Indonesia sejak puluhan tahun lalu sudah mencanangkan swasembada gula. Sayang kebijakan untuk mencapai swasembada gula ini masih belum jelas implementasinya. Aris Toharisman, Sekjen IKAGI (Ikatan Ahli Gula Indonesia) menyatakan hal ini pada Perkebunannews.com.

“Kalau sudah bertekad swasembada harusnya segala upaya dikerahkan untuk mencapainya. Harus berhati-hati terhadap impor gula. Impor gula harus sesuai neraca kebutuhan,” katanya.

Tetapi kenyataannya, tekad dan kebijakan masih belum sejalan. Seharusnya PG rafinasi tidak ditambah, ini malah bertambah terus dari semula ada 5, kemudian jadi 8 dan sekarang jadi 11. Terjadi kontradiksi, sebab kalau terus dibuka seolah-olah semakin memperbesar kran impor. Apalagi kapasitas terpasang PG rafinasi melebihi kebutuhan.

Penambahan PG baru berbasis tebu di Jawa juga tidak menambah produksi gula, karena menyusutnya luas lahan sehingga produksi tebu petani juga turun. Jawa Timur yang produksi tebu turun dari 16 juta ton jadi 13 juta ton malah menambah 2 PG baru di Blitar, belum lagi PG Kebun Tebu Mas di Lamongan yang kapasitasnya besar tetapi kurang bahan baku.

“Dengan tambahan 2 PG baru kapasitas di Jawa Timur mencapai 139.000 TCD sedang tebunya hanya 13,4 juta ton. Jadinya PG berebut tebu dan hari gilingnya turun jadi kurang dari 100 hari. Karena itu program PTPN dalam menata ulang pabrik sebenarnya bukan menutup PG tetapi karena kurang bahan baku maka harus dioptimalkan, artinya PG beroperasi minimal 120 hari,” katanya.

 

Sumber : Perkebunannews.com.

Penulis : Admin


Dibaca : 62 kali