BANDUNG – Dalam mewujudkan reformasi birokrasi setiap unit kerja PD di lingkup Jawa barat dihimbau turut mendukung program pembangunan Zona Integritas (ZI). Masing-masing OPD dituntut  proaktif dalam pembangunan Zona Integrasi ini untuk mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi). Tahun 2021 Dinas Perkebunan siap untuk ikut serta dalam pembangunan ZI. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Perkebunan, Rika Jatnika pada rapat persiapan evaluasi pembangunan Zona Integritas secara virtual melalui Zoom meeting pada hari Kamis (11/02/21).

Menurut Rika, ada tiga balai di Dinas Perkebunan yang melaksanakan fungsi pelayanan. Salah satunya Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP) yang melakukan pelayanan dengan memberikan sertfikat langsung kepada produsen benih. Dalam pelayanan ini juga sudah ada inovasi SISOLEH BUN, yang memungkinkan pihak BPSBP tidak harus berangkat ke lapangan untuk memeriksa benih  apakah sudah layak diberi ijin untuk dipasarkan atau belum. Karena disitu akan muncul peluang-peluang adanya tindak korupsi.

Kepala BPSBP, Krisna menambahkan bahwa inovasi SISOLEH BUN masih terdapat sedikit kendala, karena untuk pembayaran masih manual yaitu hanya dengan membagikan bukti pembayarannya. Belum bisa dihubungkan langsung dengan rekening pendapatan daerah. Untuk itu, Krisna meminta bantuan dari Bapenda agar bisa dilink langsung ke rekening pendapatan daerah. Sehingga disana tidak akan ada lagi potensi  tindak korupsi.

Kemudian Kepala Balai Perlindungan Perkebunan (BPP), Siti Purnama menambahkan “BPP sudah mendapatkan Abdi Bakti Tani, kalau dari sisi PAD, sebetulnya aktivitasnya tidak ada PAD, karena kami tidak menjual jasa atau produk, tapi kami hanya melayani pelaku usaha perkebunan. Persyaratan lain, seperti SOP, maklumat dan standar pelayanan (SP) sudah lengkap, inovasi juga sudah banyak baik inovasi digital ataupun non-digital.  BPP Disbun Jabar sudah berinovasi melalui aplikasi SIRUTEAMAN, sistem informasi ruang layanan dokter tanaman untuk melayani pengguna tanpa melakukan transaksi atau pembayaran. Untuk inovasi lain di bidang non digital BPP memang sudah lama menciptakan berbagai jenis pestisida yang nantinya diaplikasikan oleh para petani secara Cuma-cuma. Hanya sertifikasi ISO yang belum dimiliki, karena sebelumnya terkendala SDM. Tapi karena kami tahun ini baru mendapatkan 16 tambahan SDM, semoga tahun ini bisa tercapai untuk pemenuhan standar ISO-nya. “Menimbang kondisi BPP saat ini, apakah BPP bisa disertakan dalam ZI?”, tanya Siti.

Evy dari Inspektorat Jabar menyambut positif pertanyaan Siti. Menurut Evy jika secara kriteria merupakan pelayanan masyarakat, rentan terjadi tindak korupsi, ada inovasi. Tidak ada salahnya untuk diajukan dalam ZI, pungkas Evy.

Sedangkan beberapa OPD mengaku bahwa kendala dalam program pembangunan ZI ini diantaranya karena masih kurangnya pembinaan dan pendampingan dari pihak TPI. Namun, menurut Evy setiap OPD justru harus proaktif menghubungi contact person TPI. Karena tidak memungkinkan jika membina khusus satu OPD. Targetnya tahun ini  lima OPD yang harus memiliki predikat ZI.

Evy berpendapat, ZI ini bisa bersifat mandatory dan pengajuan mandiri. Untuk ZI yang bersifat mandatory berarti wajib, yaitu untuk unit kerja seperti Rumah Sakit, Bappeda, Disdukcapil, Sekolah. Selain kategori ini ZI hanya bersifat mandiri, artinya harus melakukan pengajuan secara mandiri untuk dinilai oleh TPI.

Untuk tahun 2020 hanya ada 6 OPD yang menyerahkan LKE ke TPI. Dan setelah dievaluasi oleh TPI hanya ada 3 OPD yang memenuhi syarat yaitu Bappeda, RSUD Al Ikhsan, dan Dispusipda, pungkas Evy.

Pada akhir rapat Evy menyimpulkan bahwa tujuan dari rapat ini adalah untuk menentukan unit kerja PD mana saja yang sudah siap dinilai oleh TPI ditahun 2021. Adapun unit kerja PD di Jabar yang sudah siap dinilai berdasarkan kesanggupan dari unit kerjanya yaitu Disparbud, Dishub, RSJ, Disnaker, Disdik, Disbun, Biro PBJ, Dispusipda, Dinas Indag, dan DTMPSP.

Kahfi dari Inspektorat mengatakan antusias beberapa OPD terhadap program pembangunan ZI ini menunjukkan bahwa OPD sudah siap dalam reformasi birokrasi ini. Menururt Kahfi meskipun masih terdapat kendala keterbatasan untuk mencapai predikat WBK, semoga semangatnya tetap untuk Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Dengan predikat ini juga diharapkan bisa memunculkan inovasi-inovasi. Dalam pembangunan ZI ini diperlukan proaktif setiap unit kerja PD, karena TPI hanya sebangai pihak pembina dan pendamping saja. Selain itu komitmen dari pimpinan juga penting, unit induk harus men-support ini, sehingga balai-balai tidak mengalami kesulitan, karena ada evidence yang harus disiapkan oleh OPD induknya. **(HUMAS Disbun)


Dibaca : 107 kali