BANDUNG, (PR),- Sampai Menjelang tahun 1990, sektor usaha perkebunan menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia, termasuk dari Jawa Barat. Sebut saja komoditas teh, karet, kakao, tebu produksi gula , baik yang dikelola oleh perusahaan perkebunan besar negara dan swasta maupun perkebunan rakyat. Berdasarkan catatan “PR”, pada era tahun 1980-an sampai dengan 1990-an, sektor usaha perkebunan menjadi salah satu lapangan usaha yang bergengsi. Anggapan umum masyarakat sampai pada masa itu, “Oh kerja di perkebunan ya, banyak uangnya ya”.

Namun, memasuki tahun 1992, sektor perkebunan di Indonesia harus melakukan konsolidasi usaha. Banyak badan usaha perkebunan milik negara mesti dilakukan merger. Sejumlah perusahaan perkebunan swasta beralih kepemilikan kepada pemain industri hilir. Kondisi parah pun terjadi pada era reformasi sejak 1999. Banyak areal unit perkebunan, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, mengalami kehancuran berkepanjangan. Faktor politik dan bisnis menjadi penyebab maraknya perusakan dan okupasi liar di banyak unit perkebunan.

Sektor usaha perkebunan memang sempat kembali mendatangkan hasil usaha yang bagus, terutama teh, karet, dan kelapa sawit. Namun sekitar tahun 2012-2013, usaha sektor perkebunan, terutama komoditas teh, kembali banyak dikeluhkan. Saat itu dianggap sebagai kondisi berat. Faktor harga di pasar internasional sering menjadi kambing hitam sejumlah pelaku usaha teh nasional. Boleh dikata, kondisi usaha teh  Indonesia, dengan Jabar mendominasi, seakan menjadi stagnan. Harapan Pulihnya usaha sektor perkebunan tak pernah putus walaupun terus-terusan didera berbagai tekanan.

Belum urusan pengupahan, yang menjadi sandungan daya tarik terkait ketersediaan tenaga kerja yang tak dapat dibandingkan dengan sektor industri. Khusus bisnis komoditas teh faktor kualitas dan kemampuan pemasaran disebut-sebut menjadi penyebab lesunya usaha produk setengah jadi yang dilakukan sejumlah usaha perkebunan besar. Namun, di lain pihak, industri minuman teh siap konsumsi, kondisinya lebih mapan karena rata-rata sudah menguasai pasar sehingga tinggal memerlukan bahan baku. Banyak seminar digelar sejumlah pihak yang mencoba mencari solusi agar usaha perkebunan di di jabar dapat kembali bangkit. Namun nyatanya, belum tampak kemajuan berarti. Yang terjadi malah kembali maraknya gangguan usaha perkebunan bermotif politis  dan bisnis nonperkebunan.

Terkait dengan beratnya kondisi yang mendera, besar harapan sektor usaha berbagai unit perkebunan besar di Jabar dapat segera pulih. Hal itu karena perkebunan masih melekat sebagai citra daerah ini di mata dunia. Eksistensi unit-unit perkebunan di Jabar berpengaruh sangat besar bagi aspek kehidupan, baik itu secara ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dodi Firman Nugraha, Mengaku prihatin banyak unit usaha perkebunan di Jabar kondisinya kembali tidak bagus belakangan ini. Tekanan eksternal dari situasi pasar, terutama harga dialami dua komoditas perkebunan yang dominan diusahakan di Jabar , yaitu teh dan karet. Ditambah dengan adanya gangguan keamanan yang dialami sejumlah unit perkebunan.

“Citra Jawa Barat yang menonjol di mata dunia, dari zaman dahulu sampai sekarang di antaranya eksistensi unit-unit perkebunan berikut komoditasnya, terutama teh, kopi dan karet. Selayaknya, usaha sektor perkebunan besar dapat tetap berperan kuat sebagai sumber keuangan negara dengan membawa manfaat berantai bagi perekonomian masyarakat, kekuatan kelestarian lingkungan, serta ketahanan aspek sosial budaya,” ujarnya.

Disebutkan, usaha subsektor perkebunan di Jabar secara umum yang kini masih dapat diandalkan adalah komoditas kopi. Di sisi lain kondisi memperihatinkan terus dialami komoditas teh dan karet. Padahal, teh masih melekat pula sebagai ikon Jabar.

Dodi Menilai, yang kini paling bisa dilakukan untuk memulihkan kondisi usaha perkebunan besar, khususnya komoditas teh, yaitu meningkatkan kembali kualitas secara konsisten. “Untuk komoditas teh, secara umum kondisinya sedang berat. Namun, diharapkan peningkatan kualitas produk menjadi daya tarik bagi pasar.” Katanya.

Terkait dengan gangguan usaha perkebunan yang menyebabkan banyak unit perkebunan menjadi teracak-acak kondisinya, dia menyatakan, sampai sejauh ini memang belum ada data pasti jumlah luasan yang tercatat oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Namun, diakui bahwa gangguan keamanan terhadap sejumlah unit perkebunan besar di Jabar masih kembali terjadi hingga 2019.

Hentikan Perusakan

Kenangan kejayaan usaha sektor perkebunan besar, terutama komoditas teh, masih sangat diingat oleh staf sekretariat Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Jawa Barat-Banten , Dadan Prijatna. Ia pertama berkecimpung di sektor perkebunan dengan langsung bekerja di sekretariat GPP Jawa Barat tahun 1983.

