SURABAYA- Biro Perencanaan Kementerian Pertanian  menyelenggarakan  Workshop Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Pertanian  Berbasis Korporasi Petani pada tanggal 6-8 Februari 2019 di Mercure Grand Mirama Surabaya, Jl. Raya Darmo No. 68-78 Dr. Soetomo, Tegalsari Kota Surabaya.

Workshop yang sangat bermutu tersebut dihadiri oleh pejabat/staf teknis yang terlibat penyusunan masterplan dari: Dinas Lingkup Pertanian, Bappeda dan  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dari 33 Provinsi/Daerah Istimewa se Indonesia serta dari perwakilan Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian dengan jumlah yang hadir kurang lebih 250 orang peserta.

Sesaat sebelum agenda inti dimulai, Kepala Sub Bagian Wilayah III, Ir. Noviati MSi. menyampaikan laporan yang secara berkesinambungan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Biro Perencanaan (Karocan) yang dibacakan oleh Kepala Bagian Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, Dr. Rani Mutiara Hairunisah.

Dalam sambutan Karocan, dikatakan bahwa para perencana pembangunan pertanian harus paham terhadap kebijakan pengembangan wilayah dan   metode perencanaan wilayah di bidang pertanian.  Selain itu, dokumen pendukung seperti   peta spasial potensi pengembangan kawasan untuk berbagai komoditas yang berfungsi sebagai instrumen perencanaan juga harus dipahami, lanjutnya.

Perlu di catat, yang lebih penting dari pada itu semua dan menjadi prasyarat utama adalah penguasaan metodologi perencanaan wilayah, agar dapat merancang dengan baik kawasan pertanian sesuai dengan potensi dan permasalahan spesifik di masing-masing wilayah, tuturnya.

Karocan menerangkan,  revisi Permentan 56 tahun 2016 menjadi  Permentan 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, dilandasi  oleh adanya kebijakan pembangunan pertanian yang   berdampak pada keharusan untuk menerapkan sistem pertanian modern dalam pembangunan pertanian, baik pada aspek teknis produksi maupun manajemen usahatani yang lebih efisien agar dapat lebih berdaya saing.  

“Perubahan regulasi ini tentu saja berimplikasi pada keharusan kita untuk meninjau kembali instrumen perencanaan dalam bentuk masterplan dan action plan yang telah disusun dengan memasukkan prinsip prinsip korporasi dalam pengembangan kawasan pertanian”, katanya.

Namun demikian, prinsip-prinsip korporasi ini jangan dimaknai secara naratif sebagai swastanisasi atau privatisasi, akan tetapi dimaknai sebagai upaya untuk menggerakkan kelembagaan usaha tani yang selama ini lebih berorientasi sebagai wadah pembinaan teknis budi daya ke arah yang lebih berorientasi pada usaha tani atau agribisnis yang dapat bekerja sama secara saling memperkuat, saling membesarkan dan saling menguntungkan, itulah yang dimaksudkan dengan makna korporasi di dalam kawasan pertanian, lanjutnya.

Dalam sambutannya, Karocan mengamanatkan, agar dokumen masterplan yang akan dipelajari proses penyusunannya ini seyogyanya dapat menjadi dokumen perencanaan yang mudah disusun, mudah dipantau pelaksanaannya serta mudah dievaluasi hasil pelaksanaannya, karena memasukkan kaidah dan parameter Specific, Measurable, Achievable Relevant dan Time-bound (SMART) dalam penyusunannya, ungkap beliau.

Saat mengakhiri sambutannya, beliau berpesan agar peserta workshop mengimplementasikannya dalam menyusun kembali dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi dan memandu Kabupaten/Kota dalam menyusun action plan pengembangan kawasan tingkat Kabupaten/Kota dengan memasukkan unsur korporasi dalam pengembangan kelembagaannya.

Disisi lain, Rani (Kepala Bagian Perencanaan Wilayah), saat memberikan arahan pamungkasnya, menyampaikan  apresiasi atas keseriusan dan ketekunan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian agenda workshop. Pihaknya mengatakan salut dan terharu atas sikap dan antusiasme para peserta yang sangat luar biasa interaktif dan kreatif terhadap semua agenda yang disajikan, terutama pada saat mengerjakan latihan menandai kawasan dalam peta yang telah disediakan panitia.

Metode workshop kali ini memang sangat berbeda dengan metode yang dilakukan sebelum sebelumnya, ujar Rani. Kehadiran pihak independen yang langsung berexercise sangat mewarnai aktivitas workshop kali ini lanjutnya. 

Rani juga mengulas perubahan basis kawasan dari komoditas ke korporasi, beliau mengatakan; issu utama kebijakan pengembangan kawasan pertanian dirubah dari berbasis komoditi menjadi berbasis korporasi adalah peningkatan pendapatan petani melalui industrialisasi dan modernisasi.

Perlu dipahami, “jika berbasis Korporasi, harus mampu merubah mainset petani dari hanya sekedar poktan/gapoktan yang mengelola produk di hulu menjadi modernisasi dan industrialisasi dengan orientasi profit/keuntungan”, katanya.  “Dan syarat kawasan, harus ada sentra, harus berskala ekonomi, harus berkelanjutan, harus memperhatikan Agro Ecologycal Zone (AEZ), harus diluar kawasan hutan, harus diluar kawasan industry dan harus diluar kawasan pariwisata”, lanjutnya.

“Unit pengembangan kawasan, identik dengan bicara luas wilayah, sedangkan Unit korporasi, identik dengan bicara unit usaha petani”, katanya.

Rani juga menegaskan bahwa Masterplan bisa disejajarkan dengan RPJMN/RPJMD/Renstra karena merupakan dokuman perencanaan yang diacu selama 5 tahun dalam melakukan pembangunan pertanian.

“Mulai tahun 2021 semua kegiatan yang diajukan melalui e-proposal harus berada dalam kawasan, tidak ada lagi yang di luar kawasan, karena masterplan akan menjadi salah satu dokumen yang dipedomani dalam melakukan verifikasi ajuan e-proposal”, katanya dengan lugas.

Perlu diingat, bahwa salah satu dasar penetapan kawasan adalah agroklimat dan sosial budaya, bicara kawasan, berarti bicara sumberbaya alam (SDA) sedangkan bicara korporasi, berarti bicara pelaku/manusia yang ada di dalam kawasan tersebut (SDM), lanjut Rani.

Masterplan yang berbasis komoditas, artinya hanya memikirkan dibagian hulu saja, dan  outputnya produk dari  komoditas itu. Sedangkan Masterplan yang berbasis korporasi, selain dihulu, lebih memfokuskan dihilir, lebih cenderung mengupayakan lembaga ekonomi petani berkembang, dan outputnya peningkatan pendapatan petani melalui keuntungan yang lebih dari nilai tambah produk hulu, pungkasnya mengakhiri arahannya.

Penulis : Ir. Siti Purnama, MP


Dibaca : 79 kali