Selamat Datang di Website Resmi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Home »

Penjarahan Ganggu Usaha Perkebunan
02 Juli 2008 00:00:00 0
Penulis : (A01)

Bandung, Kompas - Sejak tahun 2000 hingga tahun 2007, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mencatat luas penjarahan dan perambahan perkebunan negara dan swasta sebanyak 18.537,53 hektar. Karena itu, penanganan gangguan usaha perkebunan sangat mendesak dilakukan.

Dalam rangka penanggulangan gangguan usaha perkebunan, Tim Pengamanan dan Penanganan Gangguan Keamanan Hutan dan Perkebunan Besar dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat akan segera melakukan gerakan aksi di tujuh perkebunan besar negara dan swasta. Aksi tersebut akan dilaksanakan selama 60 hari sejak minggu pertama Juli 2008.

Kepala Subdinas Pengendalian Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Rochmat Padmakusuma, Selasa (1/7) di Bandung, mengatakan, untuk langkah awal, gangguan yang bersifat pelanggaran hukum seperti penjarahan dan pemilikan lahan akan diselesaikan melalui penegakan hukum.

Agar proses penegakan hukum berlangsung lancar, setiap kabupaten dan kota diharapkan membentuk tim penanganan gangguan usaha perkebunan. "Kami berharap Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat menginstruksikan kepada jajaran kepolisian di tingkat kepolisian wilayah, resort, dan sektor setempat untuk terlibat dalam pengamanan lahan ini," kata Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Solihin GP.

Menurut Solihin, pengamanan lahan perkebunan harus segera dilakukan agar konservasi alam, baik perkebunan maupun perhutanan, di Jawa Barat terselamatkan. Menurut Solihin, pada tahun 2000 luas lahan hijau di Jawa Barat tinggal 8 persen, padahal batas minimum kawasan hijau 20 persen. Terus berlangsung

Direktur PT Harjasari Indri mengatakan, sejak tahun 1993 hingga tahun 2008, lahan perkebunan karet dan kina milik PT Harjasari di Desa Sukawangi, Kecamatan Cisurupan, Garut, seluas 107 hektar habis dijarah sejumlah masyarakat. Penjarahan terus berlangsung sejak tahun 1993 meski perusahaan itu memiliki hak guna usaha (HGU) resmi.

"Tahun 1998 kami mengajukan perpanjangan HGU, dan pada 26 Mei 1999 kami mendapatkan surat perpanjangan izin HGU dari Kementerian Agraria. Namun, lima hari kemudian keputusan ditangguhkan karena di lapangan ada masalah penjarahan," ungkap Indri.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat H. Herdiwan mengatakan, penanganan gangguan usaha perkebunan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus secara komprehensif dan terkoordinasi antarinstansi yang berwenang. Karena itu, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat akan memfasilitasi penyelesaian gangguan usaha perkebunan dengan melibatkan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Badan Pertanahan Nasional, serta sejumlah pengusaha perkebunan dan pemerintah daerah setempat. (A01) 

Sumber : Koran Kompas | File : | Dibaca : 5355 x

Berita Terkait


Form Komentar Berita



Index Berita

Penilaian Kelayakan Calon Kebun Entres Karet PT. Nyalindung

15 April 2014 16:04:18

Pemurnian Calon Kebun Entres dan Penilaian Kelayakan Calon Kebun Entres Karet

Pengendalian JAP Karet di Cilampuyang

08 April 2014 16:09:37

 < 1 2 >  Last ›