Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Workshop Pilot Project Revitalisasi SMK/BLK Kerjasama dengan Pemda Batch II di Kota Batam selama 2 hari (tanggal 14-15 Maret 2019). Workshop ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama antara  Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kemenko Bidang Perekonomian dengan 9 Provinsi di Indonesia (Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan). Kerjasama tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendorong pengembangan vokasi di daerah melalui pelaksanaan Pilot Project Revitalisasi SMK dan BLK.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Syamsul Bahrum mewakili Gubernur Kepulauan Riau dalam acara pembukaan menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta workshop dan menyambut baik Pilot Project Revitalisasi SMK/BLK ini apalagi keempat kompetensi keahlian yang akan dibahas merupakan komoditas ekspor Indonesia. Syamsul Bahrum lebih lanjut mengatakan bahwa saat ini pengangguran masih cukup tinggi, dan untuk tingkat SMA lulusan SMK termasuk yang paling banyak menganggur. Itu menandakan bahwa ada gap antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan kerja, sambungnya. Dikatakan juga bahwa sampai saat ini Batam masih fokus pada industri manufacture sehingga masih membutuhkan banyak tenaga kerja di sektor tersebut. Selanjutnya Syamsul Bahrum mencontohkan pengembangan SDM melalui technopreneurship yang dikembangkan di Malaysia bisa dijadikan sebagai Virus Economic Culture.

Dr. Ir. Rudi Solahudin, MEM, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pengembangan SDM merupakan arahan Presiden RI. Pemerintah selama lima tahun telah menggenjot pembangunan infrastruktur sehingga ke depan akan fokus pada pembangunan SDM guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh disampaikan bahwa salah satu upaya dalam pembangunan SDM ini adalah perbaikan sistem pendidikan melalui revitalisasi sistem pendidikan vokasi khususnya SMK yang dimulai dengan perbaikan kurikulum. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi supaya kompetensi lulusan SMK sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Disebutkan pula bahwa kurikulum yang disusun harus normatif, adaptif dan aplikatif dan bisa di’blend’ supaya bisa jadi standar nasional.

Rudi Solahudin juga meminta komitmen Pemerintah Daerah untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan vokasi ini. “Pemprov yang harus mendorong karena Pemprov yang tahu kondisi daerah masing-masing”, ujarnya mengakhiri sambutan.

Workshop Pilot Project Revitalisasi SMK/BLK Kerjasama dengan Pemda Batch II yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Pusat (Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendikbud, Kemenperin, Kemenaker, BNSP), 9 Pemerintah Provinsi (Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perkebunan), SMK, KADIN, Industri, serta pelaku usaha ini  membahas penyusunan kurikulum untuk kompetensi agribisnis komoditas perkebunan yaitu kopi, teh, kakao dan sawit. Pada hari pertama dilakukan diskusi panel dengan narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, KADIN dan SMK PPN Tanjungsari yang dilanjutkan dengan penyusunan kurikulum Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kompetensi keahlian teh, kopi, kakao dan sawit serta penyusunan Modul ToT sampai hari kedua.

Para narasumber menyampaikan paparan masing-masing sebagai masukan bagi peserta workshop dalam menyusun kurikulum. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kemnaker, Sukiyo, mengatakan bahwa dalam menyusun kurikulum harus disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sudah ada agar lulusan SMK nantinya sudah mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sukiyo juga menyampaikan bahwa sinergitas antar lembaga pendidikan dan pelatihan, industri serta lembaga sertifikasi mutlak diperlukan untuk membangun SDM Indonesia yang kompeten dan berdaya saing global.

Selanjutnya Anton Supit dari KADIN mengatakan bahwa harus ada link and match antara SMK, lembaga sertifikasi dan industri. Perlu pemetaan kebutuhan tenaga kerja dari industri. “Jangan ada sekolah kalau demand lulusan belum ada”. Lebih jauh disampaikan bahwa industri akan lebih untung apabila merekrut tenaga kerja dengan sistem vokasi ini karena lebih sesuai dengan kebutuhan.  Harus ada pembinaan dari industri. Anton mencontohkan seperti di Jerman dimana industri melakukan pembinaan kepada SMK dengan ratio yang signifikan.

Bakrun, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Ditjen Dikdasmen Kemendikbud mengatakan perlu perubahan midset masyarakat terkait dengan sekolah pertanian. Selama ini ada stigma bahwa apabila orangtuanya petani maka anaknya jangan jadi petani lagi. Berbeda dengan di negara lain yang pertaniannya sudah maju dimana anak petani melanjutkan pendidikan untuk meneruskan usahatani orangtuanya. “Perbaikan kurikulum SMK sektor agbinisnis ini harus dibuat semenarik mungkin agar anak didik semakin banyak yang tertarik untuk bersekolah di sana,”ucapnya. Bakrun kemudian menyampaikan profil SMK Agribisnis dan Agroteknologi di Indonesia serta kurikulumnya.

Sementara itu Zulkifri Anas dari Badan Litbang Kemendikbud mengatakan bahwa saat ini dalam kurikulum pendidikan vokasi, bobot materi pelajaran umum masih cukup banyak sementara bobot materi pelajaran kejuruan dirasakan masih kurang dan belum sesuai dengan kebutuhan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri). Anak sekolah lebih banyak teori di kelas dibanding praktek. Harus dikembangkan kurikulum yang tematik integratif, anak didik harus didorong untuk mencipta dan berkreasi. Lebih lanjut Zulkifri menegaskan arah revitalisasi pendidikan vokasi ke depan harus bersifat demand-driven dimana industri berperan sebagai penghela. Harus ada link and match yang kuat antara SMK dengan DUDI (kurikulum, praktek, pengujian dan sertifikasi) dengan menggunakan sistem ganda dimN siswa belajar teori di kelas (30%) dan praktek serta pendidikan karakter di DUDI (70%). Dengan sistem ini siswa akan mendapat kemakhiran kerja, pendidikan karakter, etos dan budaya kerja serta sertifikat kompetensi. Sedangkan bagi DUDI akan mendapatkan tenaga kerja terbaik sesuai kebutuhan serta dari pihak sekolah akan ada efisiensi sumber daya.

Output dari dua hari workshop ini adalah tersusunnya konsep Kurikulum Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI/KD), silabus, serta RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) untuk kompetensi keahlian kopi, teh, kakao dan sawit.

Di Provinsi Jawa Barat sendiri Pilot Project Revitalisasi SMK ini sudah dimulai sejak Tahun 2018 di SMK PPN Tanjungsari untuk kompetensi kopi. Sedangkan untuk kompetensi teh baru akan dimulai tahun 2019 di SMKN 13 Garut.(Arniati Rahim)

 


Dibaca : 115 kali