BANDUNG – Nilai tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Perkebunan Jawa Barat terus mengalami penurunan, untuk itu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat melakukan rekonsiliasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. Rapat rekonsiliasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan, Hendy Jatnika dengan narasumber Kepala Bidang Statistik Distribusi, Dudung Supriyadi serta dihadiri oleh  kepala bidang dan balai lingkup Dinas Perkebunan yang bertempat di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan pada hari Senin (08/02/21).

Dudung menyebutkan sumbangan subsektor perkebunan terhadap NTP pertanian termasuk kecil, hanya sebesar 4,95% dan ini hanya diukur dari perkebunan rakyat saja tidak melibatkan perkebunan besar.  Pihaknya menyebutkan, nilai yang diterima petani mengalami penurunan pada tahun dasar 2018 dibanding dengan tahun dasar 2012 sementara nilai yang dibayarkan petani mengalami peningkatan akibat konsumsi rumah tangganya meningkat khususnya biaya produksi dan penambahan barang modal.

Beliau menuturkan berdasarkan pola produksi rumah tangga pertanian, sub sektor perkebunan diukur melalui 13 komoditas dengan sumbangan persentase tertinggi dari 5  (lima) komoditas yang dipantau secara rutin yaitu cengkeh (22,08%), teh (18,69%), kopi (17,87%), kelapa (16,51%), tebu  (12,17%) dan lainnya sebesar 12,28%.

NTP sendiri dimaknai  rasio antara indeks harga yang diterima petani (lt) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). It merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi pertanian sedangkan Ib merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga petani dan biaya produksi untuk memproduksi hasil pertanian.

“Kalau melihat ini sebenarnya dari tahun 2012 terjadi pergeseran komposisi konsumsi terutama pada kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau, sedangkan kelompok pengeluaran non makan cenderung terjadi penurunan.  Jadi bisa dibayangkan jika nilai produksinya meningkat, maka nilai konsumsinya juga meningkat. Selain itu, petani juga punya alternatif pekerjaan lain di pabrik atau di transportasi.  Pergerakan sedikit saja disana maka akan terjadi inflasi”, tutur Dudung

“Nilai Tukar Petani mulai bulan Juni sudah di bawah nilai 100, artinya kondisi di tahun 2019 terjadi fluktuasi harga dimana bulan Juli, September, November rata-rata komoditas perkebunan mengalami penurunan pada 2019. Tidak hanya terkait harga saja tapi melihat fenomena juga, berarti pada bulan Juni ada komoditas  perkebunan yang mengalami penurunan dibanding tahun dasar. Sedangkan harga yang dibayarkan petani tidak pernah mengalami penurunan”, jelas Dudung.

Dudung mengatakan pergerakan harga lebih cepat daripada produksi. Nyaris tidak pernah terjadi jika harga konsumsi itu turun di pasaran. Padahal bulan Januari sampai Maret 2020 nilai yang dibayarkan petani mencapai 104. Yang paling cukup parah adalah nilai-nilai untuk komoditas cengkeh, jauh di bawah produksi tahun 2019. Ini yang menyebabkan kenapa NTP perkebunan selalu di bawah 100.

Makna dari angka NTP secara umum itu ada tiga macam pengertian NTP, yaitu: (1) NTP > 100, berarti petani mengalami kenaikan atau surplus dalam hal perdagangan ketika tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang diterima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. (2) NTP = 100, berarti petani tidak mengalami perubahan atau impas dalam hal perdagangan karena perubahan rata-rata harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan  rata-rata harga yang dibayar petani terhadap tahun dasar. (3) NTP < 100, berarti petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika tingkat rata-rata harga yang dibayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang diterima terhadap tahun dasar atau ketika tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami penurunan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.

“Pola konsumsi dan produksi setiap lima tahun bisa berbeda, karena rata-rata nilai produksi dan konsumsi tidak pernah turun, sangat fluktuatif harganya, tidak ada penetapan standar harga, semua diserahkan pada pasar, jelas Dudung.   “Posisi di tahun 2020, nilai komoditas perkebunan di Januari, Februari  sudah mengalami peningkatan tetapi harganya belum mencapai harga di tahun 2019”, jelas Dudung.

Kadisbun Hendy Jatnika menyampaikan bahwa banyak hal baru yang didapat dari rekonsiliasi ini begitupun penentuan NTP, jadi 5 tahun sekali tahun dasarnya.  Berat memang menjadi dinas-dinas yang menangani bidang pertanian. "Seingat saya NTP jarang sekali diatas 106. Angka produksi selalu bermasalah, apalagi di tanaman pangan, tentunya angka produksi yang dipakai itu dari BPS juga, angka produksi ini selalu jadi masalah karena  selalu dipolitisir. Mudah-mudahan bisa diubah angkanya, memang kita masih di bawah angka produksi yang diharapkan”, tutur Hendy.

“Kemudian ada beberapa  NTP komoditas tertinggi seperti cengkeh, memang kalau konsumsi rumah tangga itu tidak bisa kita kendalikan. Arah kita juga meningkatkan harga, Jawa Barat lebih ke arah pariwisata, diharapkan dengan lahan yang sedikit produksi bisa banyak dan kita lebih meningkatkan hasil. Tidak terlalu fokus dengan export karena konsumsi dalam negeri masih kurang, Kalau kita tingkatkan nilai konsumsi kopi Jawa Barat maka akan habis juga”, sambung Hendy.

