BANDUNG – Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat “Dody Firman Nugraha” memberikan sambutan arahan sesaat sebelum membuka secara resmi Sosialisasi Penyusunan Masterplan Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani.

Sosialisasi yang cukup relepan dengan konsep  rencana pembangunan perkebunan tersebut diselenggarakan oleh Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan di ruang rapat Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Jl. Surapati No. 67 Bandung pada Selasa (26 Februari 2019). 

Sebanyak 50 orang peserta hadir sebagai perwakilan dari  pejabat dan staf teknis  dinas kabupaten/kota yang menangani perkebunan, perwakilan dari unit Eselon III Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, stakeholders terkait dan undangan lainnya.

Dalam sambutan arahannya, “Dody” selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, mengatakan bahwa pengembangan kawasan pertanian dalam bentuk masterplan di tingkat provinsi dan action plan di tingkat kabupaten/kota, sudah diamanatkan dalam  Permentan 50/2012 yang telah direvisi dengan Permentan 56/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. 

Namun, seiring dengan dinamika kebijakan pembangunan pertanian yang dihadapkan pada perubahan teknologi informasi dan berdampak pada keharusan untuk menerapkan sistem pertanian modern dalam pembangunan pertanian, baik pada aspek teknis produksi maupun manajemen usahatani yang lebih efisien agar dapat lebih berdaya saing, maka pada tahun 2018, Permentan 56/2016  direvisi menjadi Permentan 18/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, ujar Dody.

Pihaknya menjelaskan, tujuan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, antara lain: 1). untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian, 2). untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional, 3). untuk memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan, 4). untuk memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran, ucapnya.

Jika ditinjau dari aspek  tipologi dan lokasi kawasan,  sebagaimana diatur dalam   Permentan 18 tahun 2018, Dody menyebutkan  Kawasan Pertanian terdiri atas Kawasan Pertanian Nasional, Kawasan Pertanian Daerah Provinsi dan Kawasan Pertanian Daerah Kabupaten/Kota. 

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, Kawasan Pertanian Nasional diperuntukkan; untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas nasional sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian, dimana lokasi kawasannya ditetapkan oleh Menteri untuk komoditas prioritas sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Sementara Kawasan Pertanian Daerah Provinsi diperuntukkan ; untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas daerah provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian, dimana lokasi kawasannya ditetapkan oleh Gubernur. 

Sedangkan Kawasan Pertanian Daerah Kabupaten/Kota diperuntukkan; untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas daerah kabupaten/kota dan atau komodtas pertanian prioritas daerah provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian, dengan lokasi kawasannya ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota, jelas Dody dengan gamblang. 

“Komoditas prioritas nasional untuk sub sektor perkebunan antara lain; tebu, kopi, teh, kakao, jambu mete, cengkeh, pala, lada, kelapa sawit, karet dan kelapa”, katanya. Baik komoditas maupun lokasi kawasannya telah ditetapkan   melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 472 tahun 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional, lanjut Dody.

Pihaknya lebih rinci menguraikan, khusus Jawa Barat ada 3 komoditas yang termasuk dalam kawasan nasional yaitu kopi, teh dan kelapa.  Lokasi kawasan kopi di 5 kabupaten (Bandung, Garut, Sumedang, Kuningan dan Tasikmalaya).  Lokasi kawasan teh di 7 kabupaten (Tasikmalaya, Sukabumi, Bandung Barat, Purwakarta, Garut, Cianjur dan Bandung).  Sedangkan lokasi kawasan kelapa ada di 3 kabupaten (Sukabumi, Tasikmalaya dan Pangandaran), tuturnya.

Untuk menyikapi hal tersebut,  “tolong bapak/ibu yang terlibat wilayahnya dalam lokasi kawasan nasional, agar lebih diprioritaskan pembangunan perkebunannya sesuai komoditas yang ditetapkan karena pada tahun 2021 nanti semua usulan e-proposal harus berada dalam kawasan baik nasional maupun provinsi, dan masterplan akan menjadi salah satu alat untuk verifikasi e-proposal”, kata Dody.

Sekedar mengingatkan kembali  bahwa, pada tahun 2015 yang lalu, Disbun sudah menyusun masterplan pengembangan kawasan perkebunan berbasis tanaman teh yang bertepatan pada kawasan perkebunan nasional berdasarkan  Keputusan Menteri Pertanian No. 46/Kpts/PD.300/1/2015 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional yaitu di 3 kabupaten (Bandung, Cianjur dan Garut).  Seharusnya ke 3 kabupaten ini telah menindaklanjutinya  dengan menyusun rencana aksi (action plan), ucap Dody. 

“Pada tahun 2017 lalu, Disbun juga telah menyusun masterplan kopi arabika dan kopi rabusta sesuai lokasi kawasan nasional berdasarkan  Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 830/Kpts/RC.040/12/2016, namun masih berbasis komoditas, belum berbasis korporasi”, tegasnya. 

“Atas  dasar Permentan 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dan Kepmentan 472 tahun 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional serta Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 520 Tahun 2017 tentang lokasi kawasan perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 ini akan melakukan penyusunan masterplan kawasan   teh, kakao, karet, kelapa dan kopi berbasis korporasi petani di 15 kabupaten yaitu; Bandung, Bandung Barat, Bogor, Cianjur, Ciamis, Garut, Purwakarta, Pangandaran,  Karawang,  Kuningan,  Majalengka, Tasikmalaya, Subang , Sumedang, dan Sukabumi”, kata Dody sambil mengecek kehadiran dari 15 kabupaten tersebut.

