BALI - Dalam pengembangan kawasan perkebunan (K-Bun) diperlukan tujuh prinsip dasar, yakni 1). kesesuaian fisik (agroekosistem) dan status kawasan, 2). kelayakan teknis atau teknologi untuk dikembangkan pada aspek budidaya dan pengolahan, 3). kelayakan ekonomi kawasan, 4). kegiatan menciptakan nilai tambah di kawasan, 5). nilai manfaat yang inklusif, 6). manfaat bagi sekitar kawasan, dan 7). kapasitas kelembagaan. Ke tujuh prinsip inilah yang akan menjadi dasar pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi, kata Dr. Ernan pada acara Sosialisasi Grand Design Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi, yang diselenggarakan oleh Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian terhadap 43 orang peserta di Hotel Mercure Bali Legian, Jl. Raya Legian No. 328, Legian Kelod, Kab. Badung Bali. 

Dua pilar pengembangan wilayah dijadikan sebagai konsep pengembangan ekonomi kawasan dalam grand design kawasan perkebunan berbasis korporasi, yaitu 1). pengembangan produksi (sektor/komoditas unggulan) dan 2). Pengembangan pusat permukiman/pelayanan dengan mengacu pada Permentan RI 18/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.  

“Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc.” selaku Direktur Jenderal Perkebunan,  mengatakan bahwa tujuh prinsip dasar pengembangan kawasan perkebunan tersebut merupakan hasil kajian dari Pusat Pengkajian, Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) yang bekerjasama dengan Ditjenbun dalam merancang model pengembangan kawasan perkebunan yang paling tepat. 

Sebelas komoditas perkebunan (kelapa sawit, kopi, kakao, teh, tebu, kelapa, karet, lada, pala, cengkeh, dan jambu mete) dijadikan sebagai fokus komoditi kajian karena merupakan  komoditas unggulan nasional dan juga merupakan komoditas strategis/unggulan di beberapa provinsi. 

Hasil kajian ini akan menjadi dasar pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi dan sebagai acuan penyusunan masterplan di level provinsi dan action plan di level kabupaten/kota, tutur Kasdi saat memberikan sambutan arahan pada Rabu (27/03/2019).

Hadir sebagai narasumber, Dr. Ir. Anwar Sunari dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengupas terkait kebijakan pembangunan perkebunan nasional.  Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr   (Ahli Pengembangan Wilayah IPB), sekaligus ketua tim pengkaji Grand Design, membahas konsep kawasan komoditas perkebunan dan Dr. Ir. Undang Fajar, M.Si. mengupas terkait model corforate farming komoditas perkebunan. Ketiga Narasumber ini berkolaborasi memperkuat konsep grand design pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi.

Pernyataan menarik dari Anwar saat memulai paparannya; perkebunan hampir ditinggalkan gara gara fokus mengurus pajale namun demikian  tetap tidak bisa dipungkiri bahwa perkebunan  sebagai penyangga kehidupan masyarakat, penyumbang devisa negara, penyedia lapangan kerja dan penopang ekonomi bangsa.

Jika kebijaka pemerintah masih tidak juga berpihak pada perkebunan maka perlu adanya pembenahan, karena telah terjadi kekeliruan. Contoh sepele tapi menentukan, jika benih tanaman perkebunan yang ditanam  merupakan benih asalan atau  benih yang  tidak terjamin maka produksi rusak berpuluh puluh tahun, oleh karena itu  perkebunan harus mendapat perhatian  karena ini investasi, tutur Anwar.

Lebih lanjut beliau menyoroti regulasi yang ada saat ini, menurut Anwar ada 3 prioritas kerangka regulasi perkebunan yang harus dicapai;1). Rancangan perpres kepemilikan lahan, misalnya HGU, 2). Membenahi sistim perbenihan perkebunan, 3). Rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan.

Terkait fokus pembangunan ekonomi, perkebunan masuk dalam Prioritas Nasional Tiga (PN-3) dimana peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi merupakan prioritas utama disamping 4 prioritas lainnya.  Nilai tambah sangat strategis dan hanya diperoleh pada produk perkebunan.  Anwar berharap suatu komoditas kalau sudah masuk dalam Prioritas Nasional (PN) maka pemerintah harus memperhatikan dan memberikan bantuan anggaran.

Anwar menilai tantangan pengembangan komoditas perkebunan yang masih cukup menonjol, antara lain; 1). produktivitas tanaman rendah dan penanganan pasca panen belum optimal, 2). diseminasi teknologi, pola kemitraan & kelembagaan petani perlu terus diperkuat, 3). terbatasnya akses permodalan & tata niaga perdagangan yang masih panjang (In-efisien), 4). kurangnya perhatian dalam pengusahaan komoditas, 5) penguatan kelembagaan petani dan pengembangan pola kemitraan dengan swasta, 6). penanganan pascapanen yang kurang memperhatikan standar, 7). kecendrungan penurunan lahan tanam akibat alih fungsi lahan.

