•    
  •    
  •    
  •    

BALAI SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN MUTU BENIH

TANAMAN PERKEBUNAN

 

ALAMAT KANTOR:

Jalan Ir. H. Djuanda No. 377 Bandung 40135

Telp./Fax. : 022–2505826

e-mail : bp2mbtpjabar@gmail.com

 

SEJARAH PENDIRIAN:                                      

Peran pemerintah dalam fasilitasi dan penanganan perbenihan tanaman perkebunan seiring perkembangannya secara struktur mengalami berbagai dinamika.  Sebagai cikal bakal lahirnya Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Barat, pada era sebelum tahun 2000, perbenihan tanaman perkebunan di Jawa Barat ditangani oleh Seksi Perbenihan pada Sub Dinas Bina Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, sejalan dengan itu fungsi pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan di tangani oleh IP2MB (Instalasi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih) yang berkedudukan pada masing – masing provinsi termasuk salah satunya pada Provinsi Jawa Barat sebagai kepanjangan tangan dari Pusat. 

Pada tahun 2000 dengan adanya otonomi daerah, fungsi pengawasan dan pengujian mutu benih serta fungsi pengembangan mutu benih disatukan pada satu wadah dengan dibentuknya Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) Provinsi Jawa Barat.  Selanjutnya pada tahun 2010, dalam rangka peningkatan dan penguatan fungsi pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dengan berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dibentuk Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jln. Ir. H. Juanda No. 377 Bandung.

VISI DAN MISI

Sesuai dengan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Tanaman Perkebunan sebagai bagian yang utuh dalam struktur Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sepenuhnya mendukung terhadap Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yaitu Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat Yang Maju, Sejahtera Dan Berdaya Saing, dengan Misi terkait yaitu Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan.  Tujuan dan sasaran jangka menengah yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Tanaman Perkebunan adalah Meningkatnya Kelayakan Usaha Perkebunan dengan indikator sasaran peningkatan ketersediaan benih unggul komoditas strategis perkebunan bersertifikat sebesar 2,0 sd 2,5 % selama tahun 2013-2018.

Mengacu kepada hal tersebut, sebagai upaya optimalisasi terhadap agenda capaian Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka disusun Visi dan Misi Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Tanaman Perkebunan sebagai berikut :

Visi

:

Menjadi Balai Sertifikasi Benih Yang Profesional Dengan Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dalam Pengendalian Dan Pengawalan Mutu Benih Tanaman Perkebunan

Misi

:

  • Melayani Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Bagi Masyarakat Pelaku Usaha Perkebunan Secara Profesional.
  • Meningkatkan Sdm Petugas Dan Pelaku Usaha Perkebunan Dalam Pengawalan Dan  Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan.
  • Memasyarakatkan Penggunaan Benih Tanaman Perkebunan Yang Unggul, Bermutu Dan Bersertifikat.
  • Meningkatkan Pengawasan Peredaran Benih Yang Masuk Dari Luar Provinsi Maupun Introduksi Dari Luar Negeri.

 

TUGAS POKOK & FUNGSI:

Tugas Pokok:

Melaksanakan urusan pemerintah bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi meliputi aspek sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi Balai.

Fungsi:

  1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi;
  2. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, sesuai urusan pemerintahan provinsi aspek sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
  3. penyelenggaraan administrasi Balai; dan
  4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas:

  1. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
  2. menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
  3. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, bahan pembinaan, dan bahan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
  4. menyelenggarakan sebagian tugas operasional Dinas, sesuai urusan pemerintahan provinsi aspek sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan.
  5. membantu Kepala Dinas Perkebunan menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan yang meliputi aspek tata usaha, sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih.
  6. membantu Kepala Dinas Perkebunan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
  7. menyelenggarakan pengendalian kegiatan Balai;
  8. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  9. menyelanggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup Balai;
  10. melaksanakan peningkatan wawasan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan sesuai dengan kewenangan provinsi; dan
  11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Susunan Organisasi:

  1. Kepala;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Sertifikasi Benih;
  4. Seksi Pengawasan Mutu Benih;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  6. Sub Unit Pelayanan

Rincian Tugas:

Kepala Balai mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan.

