BANDUNG - Kompetisi Inovasi Jawa Barat  (KIJB) merupakan program yang mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan untuk meningkatkan kompetensi ASN. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Barat, Asep Sukmana yang menjadi narasumber dalam webinar Gelar Praja Berdaya Batch #3 Internalisasi Misi Kompetisi Inovasi Jawa Barat untuk Akselerasi Pembangunan.

Webinar ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Jawa Barat bekerjasama dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Barat, dengan mengundang seluruh ASN perangkat daerah di Jawa Barat tak terkecuali  ASN Dinas Perkebunan  dan ASN pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Webinar ini dilakukan secara virtual melalui zoom meeting pada Kamis (11/02/2021).

Kepala BPSDM Dicky Saromi, dalam sambutannya mengatakan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi ASN. Kompetensi berkaitan dengan inovasi, sebagai bentuk komitmen kita untuk mencapai Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi, karena semua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja kita selaku ASN Jawa Barat. “Inovasi ini adalah keniscayaan. Karena kita sudah berada di era industry 4.0, era Volatility, Uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA). Disinilah posisi inovasi menjadi penting, karena bisa jadi solusi sebagai pemecah masalah.” Ucap Dicky.

Sebelum menyampaikan materi, Asep mengatakan bahwa inovasi secara keseluruhan  untuk kebaikan publik.  Sukses itu dimulai dari hal yang kecil, oleh karena itu, kita jadikan sebagai bahan bagi kita semua agar mampu menjadi inovator dan inspirator bagi siapapun. terutama ASN agar kiprahnya selalu dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Maka dari itu haruslah di tingkatkan kompetensinya.

“Kesempatan untuk mengikuti webinar ini adalah hal yang baik dan tepat. Kita harapkan segala sesuatu yang akan kita terapkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nantinya itu sangat mungkin didapatkan, termasuk juara dalam inovasi. Apapun yang kita lakukan saat ini pasti akan berguna, untuk hari ini dan berikutnya bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat.” Sambung Asep.

Asep dalam materinya menjelaskan Pelayanan Publik dalam Reformasi Birokrasi  komponen penilaian indek reformasi birokrasi antara lain standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, inovasi pelayanan publik, penanganan pengaduan dan pelayanan dan konsultasi.  Sementara Indeks pelayanan publik terkait inovasi, komponen penilaiannya adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi  pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

Lebih lanjut Asep menuturkan, Jawa Barat menempati pringkat ke 3 penerimaan penghargaan KIPP  tahun 2018-2020 dengan total sebanyak 27 penghargaan, secara rinci provinsi 8 penghargaan, Kota Cimahi 5, Kota Bogor 4, Kabupaten Bogor 4, Kota Bandung 3, Kota Sukabumi 2, dan Kabupaten Bandung 1 penghargaan.

Asep menguraikan jumlah inovasi per kabupaten/kota selama KIJB 2018-2020 terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018 hanya 44 inovasi dari 16 kab/kota, mulai terjadi peningkatan pada tahun 2019 terdaftar 85 inovasi dari 17 kab/kota dan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 127 inovasi dari 21 kab/kota. Diharapkan pada tahun 2021 ini semakin meningkat lagi baik dari sisi jumlah inovasi maupun dari kab/kota yang merespons.

Untuk inovasi Perangkat Daerah Provinsi pada kompetisi Inovasi Jawa barat tahun 2018-2020 posisi pertama di tempati oleh Dinas Perkebunan, dengan jumlah total 27 inovasi. Ditempat kedua ada Dinas TPH dengan 15 inovasi dan ketiga Badan Pendapatan Daerah dengan 14 inovasi. Di tahun 2020 Dinas Perkebunan menduduki posisi pertama dengan 16 inovasi.

Sedangkan dalam statistik Kabupaten/kota, jumlah inovasi perKabupaten/Kota pada kompetensi Inovasi Jawa Barat tahun 2018-2020 diposisi pertama ditempati oleh Kabupaten Sukabumi, kedua Kabupaten Sumedang, dan ketiga Kabupaten Garut. Untuk di tahun 2020, Kabupaten Sumedang menduduki posisi pertama dengan 22 inovasi.

Asep menjelaskan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jawa Barat adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan kepada inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Diselenggarkan setiap 1 tahun sekali, dengan peserta Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Tim penilai independen yaitu berasal dari akademisi dan media massa.

Lebih lanjut Asep mengatakan tahapan dalam KIJB adalah tahap seleksi administrasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi. Kedua penilaian proposal yang akan dilakukan oleh tim penilai berdasarkan bidangnya. Ketiga presentasi dan wawancara, inovasi ini wajib di presentasikan oleh Kepala Daerah/ Kepala Perangkat Daerah. Keempat kunjungan lapangan, tim penilai akan melakukan verifikasi dan observasi lapangan untuk melihat kesesuaian hasil presentasi dan wawancara, serta terakhir adalah Awarding TOP 10, penghargaan berupa piagam, piala, uang insentif bagi TOP 10 dan piagam bagi TOP 32.

“Ada 10 kategori inovasi yaitu pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik responsive gender, pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, dan kemudahan berinvestasi. Ada banyak kategori yang bisa diikuti jangan sampai belum apa-apa kita sudah merasa rendah diri dan merasa tidak bisa.” kata Asep.