Sejalan dengan itu, Anwar juga menyampaikan keinginan Presiden dan pemerintah pusat untuk segera mengembalikan kejayaan rempah, yang dimulai dari fokus pengembangan komoditas lada, pala dan cengkeh.  Sebagaimana faktanya bahwa Nusantara pernah menjadi penghasil dan pemasok komoditas rempah kualitas terbaik dunia dengan nilai jual tinggi yang menarik Bangsa Eropa untuk datang ke Nusantara dan akhirnya menjajah, ungkap Anwar.

Strategi yang diambil dalam mengembalikan kejayaan rempah antara lain; 1). pengembangan komoditas rempah sesuai peluang pasar dan karakteristik, 2). pengembangan diversifikasi produk untuk memperoleh nilai tambah, serta upaya peningkatan mutu dan daya saing dalam memenuhi pasar ekspor, 3). menguatkan kelembagaan petani serta mendorong terjadinya kemitraan yang saling menguntungkan dalam pengusahaan rempah, 4). mendorong keberlanjutan pembangunan rempah dari hulu sampai hilir (Agribisnis) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Disisi yang berbeda Ernan menyoroti, pendekatan pembangunan perkebunan harus fokus komoditas dan fokus lokasi (berbasis kawasan). Fokus lokasi mencakup wilayah sentra produksi baik kawasan eksisting maupun kawasan baru. Keberhasilan pengembangan kawasan, selain mengacu pada 7 prinsip K-Bun juga harus memperhitungkan Kawasan Sekitar perkebunan (KS-Bun), .

Prinsip 7 K-Bun harus sesuai agroekosistem dan status kawasan artinya harus sesuai daya dukung fisik wilayah & lingkungan serta selaras dengan tata ruang/status kawasan.  Sedangkan yang dimaksud dengan kelayakan teknis atau teknologi untuk dikembangkan pada aspek budidaya dan pengolahan adalah penguasaan teknik budidaya dan pasca panen/pengolahan oleh  masyarakat setempat. Sementara kelayakan ekonomi kawasan digambarkan dengan surplus produksi (sektor basis), sumber pendapatan yang diandalkan masyarakat, dan skala keekonomian untuk dikembangkan.

Penciptaan nilai tambah di kawasan, dapat dilakukan melalui integrasi (keterpaduan) perkebunan dengan kegiatan lain dan juga  hilirisasi (pasca panen, pengolahan primer, industri sekunder dan tersier). Ernan mengatakan, nilai manfaat yang inklusif dicirikan oleh Nilai tambah on-farm & off-farm yang semakin dinikmati oleh petani/pekebun dan masyarakat di kawasan.

Selain kawasan perkebunan, dua konsep yang diusung dalam model grand design kawasan perkebunan ini juga menyoroti sekitar kawasan. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa  perkembangan di dalam kawasan (K-bun) akan mampu menumbuhkan kawasan di sekitarnya (KS-bun), inilah yang menjadi manfaat bagi sekitar kawasan, ucap Ernan.

Dari aspek kelembagaan tani, kapasitas kelembagaan, baik berupa organisasi pelaku usaha, pemerintah maupun pengembangan sistem informasi dicirikan dengan adanya tata kelola kawasan & lintas sektoral, pengorganisasian petani dan pelaku usaha (korporasi berbasis petani), dan Komunikasi, tutup Ernan mengahiri paparannya.

Sesi yang tak kalah menariknya dan lebih menghidupkan suasana, saat peserta dibagi kedalam 3 kelompok tema bahasan. Diharapkan masukan dan pengkayaan informasi dapat dijaring melalui ke tiga tema tersebut.   Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebagai OPD yang sedang fokus dalam pengembangan kawasan berbasis korporasi petani, mengikuti sidang kelompok yang bertemakan “kelembagaan, korporasi petani di kawasan perkebunan”. Sedangkan perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat “Asep Sachriman”memilih untuk memperkaya tema “wilayah ekonomi inklusif, multiflier Regional”.

Ir. Siti Purnama, MP. sebagai perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat menyoroti kawasan kebun kopi dan kawasan sekitar kebun kopi. Informasi  menarik terkait substansi disampaikan sebagai pengkayaan K-bun dan KS-Bun.  Untuk K-Bun harus dipisahkan antara aktivitas panen dan pasca panen. Khusus untuk komoditas kopi, dalam  kawasanbun (K-Bun) sudah terdapat pengolahan primer/industry primer dan industry sekunder, sedangkan industry tersier berupa produk turunan kopi berada di kawasan sekitarbun (KS-Bun).   

Selain kopi, komoditas lain yang juga menjadi sorotan dalam kawasan perkebunan adalah Kawasan Perkebunan Karet (K-bun KARET), Kawasan Perkebunan Tebu (K-bun Tebu) dan Kawasan Perkebunan Jambu Mete (K-bun METE), (Siti Purnama).


Dibaca : 258 kali