sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  14. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
  15. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Subbagian Tata Usaha

Tugas pokok

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam pengelolaan kesekretariatan Balai, pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha, menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koorsinasi, bimbingan, melaksanakan pengeloalaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan serta penyusunan rencana program Balai.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, subbag tata usaha mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis Balai di bidang Proteksi Tanaman Perkebunan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi;
  2. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi administrasi kepegawaian dan umum;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Balai;
  4. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :

  1. Melaksanakan penyusunan program kerja balai dan subbagian tata usaha;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis subbagian tata usaha;
  3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis aspek ketatausahaan;
  4. Melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian tata usaha;
  5. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Baiai;
  6. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  7. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
  8. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
  9. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  10. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup subbagian tata usaha;
  11. Melaksanakan peningkatan wawasan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan aspek ketatausahaan sesuai dengan kewenangan provinsi;
  12. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan sebagai bahan oerumusan kebijakan pemerintah daerah;
  13. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebiajaka;
  14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan subbagian tata usaha, dan
  15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

 

Tugas pokok

Melaksanakan penyediaan sarana perlindungan teknologi perlindungan tanaman perkebunan

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi sarana teknologi pengendalian hama terpadu mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis sarana teknologi PHT;
  2. Pelaksanaan sarana teknologi pengendalian hama terpadu;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi, dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas seksi sarana teknologi pengendalian hama terpadu:

  1. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan teknis Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
  3. Melaksanakan penyusunan, nahan petunjuk teknis Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
  4. Melaksanakan perbanyakan dan distribusi bahan PHT Tanaman perkebunan;
  5. Melaksanakan perbanyakan Agensia Pengendali Hayati pada media cair dan padat serta produksi Pestisida Nabati;
  6. Melaksanakan perbanyakan tanaman sehat dan tahan OPT perkebunan tertentu;
  7. Melaksanakan pengadaan dan distribusi alat teknologi PHT;
  8. Melaksanakan persiapan dan penyebarluasan sarana informasi PHT tanaman perkebunan;
  9. Melaksanakan penyebaran informasi teknologi perlindungan tanaman perkebunan melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis perlindngan tanaman perkebunan;
  10. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  11. Melaksanakan peningkatan wawasan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan sesuai dengan kewenangan provinsi;
  12. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksanaan lingkup seksi;
  13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi sarana teknologi PHT;
  14. Melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

 

Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

Tugas pokok

Membantu Kepala Balai dalam penyelenggaraan pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu, mengendalikan pelaksanaan Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu , menyusun bahan petunjuk teknis, bahan koordinasi, bimbingan, dan pengendalian aspek Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu .

Fungsi

Dalam menyelenggaraan tugas pokok, Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan tenis pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu;
  2. Pelaksanaan pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi, dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu :

  1. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pengemabngan teknologi pengendalian hama terpadu;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi pengendalan hama terpadu;
  3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan teknik aspek Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu;
  4. Melaksanakan fasilitasi aspek Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu ;
  5. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu tanaman perkebunan;
  6. Melaksanakan pedoman teknis pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak keriguan OPT/fenomena iklim wilayah provinsi;
  7. Melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomeda iklim wilayah provinsi;
  8. Melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi hasil pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian serangan OPT/fenomena iklim wilayah propinsi;
  9. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan hasil pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisi dampak kerugian serangan OPT/fenomena iklim wilayah propinsi;
  10. Melaksanakan pengumpulan , penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan umum pengamatan, identifikasi, pemetanaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian serangan OPT/fenomena iklim wilayah propinsi;
  11. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, serta penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim di wilayah propinsi;
  12. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan serangan OPT/fenomena iklim terhadap usaha perkebunan;
  13. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan umum penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim wilayah propinsi;
  14. Melaksanakan penyiapan pedoman teknis pemantauan dan pengamatan daerah sumber OPT yang terkena dampak fenomena iklim;
  15. Melaksanakan pemantauan, pengamatan dan koordinasi penanganan pengendalian daerah sumber OPT dan yang terkena dampak fenomena iklim;
  16. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan umum pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi;
  17. Melaksanakan koordinasi , fasilitasi, evaluasi hasi pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi;
  18. Melaksanakan penyiapan pedoman teknis pengendalian fasilitas dan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi;
  19. Melaksanakan bimbingan teknis pengendalian erasikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi;
  20. Melaksanakan pengembangan teknologi pengendalian dan penanganan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi;
  21. Melaksanakan peningkatan wawasan urusan pemerintahan bidang pertaniain sub urusan perkebunan aspek pengembangan teknologi PHT sesuai dengan kewenangan provinsi;
  22. Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laopran Hasil Pemeriksaan Lingkup Seksi;
  23. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan PHT; dan
  24. Melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