“Ada juga perubahan-perubahan kalau sekarang cuma beberapa komoditas. Uyuhan kalau lihat petani, kebutuhan modal yang diperlukan petani itu banyak. Jadi Nilai Tukar Petani itu sebagai investasi sosial, supaya kita bisa mengambil tindakan yang akan kita  laksanakan nantinya. Kelemahan kita adalah tidak memiliki fungsional yang bisa memonitoring harga”, pungkas Hendy.

Kemudian Kabid Sumber Daya Perkebunan, Agus Sutirman mengusulkan pendapatnya bahwa ada harapan dan peluang agar NTP Jabar  bisa ditingkatkan. Strategi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan NTP. Ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan, yang pertama adalah dengan memperbaiki data. Apakah kita harus terlibat dalam proses surveinya?”, Tanya Agus. “Kami juga membandingkan data setiap provinsi, peluangnya ada disana. NTP mau meningkat, produksi dan harga juga harus meningkat. Upaya kita meningkatkan produksi, harga pasar yang sudah kita tentukan itu belum maksimal”, sambungnya.

Lebih lanjut Agus menambahkan saran agar mengurangi jenis komoditas perkebunan yang dihitung. “Komoditas yang menjadi tolak ukurnya harus dikurangi dulu”. Karena keberadaannya sudah tidak layak di Jabar, seperti pandan anyam, kakao, lada belum ekonomis di pasar.

Pada sesi tanya jawab selanjutnya, Kepala Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan Hermin Karlina  mengajukan pertanyaan mengenai ‘‘Bagaimana metode pengambilan sampling serta wawancara yang dilakukan oleh BPS dalam pengolahan data untuk menentukan nilai NTP? dan apakah angka-angka yang diperoleh tersebut berasal dari sektor produksi atau diperoleh dari data yang ada per-kabupaten. Karena apabila dilihat langsung dari kondisi real-nya khususnya untuk kopi saat ini nilai tukar petani bisa sampai dengan 100%. “Mungkin angkanya dipengaruhi oleh komoditas lain jadi nilainya tidak sesuai’”, begitu pungkasnya.

Lalu Kepala Bidang Produksi Perkebunan, Yayan Cahya Permana menambahkan, “tidak real komoditas perkebunan unggulan Jabar yang 30 itu. Kebetulan di pangan ada petugas di lapangan kemudian hasil NTPnya cukup real, harganya relatif bagus. Memang kebutuhan perkebunan itu luar biasa, sangat dirasakan oleh petani terutama kopi. NTP perkebunan kopi bisa lebih dari 100 dan komoditi yang sudah tidak layak sebaiknya dicoret”, tutur Yayan.

Kemudian Dudung memberikan penjelasan bahwa sebetulnya semua data diambil dari semua kabupaten, sampelnya adalah wilayah-wilayah di kecamatan yang paling potensi produksinya dan dilihat juga kontinyuitasnya. Ada juga dari wilayah sentral yang diambil sebagai sampel, tetapi bisa juga tiap tahunnya berubah.

Dudung mengatakan bahwa ‘’Yang dihitung oleh BPS adalah data berdasarkan perubahan harga sedangkan untuk hasil produksi sendiri tidak dihitung’’. Dudung juga menjelaskan kembali bahwa survey untuk pembuatan neraca timbang pada dasarnya berasal dari nilai konsumsi transaksi dan sampel yang diperoleh berdasarkan perwilayah bukan perorang. Produksinya berdasarkan survei diagram timbang. Kemudian jumlah sampling petani akan didapatkan pola-pola dari petani baik dari sisi konsumsi ataupun yang lainnya. Kemudian dikalikan dengan jumlah petani secara sensus. Bahwa formula yang digunakan adalah Modified Laspeyres Index, berdasarkan tahun dasar. Biasa saat panen raya, harga turun. Karena memang jika sedang survei kita mencari petani yang sedang bertransaksi, samplingnya itu adalah wilayah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai NTP itu prosesnya panjang. 

Dudung menyampaikan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai NTP perkebunan yaitu, yang pertama dengan menghubungkan petani dengan konsumen, kalau permintaan produk semakin tinggi, harga semakin tinggi. Semua juga tergantung pada demand dan supply. Permintaan kurang, supply masih ada, jadi harga turun. Kemudian, yang kedua adalah melakukan standarisasi harga. Selain itu, yang ketiga dengan melakukan operasi pasar, biasanya operasi pasar itu hanya dilakukan di kota-kota saja, padahal di daerah juga perlu sehingga masalah ini harus dipelajari secara komprehensif.

Selanjutnya Kadisbun Hendy pada akhir rekonsiliasi menyampaikan, “Komoditas pandan jangan sampai jadi polemik, kami juga tidak pernah mendata statistik perkebunan. Komoditas akar wangi hanya ada di daerah yang diatur oleh pergub saja. Kakao hanya ada di Tasikmalaya dan Sukabumi. Mungkin kalau di pangan, kita sering melakukan konsinyasi data dengan Kementan. Sedangkan, di perkebunan itu hampir tidak tersentuh”.

Hendy berharap dengan adanya rekonsiliasi ini akan terjalin hubungan yang terbuka antara Dinas Perkebunan dan BPS Jabar. Sudah banyak hal yang baru yang disampaikan oleh tim BPS Jabar dan memberikan pencerahan kepada Dinas Perkebunan Jabar. Semoga akan terus terjalin komunikasi yang baik. Jika suatu saat memang ada angka yang turun tetapi kita bisa tetap menjelaskannya. Tutup Hendy. **(HUMAS-DISBUN)


Dibaca : 141 kali