“Tahun-tahun 1980-an sampai awal 1990, usaha teh yang dilakukan berbagai unit perkebunan di Jabar sangat terasa kemakmurannya. Datangnya uang begitu terasa mudah karena usaha komoditas teh Indonesia, terutama Jabar sangat diminati oleh pasardunia. Namun, entah mengapa kemudian situasinya menjadi serbaberat,” kata Dadan.

Kenangan Serupa dilontarkan sejumlah kalangan di perusahaan perkebunan Negara PT. Perkebunan Nusantara VIII. Mereka mengakui masa-masa rezeki berlimpah terakhir di alami antara 1999-2001. Ini terutama saat pendapatan ekspor teh dalam nilai tukar dolar AS menjadikan penghasilan dan keuntungan yang tinggi. Perusahaan rata-rata memperoleh bonus yang besar.

Sementara, gangguan keamanan usaha perkebunan besar masih menjadi gunjingan hingga kini di kalangan pelaku usaha perkebunan di Jabar dan Banten. Bahkan diyakini gangguan tersebut memang ada aktornya dengan cara menggunakan sejumlah  oknum lembaga swadaya masyarakat yang kemudian menghasut masyarakat untuk merusak dan menguasai lahan perkebuan.

Diantara Pelaku usaha perkebunan Jabar-Banten dan sejumlah kalangan di Pemprov Jabar pun sudah saling ”tahu sama tahu” sumber pelaku usaha perkebunan besar. Bahkan, Belakangan ini sejumlah nama oknum cukong, okmum politisi, dan oknum pimpinan daerah banyak disebut-sebut. Mereka diduga memiliki kepentingan menguasai sejumlah areal perkebunan.

Gunjingan tersebut muncul dalam sejumlah pertemuan di antara kalangan pelaku usaha perkebunan di Jabar dan Banten. Yang kini sedang hangat dibicarakan adalah motif perusakan sejumlah areal perkebunan teh di Bandung Selatan dan upaya penggusuran sejumlah areal perkebunan karet dan tebu di utara Jabar untuk dialihfungsikan menjadi bisnis lain.

Ketua GPP Jawa Barat-Banten, R Slamet Bangsadi Kusumah, senada dengan salah seorang senioren  perkebunan negara di Indonesia dan Jabar, RD Djuhari mengungkapkan bahwa gangguan keamanan unit-unit perkebunan dengan cara memprovokasi masyarakat menggunakan ideologi merupakan kondisi klasik yang dialami sejak tahun 1960-an. Hal itu masih terjadi hingga saat ini. Mereka menilai, semua rongrongan tersebut motifnya sama, yaitu menguasai lahan-lahan perkebunan yang diincar, terutama yang memiliki lokasi strategis.

“ Cara-cara memperalat masyarakat inilah yang menjadi penggerak perusakan sejumlah areal perkebunan. Padahal, di belakangnya sudah rahasia umum pula ada pihak-pihak yang memang mengincar areal-areal perkebunan bersangkutan,” ujar Slamet Bangsadi Kusumah.

Sementara, RD Djuhari mencontohkan, pada masa lalu, salah satu unit perkebunanan yang menjadi korban rongrongan secara ideologi adalah perkebunan Jatinangor, Sumedang. Iamengenang, menjelang 1980, Perkebunan Jatinangor terpaksa dibongkar lalu dilaihfungsikan menjadi sejumlah kampus perguruan tinggi seperti yang di kenal sekarang . Di sisi lain, ada pula secara bersamaan untuk kepentingan kebutuhan areal kampus baru perguruan tinggi.

Tercatat pula, pada era 1970-an dan 1980-an, banyak unit perkebunan dialihfungsikan untuk kepentingan bisnis lain, terutama bisnis permukiman, Industri, sirkuit, dll. Banyaknya alih fungsi ini memunculkan komparasi kondisi lingkungan, berdampak degradasi lingkungan, dan memunculkan kawasan yang semrawut.

Sejumlah gangguan terhadap kawasan perkebunan yang menyebabkan kerusakan lingkungan terjadi pada tahun ini, misalnya di kawasan Cijapati, Kabupaten Bandung yang dahulunya terdapat Perkebunanan Siti Arja. Kemudian, di kawasan Nagreg yang juga pernah terdapat perkebunan besar. Selain itu, di Garut yang sedang memulihkan kondisi perkebunan Pamegatan. Begitupun di Tasikmalaya yang kini berupaya memulihkan perkebunan Bagjanagara Afdeling Gedebong. Di Suka Bumi, baru-baru ini, dua unit perkebunan swasta mengalami pematokan liar. Kemudian di Cianjur, areal perkebunan Meleber yang terus berkurang karena sebagian lahanya dibagikan.

Kejadian lama lenyapnya keberadaan sejumlah perkebunan, bersiap terulang kembali pada tahun ini. Sejumlah areal perkebunan di jabar disebut-sebut bersiap untuk dibongkar untuk dialihfungsikan untuk bisnis lain. Yang kini santer diperbincangkan di kalangan pelaku usaha perkebunan, pemerintah, dan perusahaan pengelolanya, di antaranyaadalah Perkebunan Panglejar, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat (sering disebut sebagai kawasan perkebunan walini), Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula Subang, serta Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula Jati tujuh namun, terkait dengan perjalanan kematian sejumlah unit perkebunan, sejumlah pihak berwenang tak begitu berani angkat bicara. Mereka umumnya hanya dapat mengerutu di belakang, terutama melontarkan alas an tak dapat membendung ambisi sejumlah pihak yang berdalih demi kemajuan .

Sumber : Koran PR (Kodar Solihat/-“PR”)***


Dibaca : 72 kali