BANDUNG - Jawa Barat memiliki berbagai hasil kreativitas dan inovasi Kekayaan Intelektual serta ekspresi budaya tradisional sebagai sumber daya yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina, dan dikembangkan untuk mendukung  daya saing Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia, ungkap   Sekda Jabar  “Iwa Karniwa”  pada saat membuka sosialisasi pengelolaan kekayaan intelektual

Sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Kantor BPKAD) lantai 2, Jl. Kawaluyaan Indah Raya Nomor 6 Bandung pada Kamis (11/04/2019) tersebut mengupas seputar amanat kekayaan intelektual yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang merupakan pembaharuan dari Perda Jabar No. 5 tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Kepada 130 orang peserta, “Iwa Karniwa” menyatakan antusiasnya dalam mendorong dan memotivasi Perangkat Daerah agar menggali inovasi dan teknologi terkait tugas pokoknya atau memunculkan ide-ide milenial untuk memperkaya KI Jawa Barat yang selama ini minim digali. Kreativitas dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-ide dan  inovasi,” tegasnya

Secara detil dikupas isi Perda 10/2018,  dalam ketentuan umum diterangkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan Hak eksklusif yang diberikan oleh per-UU-an kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, yang meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Hak cipta dan kekayaan industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kekayaan Intelektual (KI). Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta mencakup seni, sastra, ilmu pengetahuan, hak terkait dan folklore, sedangkan kekayaan industri meliputi; paten, desain industry, merek, rahasia dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan varietas tanaman.

Tujuan pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) adalah untuk ; 1). Mendorong peningkatan produktivitas kreatifitas dan inovasi KI masyarakat Jawa Barat, 2). Mengembangkan mesyarakat berbudaya IPTEK dan Inovasi, 3). Memberikan kepastian hukum atas KI yang dihasilkan.

Dulu apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini masih rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap HKI ini tidak dibutuhkan. Padahal kenyataannya HKI sangat  berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin. Melindungi ide kreatif seseorang dari duplikasi dan pengakuan orang lain.  Oleh karena itu penting bagi Eksportir untuk mempersiapkan produknya terkait dengan HKI sebelum melakukan Ekspor agar produknya tersebut memiliki perlindungan hukum, dan penting bagi seorang inovator untuk melakukan perlindungan atas inovasinya, agar tidak diakui orang lain sebagai hasil karya dan miliknya.

Saat ini perlindungan KI mulai mendapat perhatian serius, pasalnya Direktorat  Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, secara bertahap memfasilitasi perlindungan KI para inovator yang telah berkompetisi melalui Inovasi Pelayanan Publik  (SINOVIK) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Event ini   merupakan ajang bergengsi bagi Kementerian/Lembaga/Pemda /BUMN untuk mengangkat dan mempublikasikan kesuksesan dalam menjalankan inovasi pelayanan publik di lembaganya. (Siti Purnama)


Dibaca : 164 kali