Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak komoditas strategis perkebunan, salah satunya adalah komoditas kopi. Namun dalam proses budidaya kopi, petani seringkali kesulitan dalam mengatasi masalah serangan hama penyakit. Tingginya serangan hama penyakit pada tanaman kopi menyebabkan petani mengambil tindakan pengendalian secara kimiawi yaitu dengan menggunakan pestisida kimiawi. Teknik ini dirasakan petani sangat cepat dalam menurunkan serangan hama penyakit. Namun demikian persepsi tersebut tidaklah selalu tepat, karena penggunaan bahan-bahan kimia untuk mengendalikan hama dan penyakit secara tidak langsung berdampak negatif terhadap agroekosistem kebun bahkan kesehatan petani.

Penggunaan pestisida kimiawi dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah, mencemari air, menyebabkan resistensi hama penyakit, meninggalkan residu pada buah kopi karena sifatnya yang sulit terurai di alam. Hal ini menyebabkan senyawa dalam pestisida kimiawi akan tertinggal dalam jangka waktu yang cukup lama di alam sehingga menyebabkan kerusakan agroekosistem kebun. Selain itu akan merugikan kesehatan petani terutama jika petani yang sedang mengaplikasikan pestisida kimiawi tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD). Pestisida dapat dengan mudah terhirup oleh petani dan mengganggu sistem pernapasan.

Berbagai cara telah banyak dihimbau dan difasilitasi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten, mulai dari bimtek budidaya sesuai GAP, gerakan pengendalian hama penyakit, penerapan teknik pengendalian hama terpadu, fasilitasi penggunaan pestisida nabati sampai kepada mentransfer ilmu teknik pembuatan pestisida nabati secara mandiri.

Mengacu pada UU No.  12 / 1992  tentang  Sistem Budidaya Tanaman, bahwa pada dasarnya perlindungan tanaman merupakan tanggung jawab masyarakat / petani dan pemerintah. Petani sebagai pemilik bekewajiban mengendalikan gangguan hama penyakit di lahannya, segala tindakan dan usaha perlindungan menjadi tanggung jawab masyarakat. Sejauh mungkin dalam menangani permasalahan perlindungan tanaman dikembangkan kea rah pemecahan masalah di tingkat lapangan.

Pemerintah berkewajiban dalam memotivasi agar petani menyadari, mau dan mampu melaksanakan sistem perlindungan tanaman secara efektif, efisien dan aman. Upaya tersebut harus dilakukan secara terus menerus melalui penyuluhan, bimbingan dan penyediaan teknologi  pengendalian yang tepat guna.  

Sebagai sarana motivasi petani dalam perlindungan tanaman dan lingkungan hidup maka, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perlindungan Perkebunan (UPTD BPP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mengajak petani-petani kopi di Jawa Barat untuk mulai meminimalisir penggunaan bahan kimiawi. Langkah yang dilakukan yaitu berupa aksi pengendalian hama penyakit tanaman yang dilakukan oleh seluruh petani di kebunnya masing-masing.

Aksi ini tidak memerlukan biaya sama sekali, petani hanya cukup datang ke kebun dan memunguti setiap gejala dari serangan hama dan penyakit kemudian dikumpulkan dan dicatat hasilnya atau yang dikenal dengan istilah pengendalian secara mekanis. Pengendalian secara mekanis merupakan teknik pengendalian yang aman dan ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimiawi. Aksi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi serangan hama penyakit, namun yang terpenting adalah mengajak petani untuk peduli terhadap kesehatan lingkungan dan dirinya sendiri.

Sebagai bentuk penghargaan karena petani telah turut peduli dalam menjaga lingkungan, maka UPTD BPP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memberikan insentif berupa pupuk organik/pestisida hayati bagi petani pengumpul hama penyakit terbanyak. Hal ini dilakukan sebagai motivasi bagi petani untuk selalu konsisten mengendalikan hama penyakit yang aman dan selalu menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui aksi petani peduli perlindungan tanaman maka secara langsung petani telah peduli terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidupnya.  Keuntungan lain yang nyata dirasakan petani dari aksi  peduli perlindungan tanaman adalah  menurunkan serangan hama penyakit, meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan, menurunkan  biaya input produksi, meningkatkan pendapatan petani. 

Disisi lain agroekosistem kebun makin seimbang, sehingga mendorong terciptanya perkebunan berkelanjutan.   Sebagaimana amanat UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga antisipasi isu lingkungan global.  Dengan demikian aksi petani peduli perlindungan tanaman (Aksi Tali Intan) merupakan aksi petani peduli perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup (Hilda BPP).


Dibaca : 89 kali