BANDUNG – Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat “Hendy Jadnika” berkomitmen sangat mendukung program Gubernur “Gerakan Tanam dan Pelihara 50jt Pohon Di Lahan Kritis Kabupaten/Kota di Jawa Barat”, hal ini diungkapkan beliau pada saat menyerahkan benih kopi kepada Kepala Dinas Kehutanan di Balai Produksi dan Pengembangan Benih Perkebunan (BPPBP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,  Jl. Sindang Laya Kota Bandung, Rabu (07/10/20).  Pihaknya berharap 3 juta benih kopi yang difasilitasi APBD, dan 1 juta benih kopi yang difasilitasi APBN,  serta beberapa  benih komoditas perkebunan lainnya seperti cengkeh dan kelapa yang dikembangkan Dinas Perkebunan, dapat dicatat sebagai kontribusi  ASN Dinas Perkebunan untuk mewujudkan 50 juta pohon di Tahun 2020 ini.

Hendy mengatakan, komoditas yang dipilih Dinas Perkebunan untuk mendukung gerakan tanam dan pelihara pohon tidak terbatas pada tanaman penghijauan, akan tetapi lebih menyiapkan komoditas perkebunan yang mempunyai nilai tambah bagi petani karena minat para petani di daerah-daerah pegunungan untuk menanam komoditas kopi masih sangat tinggi. Pihaknya berharap bantuan dari ASN Dinas Perkebunan ini bisa bermanfaat, khususnya dalam peningkatan kelestarian lingkungan.

Penyerahan benih kopi yang berlangsung cukup sederhana dan singkat tersebut dihadiri oleh para pejabat struktural lingkup Dinas Perkebunan dan perwakilan Dinas Kehutanan pertanda eratnya kolaborasi yang terjalin antara Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan.  Hendy mengamini bahwa kolaborasi yang sangat manis ini ditandai dengan sudah lebih dari 50% komoditas kopi Jawa Barat di hasilkan dari areal kehutanan. “Kita sama-sama dinas pembina, nupenting ma ayeuna rakyat bisa dapat penghasilan dari seluruh potensi sumber daya lahan yang ada di Jawa Barat”, katanya.

Hendy juga tertarik dengan adanya program diversifikasi komoditas yang dikembangkan Dinas Kehutanan melalui pola agroforestry.  Pihaknya setuju jika tanaman porang dan talas ditanam diantara komoditas perkebunan karena talas bisa menjadi pendapatan tambahan bagi petani di kala komoditas perkebunan terpuruk.  “Intinya banyak lahan dan banyak komoditas yang bisa dimanfaatkan, seperti kata pak Gubernur jangan sampai ada lahan bengong”, kata Hendy sambil mengakhiri sambutannya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, “Epi Kustiawan”, bahwa Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan lebih baik memperbanyak kolaborasi karena “Dishut ma yang dicari adalah kayunya sedangkan Disbun ma buahnya, jadi berbeda untuk  itu harus bersatu”, katanya dengan lugas.  Epi menegaskan bahwa gerakan tanam pohon ini tujuannya untuk mengatasi lahan kritis.  Pihaknya mengatakan, lahan kritis di Jawa Barat sangat luas, tercatat dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, lahan kritis seluas 911 ribu Ha. “Di dalam kawasan hutan (hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi) kurang lebih terdapat 200 ribu Ha lahan kritis, jadi yang terluas adalah di luar kawasan, itulah yang menjadi tugas atau garapan pemerintah daerah menurut UU 23”, katanya.  

Lebih lanjut dijelaskan Evi  bahwa lahan kritis yang diluar kawasan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.  Beliau berkata; “upaya pelestarian ini tidak mungkin bisa dilakukan hanya pemerintah saja atau pemerintah daerah melalui APBD dan APBN saja.   Itulah sebabnya perlu melibatkan partisipasi swasta dan masyarakat”.  Pihaknya mencontohkan tentang penanganan Citarum Harum dengan perjuangan yang sangat keras untuk mengatasi lahan kritis hulu DAS Citarum seluas 77 ribu Ha yang terdiri dari 6 Sub DAS. 

Menurutnya lahan seluas 77 ribu Ha tersebut merupakan lahan kritis yang mana 15 ribu Ha berada di dalam kawasan hutan dan 61 ribu Ha berada di luar kawasan hutan. “Itu baru Citarum Harum, dengan luas tersebut dibutuhkan kira-kira 50 juta pohon”, katanya.  Dengan demikian  dalam rangka pengendalian dan rehabilitasi lahan-lahan kritis  di Jawa Barat serta untuk mewujudkan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di kabupaten kota se Jawa Barat, dihimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Barat untuk mendukung dan berkontribusi dalam gerakan tanam dan pelihara pohon melalui beberapa kategori, seperti 10 pohon per orang bagi ASN di lingkungan Pemda Jabar, 10 pohon per orang bagi warga yang menikah, 1 pohon bagi warga yang ber ulang tahun, 50 pohon bagi ASN, TNI, POLRI yang mendapatkan promosi, 5 pohon bagi warga yang memperoleh perpanjangan STNK kendaraan roda 2 atau 10 pohon bagi kendaraan roda 4 serta paling banyak 100 pohon bagi setiap Badan Usaha yang memperoleh IMB atau izin lainnya.

Evi juga tak memungkiri, semua tanaman perkebunan termasuk kategori yang bisa menambah tutupan lahan bahkan ada kelebihannya karena tidak akan ditebang selama masih ada buahnya, jadi fungsi tanaman perkebunan lebih kepada konservasi, berbeda dengan tanaman kehutanan, misalnya kalua ada kayu yang bagus dan diperkirakan mahal harganya maka akan segera ditebang. Dari dua sisi yang berbeda ini pihaknya mengatakan, “itulah sebabnya kolaborasi sangat perlu dilakukan, tidak ada persaingan antara kehutanan dan perkebunan”, ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, beliau menjelaskan bahwa Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon yang dilakukan saat ini, menganut pola agroforestry dengan tujuan agar tidak dicabut oleh para petani.  Menurutnya kalau hanya menanam pohon saja pasti akan dicabut atau ditebang karena petani lebih suka menanam tanaman semusim seperti bawang dan kentang.  Evi mengatakan dalam pola agroforestry jarak tanam harus diperlebar agar bisa menanam tanaman semusim disela-selanya sebagai penghasilan musiman,  jadi kolaborasi yang ditanam itu ada nilai ekonomisnya, tutur Evi.

Acara penyerahan benih kopi juga diwarnai dengan  penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)  sebagai bukti dukungan Dinas Perkebunan terhadap program Gubernur Jawa Barat  “Gerakan tanam dan pelihara pohon”.  Dilanjutkan dengan   spontanitas penyerahan sertifikat oleh Kepala Dinas Kehutanan “ Epi Kustiawan” kepada Kepala Dinas Perkebunan  “Hendy Jatnika” sebagai pertanda kolaborasi yang harmonis dan  ucapan  tanda terimakasih.  (SITI PURNAMA)


Dibaca : 145 kali