Kepala Balai mempunyai fungsi :

  1. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; dan
  2. penyelenggaraan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan

Rincian tugas Kepala Balai yaitu :

  1. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
  2. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
  3. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis operasional pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
  4. menyelenggarakan pengawasan pengujian dan pengawasan peredaran mutu benih tanaman perkebunan;
  5. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  6. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
  7. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  8. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam mengelola melaksanakan kesekretariatan Balai, meliputi penyusunan program kerja, pengelola data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum.

Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis Balai;
  2. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha;
  4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Balai dan Subbagian Tata Usaha;
  2. melaksanakan penyeusunan bahan kebijakan teknis Subbagian Tata Usaha;
  3. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis aspek ketatausahaan;
  4. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  5. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Balai;
  6. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  7. melaksanakan penata usahaan keuangan;
  8. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
  9. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  10. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Balai;
  11. melaksanakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Tata Usaha;
  12. menyelenggarakan peningkatan wawasan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan aspek ketatausahaan sesuai dengan kewenangan provinsi;
  13. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  14. melaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  1. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
  2. melaksanakan peningkatan wawasan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan sesuai dengan kewenangan Provinsi; dan
  3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Seksi Sertifikasi Benih mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam mengelola sertifikasi benih tanaman perkebunan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Sertifikasi Benih, menyusun program kerja, bahan koordinas, bimbingan dan mengedalikan aspek sertifikasi benih tanaman.

Seksi Sertifikasi Benih mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis sertifikasi benih tanaman perkebunan;
  2. pelaksanaan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Seksi Pengawas Benih yaitu :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
  1. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sertifikasi benih tanaman perkebunan;
  2. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis aspek sertifikasi benih;
  3. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
  4. Melaksanakan pelayanan pengujian mutu benih tanaman perkebunan di laboratorium;
  5. Melaksanakan pelayanan sertifikasi benih dan sumber benih tanaman perkebunan;
  6. Melaksanakan pengembangan jaringan kerjasama pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
  7. Melaksanakan penilaian dan penetapan kebun sumber banih tanaman perkebunan;
  8. Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek sertifikasi tanaman perkebunan;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lannjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi;
  10. Melaksanakan peningkatan wawasan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan aspek Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunansesuai dengan kewenangan provinsi;
  11. Melaksanakan penyampaian bahan saran  pertimbangan mengenai ketatausahaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  12. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Sertifikasi Benih; dan
  14. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  15. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  16. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
  17. Melaksanakan peningkatan wawasan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan sesuai dengan kewenangan provinsi; dan
  18. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas pokok membantu Kepala Balai dalam mengawasi mutu benih tanaman perkebunan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Mutu Benih, menyusun program kerja, bahan koordinasi, bimbingan dan mengendalikan aspek pengawasan mutu benih tanaman perkebunan.

Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
  2. pelaksanaan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  4. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Pengawasan Mutu Benih yaitu :

  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Mutu Benih;
  2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
  3. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis aspek pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
  4. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengawasan Mutu Benih;
  5. melaksanakan fasilitasi pengawasan penerapan standar mutu benih tanaman perkebunan;
  6. melaksanakan fasilitas pengembangan informasi mutu sumber benih tanaman perkebunan wilayah provinsi;
  7. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data pengawasan mutu dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
  8. melaksanakan pengawasan mutu dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
  9. melaksanakan penilaian kelengkapan kelayakan usaha perbenihan tanaman perkebunan untuk persyaratan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi perkebunan;
  10. melaksanakan pengembangan kerjasama pengawasan mutu dan pengawasana peredaran benih tanaman perkebunan;
  11. melaksanakan fasilitasi pemantauan penggunaan dan penyebaran benih asal luar provinsi dan benih impor (introduksi);
  12. melaksanakan evaluasi kelayakan sumber benih tanaman perkebunan;
  13. melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
  14. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksanaan lingkup seksi;
  15. melaksanakan peningkatan wawasan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan sesuai dengan kewenangan provinsi;
  16. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenail pengawasan mutu benih sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
  17. melaksanakan penyusunan bahan telaahan satf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  18. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
  19. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Kelompok Jabatan Fungsional

  1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
  4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
  6. Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Kegiatan:

