BANDUNG – Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah (PD)  dilakukan dalam bentuk  a). fasilitasi; b). konsultasi; c). penilaian; dan d). penghargaan.  Penilaian  dimaksud   merupakan penilaian  terhadap tata  laksana  (proses  bisnis), budaya  organisasi,  dan  inovasi  dengan  tingkat  kematangan suatu organisasi, kata sekretaris Dinas Perkebunan (Dr. Dedi Sutardi, M.Pd.) pada saat bertindak sebagai pembina apel pagi, Senin (6/4/2019) di halaman kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Brat.

Dedi menjelaskan unsur proses bisnis yang dinilai meliputi: a). perencanaan; b). monitoring dan pengendalian; c). penjaminan mutu layanan; d). standar operasional prosedur; e). pendidikan dan pelatihan; f). analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g). manajemen sumber daya yang terukur; h). manajemen resiko; i). pengukuran kinerja; j). pengembangan inovasi layanan; dan k). budaya organisasi.   Semua indikator tersebut tertuang dalam Permendagri no. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (PD), ujarnya.

Pihaknya mengatakan, untuk mempertahankan keberadaan PD nya atau mampu berdiri sendiri sebagai PD,  semua unsur proses bisnis tersebut harus mencapai nilai tertentu yang telah ditentukan.  Analisis tingkat kematangan dilakukan dengan memberikan skor pada setiap  indikator  kematangan  organisasi.   

Meskipun  tingkat  kematangan  ditentukan  berdasarkan  skor,  namun level  kematangan  perangkat  daerah  hanya  dapat  meningkat  dari  level yang satu ke level berikutnya apabila seluruh indikator sudah terpenuhi.  Level  kematangan  perangkat  daerah  tidak  dapat pindah dari  tahap  awal ke tahap  membangun  sistem jika  ada  salah  satu indikator dari 11 (sebelas) aspek masih ada yang berada pada tingkat I, demikian seterusnya, ujar Dedi.

Nah sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menunjukkan bahwa potensi perkebunan itu sangat besar, bagaimana meyakinkan para tim evaluasi dan penilai dengan bukti fisik, kerja nyata dan fasilitasi Disbun di lapangan selama ini. Tentu perlu dipikirkan dan digerakkan semua aparat disbun yang mampu memberikan infomasi selengkap lengkapnya, kata Dedi.

Selama ini banyak kegiatan/aktivitas Disbun yang strategis, namun karena kurang publikasi/tidak diviralkan maka Disbun yang begitu besar, hanya dipandang sebelah mata, bahkan hampir tidak diperhitungkan. Seperti halnya  bantuan pabrik pengolah kopi, bantuan mesin/alat pengolah kopi yang telah diakui petani sangat bermanfaat, bantuan benih dan lain sebaginya, tentu merupakan salah satu bantuan untuk mendukung program Gubernur menciptakan  One Village One Produk (OVOP).  

Salain Permendagri yang menjadi payung hukum penilaian PD tersebut, juga Permenpan RB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah yang menerangkan bahwa, Lembaga instansi pemerintah daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah berdasarkan Pemenpan RB tersebut  yang  dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

Dihadapan  para pejabat struktural, pejabat fungsional dan siswa siswi PKL   Dedi menyampaikan 2 hal yang harus ditindak lanjuti yaitu:

  • Sangat dimungkinkan PD berubah kelas, bisa turun dan bisa naik bahkan bisa hilang atau digabung dengan PD yang satu rumpun. Tergantung dukungannya terhadap visi misi pemerintah, artinya seberapa besar PD tersebut mensupport perwujudan misi Kepala Daerah. Untuk rumpun ekonomi tentunya mensupport misi ke 4 yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan, dengan sasaran misi ; salah satunya  petani juara.

Untuk Disbun sudah barang tentu pekebun juara, jadi seberapa besar Disbun mensupport untuk menjadikan  petani/pekebun juara. Berapa besar % tase Disbun terhadap perwujudan misi 4 tersebut dan berapa besar sumbangan dari PD rumpun pertanian lainnya, ini yang harus kita analisis.

Apalagi Indikator Kinerja Utama rumpun pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP), jadi berapa besar dorongan atau   support Dinas Perkebunan untuk mencapai nilai NTP yang ditargetkan. Selama ini NTP/NTUP perkebunan selalu kecil dan menjadi masalah, untuk itu kita  harus mampu mengetahui,  siapa yang disurvey, kapan surveynya dilakukan dan apa asa yang  ditanyakan/disurveynya. Ini yang perlu diklarifikasi kepada BPS karena menyangkut nasib orang banyak khususnya petani/pekebun, dan juga PD lainnya bukan hanya nasib Disbun sebab yang muncul dalam lingkup pertanian itu urusannya pilihan.

  • Hari ini merupakan hari pertama shaum di bulan ramadhan, mudah mudahan  ibadah lainnya diterima Allah SWT dan kita bisa melaksanakan selama sebulan penuh. Bulan ramdhan bulan mulia, bulan istimewa disambut dengan marhaban ya ramadhan. Bulan  barokah karena semua ibadah dilipat gandakan. Orang yang berpuasa akan menjadi muttaqin yaitu orang yang mulia maka akan diistimewakan Allah.

Disebut bulan mulia karena ada 1 malam lailatulkodar, malam 1000 bulan. Bulan ini juga bulan sodakoh, bulan belajar, mari tadarus Al Quran. Bulan kiyamullail/sholat malam walau waktunya ditarik lebih awal yaitu taraweh. Habis ramadhan mari kita  biasakan sholat 1/3 malam, karena Allah turun ke bumi setiap 1/3 malam terakhir, menurut  sabda rosul, doa akan dikabul. Mari kita laksanakan shaum dan ibadah lainnya dengan sebanyak-banyaknya, ajak Dedi.

Terakhir beliau mengharapkan adanya kebersamaan dalam menyikapi evaluasi/penilaian yang sedang dilakukan  demi untuk mempertahankan kemandirian  Dinas Perkebunan. (Siti Purnama)


Dibaca : 216 kali