 

Kelompok jabatan fungsional

  1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas urusan pemerintahan bidang pertaniain sub urusan perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
  2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Kelompok jabatan fungsional dipimpin sesorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
  4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (ANJAB ABK)
  6. Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  7. Pembinaan adminsitratif kelompok jabatan fungsional, diselenggarakan oleh sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.

Pembinaan teknis kelompok jabatan fungsional diselenggarakan oleh Kepala Balai meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

 

Sub Unit Pelayanan: Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional UPTD .

 

Kegiatan Unggulan BPTP:

Isu Strategis

Permintaan pasar yang menghendaki produk perkebunan yang aman dan bebas dari residu pestisida. Potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah ruah dengan musuh alami dan tanaman yang berpotensi sebagai pestisida nabati guna mengendalikan serangan OPT perkebunan. Sebagai salah satu alternatif mengurangi penggunaan pestisida sintetis yang banyak merugikan diantaranya timbulnya resistensi OPT, terjadinya resurjensi OPT, menumpuknya residu kimia pada produk perkebunan, musnahnya musuh alami, pencemaran lingkungan serta dampaknya terhadap kesehatan manusia.

Kegiatan BPTP Secara Umum

  1. Peningkatan SDM Petugas dan Petani SL-PHT
  2. Pengembangan Agens Hayati/ Musuh Alami
  3. Pembuatan Pestisida Nabati
  4. Pelatihan PHT secara Umum
  5. Pertemuan Teknis
  6. Identifikasi, Pengamatan dan Peramalan OPT
  7. Pengkajian dan Pengujian Teknologi PHT (Uji Coba)
  8. Pengembangan Sarana Pengendalian OPT (Agens Hayati/ Musuh Alami) Predator, Parasitoid, Patogen berguna
  9. Pengujian Agens hayati/Musuh Alami Uji Kualitas Spora, Uji Viabilitas, Uji Virulensi, Uji Predatisme, Uji Parasitisme
  10. Pengembangan Pestisida Nabati
  11. Pengembangan Tanaman Sehat dan Tahan OPT
  12. Penyediaan Sarana Informasi
  13. Sosialisasi Teknologi PHT
  14. Alih Teknologi di bidang Perlindungan Tanaman
  15. Pelayanan Bimbingan Penelitian /Praktek Mahasiswa
  16. Pelayanan Jasa Teknologi dibidang perlindungan tanaman
  17. Koordinasi dan Kerjasama Penanggulangan Hama Terpadu

 

Alur Pelayanan BPTP  Jawa Barat

 

Standar Waktu Pelayanan  BPTP Pasirjati Jawa Barat

 

NO

KEGIATAN

WAKTU  PENYELESAIAN

 

A.  IDENTIFIKASI

 

1.

H a m a

2  Hari

2.

Penyakit

7  Hari

3.

G u l m a

2  Hari

4.

Musuh Alami

5  Hari

 

B. AGENS HAYATI

 

1.

Stock  tersedia

1  Hari

2.

Stock  belum  tersedia

14  Hari

 

C.  BIBIT  TANAMAN  BAHAN  PESNAB

 

1.

Stock  tersedia

1-2  Hari

2.

Stock  belum  tersedia

8  Bulan

 

D.  BIBIT  VANILI  SEHAT  ASAL  BIJI

 

1.

Stock  tersedia

1-2  Hari

2.

Stock  belum  tersedia

5  Bulan

 

LINK

http://disbun.jabarprov.go.id/bptp