  1. Ruang lingkup sertifikasi meliputi sertifikasi benih tanaman perkebunan (tanaman tahunan, tanaman rempah & penyegar dan tanaman semusim) sebanyak 127 komoditas perkebunan sesuai dengan keputusan menteri pertanian nomor 3599/kpts/pd.310/10/2009.
  2. Ruang lingkup pengawasan peredaran benih yaitu pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan yang masuk ke provinsi jawa barat. (pemeriksaan dokumen dan label)
  3. Operasional kegiatan bp2mb meliputi pelaksanaan sertifikasi, pengujian laboratorium, pengawalan dan pengawasan peredaran mutu benih tanaman perkebunan, diantaranya :
  • Pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan,
  • Pengelolaan dan pelayanan laboratorium benih tanaman perkebunan,
  • Pelayanan pengujian mutu benih tanaman perkebunan,
  • Pengembangan kerjasama pengujian mutu benih tanaman perkebunan,
  • Pengawasan benih tanaman perkebunan yang masuk ke provinsi jawa barat dari provinsi lain atau introduksi dari luar negeri,
  • Pengawasan pendistribusian benih tanaman perkebunan di jawa barat,
  • Pengawasan pelabelan.

Kondisi perbenihan yang diharapkan

  1. Terjaminnya perlindungan terhadap produsen dan konsumen benih tanaman perkebunan,
  2. Terpenuhinya kebutuhan benih tanaman perkebunan yang unggul bermutu sesuai 6 tepat (jenis/varietas, mutu, jumlah, lokasi, waktu dan harga),
  3. Meningkatnya minat petani pekebun menggunakan varietas unggul bermutu,
  4. Proses produksi dan distribusi benih tanaman perkebunan semakin efisien,
  5. Meningkatnya jenis dan  jumlah benih tanaman perkebunan yang disertifikasi,
  6. Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan secara optimal,
  7. Sistem sertifikasi benih tanaman perkebunan yang efektif,
  8. Meningkatnya efektivitas fungsi kelembagaan sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan,
  9. Terlaksananya kerjasama yang saling menguntungkan dalam industri perbenihan.

 

Pengertian Umum Perbenihan

  1. Benih Sumber adalah bagian tanaman yang digunakan untuk memproduksi benih yang menggunakan kelas kelas benih meliputi benih inti,benih penjenis, benih dasar dan benih pokok
  2. Benih Tanaman adalah bagian yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan benih.
  3. Benih Bina adalah : benih dari varietas unggul yang produksi dan peredarannya diawasi dan dilepas oleh Menteri Pertanian
  4. Benih Bersertifikat adalah benih yang telah melalui proses pengujian, sehingga terjamin mutunya.
  5. Benih Penjenis (Breeder seed) adalah benih yang diproduksi dibawah pengawasan pemulia.
  6. Benih Dasar adalah  keturunan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar.
  7. Benih Pokok adalah keturunan pertama dari benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih pokok.
  8. Benih Sebar adalah keturunan pertama dari bernih pokok, benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Sebar.
  9. Varietas Unggul Varietas yang telah dilepas oleh pemerintah, baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang memenuhi kelebihan dalam potensi hasil dan sifat sifat lainnya.
  10. Pengedar benih adalah orang, badan hukum atau Instalasi
  11. Pemerintah yang melakukan kegiaatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada masyarakat baik untuk maupun tidak diperdagangkan.
  12. Pengawasan adalah Segala kegiatan pemeriksaan yang berkala dn sewaktu waktu diperlukan terhadap dokumen dan atau benih yang akan diedarkan atau beredasr untuk mengetahui kesesuain mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan
  13. Varietas adalah bagian suatu jenis tanaman yang ditandai oleh bentuk, pertumbuhan, daun, bunga,buah, biji dan sipat sipat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

TUJUAN  PELAYANAN

  1. Terjaminnya perlindungan terhadap produsen dan konsumen benih tanaman perkebunan
  2. Terpenuhinya kebutuhan benih tanaman perkebunan yang unggul bermutu sesuai 6 tepat (jenis/varietas, mutu, jumlah, lokasi, waktu dan harga)
  3. Meningkatnya minat petani pekebun menggunakan varietas unggul bermutu
  4. Proses produksi dan distribusi benih tanaman perkebunan semakin efisien
  5. Meningkatnya jenis dan jumlah benih tanaman perkebunan yang disertifikasi