Dody juga mengharapkan terjalinnya  kerjasama yang baik antara tim penyusun masterplan dengan tim teknis provinsi dan petugas kabupaten terkait, agar hasil yang optimal dapat dicapai. 

“Masterplan bukan hanya sebatas dokumen kajian namun hasil analisisnya merupakan gambaran kebutuhan para petani di lapangan, sehingga dokumen perencanaan yang berupa masterplan  menjadi suatu dokumen yang implementatif, pungkasnya mengakhiri arahannya sambil mengucapkan  ”SOSIALISASI PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN  BERBASIS  KORPORASI PETANI”  dengan ini saya nyatakan dibuka.   

Beberapa saat setelah dibuka secara resmi oleh Kadisbun, agenda dilanjutkan dengan penyampaikan materi masing-masing narasumber.  Kepala Bagian Perencanaan Wilayah Kementerian Pertanian, “Dr. Ir. Rany Mutiara Chaidirsyah” menyampaikan secara terstruktur  keterkaitan Rencana Strategis Kementarian Pertanian dengan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.

Menurut Rany, prinsip pengembangan kawasan ada 4 yaitu: 1). Fokus Komoditas (mencakup komoditas prioritas nasional dan komoditas andalan daerah), 2). Fokus Lokasi (sesuai arah pengembangan wilayah dan memperhatikan agro-ecological zone), 3). Penguatan system agribisnis (mencakup seluruh sub sistem hulu, on-farm, hilir dan penunjang), 4). Korporasi Petani (pemberdayaan petani dalam proses bisnis)

Disisi lain Rany menyampaikan tentang 5 elemen utama Pembentukan lembaga korporasi petani, yaitu: 1). Konsolidasi petani ke dalam suatu kelembagaan usaha ekonomi modern, 2). Konektivitas dengan mitra industri pengolahan dan perdagangan modern, 3). Aksesibilitas terhadap sarana pertanian modern , 4). Aksesibilitas terhadap Permodalan usaha, 5). Aksesibilitas terhadap fasilitasi dan infrastruktur publik.

Rany juga mengungkap secara gamblang, fungsi dan manfaat masterplan, menurutnya fungsi masterplan; 1). menciptakan konektivitas infrastruktur dan jaringan kelembagaan (penyedia input, pelaku usaha,  pemasaran, jasa keuangan dan pembinaan teknologi); 2). memperkuat rantai nilai (value chain) sistem dan usaha agribisnis; 3). mewadahi koordinasi manajemen pemerintahan (tata kelola) dalam pengembangan kawasan.

Sedangkan manfaat masterplan, katanya; sebagai acuan bagi provinsi dalam merancang strategi dan kebijakan serta merumuskan indikasi program dan kegiatan pengembangan kawasan perkebunan secara terarah dan terfokus di tingkat kabupaten/kota, disamping sebagai rujukan bagi kabupaten/kota untuk menyusun action plan dalam menjabarkan indikasi program dan kegiatan yang lebih operasional termasuk kebutuhan dana yang diperlukan, serta sebagai acuan untuk melakukan evaluasi implementasi pengembangan kawasan perkebunan.

Sekilas pihaknya menegaskan terkait tingkat skala peta yang harus dibuat. “Untuk dokumen Masterplan dilengkapi dengan peta kawasan (minimal) skala 1:250.000, sedangkan dokumen Action Plan dilengkapi dengan peta (minimal) skala 1:50.000” katanya seraya menutup paparannya.

Narasumber lain “Hendry”, mengupas terkait penyusunan masterplan.  Hendry yang juga sebagai direktur PT. Solusi Inovasi Dayaguna memberikan pengertian kawasan pertanian merupakan gabungan sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.  Sedangkan korporasi petani merupakan kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum  berbentuk korporasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. 

Hendry menegaskan, persoalan selama ini yang banyak terjadi dilingkungan pemerintahan adalah hebat dalam penyusunan konsep atau dokumen namun selalu bermasalah dalam implementasi atau eksekusi.

Pihaknya menjelaskan ukuran keberhasil dalam membangun kawasan korporasi, dapat dilihat dari 4 sudut yaitu; 1). Pendapatan riil rumah tangga petani harus meningkat, 2). Skala usaha petani harus semakin luas, 3). Margin profit petani bertambah, 4). Diferensiasi dan hilirisasi produk harus terwujud, ucap Hendry.

Sesaat sebelum mengakhiri paparannya, Hendry menekankan, agar  berhasil dalam menyusun masterplan dan action plan, demikian juga dengan eksekusinya, harus mengetahui dan memahami akar permasalahan yang ada agar solusi yang dibuat tepat sasaran, pungkasnya.

Sosialisasi berakhir setelah diskusi antara peserta dan narasumber selesai, berbagai pertanyaan dan masukan menarik disampaikan peserta dari Kabupaten Tasikmalaya, Bandung, dan Sumedang. Sebagai penutup, Kasi Penataan Lahan Perkebunan, meminta masukan terkait konsep atau teknik palaksanaan FGD penyusunan masterplan agar  sinergi dengan penyusunan action plan.

 

Penulis: Ir. Siti Purnama, MP.


Dibaca : 253 kali