Persyaratannya dalam KIJB adalah belum pernah menerima penghargaan TOP 99/45 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Nasional (SINOVIK), belum pernah menerima penghargaan TOP 11/10 Kompetensi Inovasi Jawa Barat (KIJB), relevan dengan salah satu kategori jangan sampai tujuannya mengenai inovasi kategori apa, tetapi isinya berbeda dengan tujuan. Menggunakan judul dan gambar inovasi yang memperhatikan norma kepantasan dan kepatuhan, jangan sampai membuat nama yang jauh dari norma tersebut. Beri nama untuk inovasi yang pasti saja, jika ingin disingkatpun jangan singkatan yang aneh. Serta telah diimplementasikan minimal 6 bulan, bisa terlihat dampaknya.

“Kompetisi Jabar secara umum, selama ini menunggu pusat tidak ada seleksi. mengutamakan kuantitas  namun tidak adanya kualitas. Event KIJB ini bukan hanya sekedar formalitas tapi kita tidak asal-asalan untuk ikut pusat. Bukan tidak ingin banyak tapi tidak ada kualitas melainkan harus banyak dan berkualitas tentunya. Inovasi substansi layak tidaknya inovasi itu berada di pusat dan bisa di refleksikan. Kompetensi inovasi Jabar sebuah sarana jika ada gagasan silakan untuk mengikuti ini. Jangan minder dan harus percaya diri dalam membuat inovasi.” Ucap Asep.

Kemudian dalam sesi tanya jawab, Siti Purnama dari Dinas Perkebunan Jawa Barat mengajukan pertanyaan seputar persyaratan mengenai inovasi yang sudah masuk top 45/99 itu sudah tidak diperkenankan ikut. Namun menurut menpan RB untuk KIPP masih diperkenankan ikut asal ada pembaharuan.  Serta Indikator KIPP adalah 9 sama dengan KIJB, namun tadi ada 10. Apakah memang ada penambahan untuk KIJB atau KIPP juga. Siti juga menyampaikan semoga kedepannya ada kolaborasi yang baik antara inovator dengan pemerintah provinsi Jawa Barat.

Asep menjawab, sebetulnya untuk yang pernah masuk top 45/99 tidak ada secara tertulis tidak boleh mengikuti kembali. Namun kita berpikir kita ingin ada inovasi baru. Bukan menutup peluang, namun ingin ada yang benar-benar baru, untuk memberi kesempatan kepada yang lain. Khawatir ada juga yang baik inovasinya, namun tidak terlihat. Jika sudah pernah masuk, baiknya diimplementasikan di masyarakat dan bisa lebih bermanfaat serta  berdampak. Sedangkan untuk indikator di KIPP itu 9, yg ke 10 itu muatan lokal, hanya tambahan untuk KIJB.

“Untuk hal inovasi tersebut memang perorangan memiliki parameternya berbeda satu sama lainnya. Banyak kategori yang ada, tidak hanya untuk IT saja. Ada kategori inspiratif, leader dan lainnya. Seperti halnya leader, jago presentasi dimana-mana, jangan sampai di forum hebat tapi perilaku tidak bisa di contoh kan menjadi ironis. Mutiara yang tidak ada awalnya, tapi bisa terlihat karena sosoknya inspiratif. Tidak hanya soal IT, inovasi itu bisa apa saja asalkan memiliki manfaat dan berdampak kepada masyarakat.” Kata Asep.

Elivas Simatupang dari Litbang Cimahi mengatakan bahwa inovasi tidak harus selalu penggunaan IT. Matematika dan teknologi itu hanya alat. Jika tidak ada manfaat, tidak terukur dan tidak terbukti teknologi tidak akan berguna begitu juga dengan matematika hanya akan menjadi angka saja. Selain itu, seorang inovator tidak boleh mengeluh, banyak alasan dan tidak mau belajar dan stop membuat inovasi karena tidak memiliki latar belakang pendidikan saat membuat inovasinya, serta belum apa-apa sudah berhenti karena tidak ada anggaran.

Kemudian Novi dari BPSDM bertanya apakah ada evaluasi terhadap keberlanjutan inovasi dan bagaimana pendapatnya apabila inovasi-inovasi tersebut didaftarkan ke HAKI, dengan mempertimbangkan proses dan upaya yang telah dilakukan ASN dengan begitu hebat.

“Setiap inovasi selalu dilakukan evaluasi, apa untuk dilombakan saja atau ada juga inovasi yang di implementasikan kemudian bisa mendapatkan top 10. Inovasi seperti itu harus bisa memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat. Dan untuk HAKI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memfasilitasinya di BP2D nantinya akan kita sampaikan.” Jawab Asep.

Tati Iriani menyampaikan masukannya, bahwa kemampuan pemerintah sangatlah terbatas tapi potensi di masyarakat harus bisa dimanfaatlan oleh kita sebagai ASN dan kita harus bisa meningkatkan kompetensi dalam diri sendiri. Tidak sengaja menjadi inovator atau memang tidak akan menjadi inovator, paling tidak bekerjalah dengan baik agar bisa menyelesaikan paling tidak masalah masyakarat dan mengentaskan kemiskinan.  Untuk bisa memunculkan sebuah inovasi harus ada yang sefrekuensi dan juga mudah-mudahan di dukung oleh pimpinan. Jalan baik akan selalu ada bahkan akan mendukung satu sama lain.

“Pada bulan Maret akan dilakukan sosialisasi terkait dengan KIJB dan akan di buka pendaftarannya pada bulan Juni. Para peserta yang sudah mengikuti webinar ini sudah mendapatkan “bocoran” dan sudah mencuri start. Sehingga bisa lebih awal mempersiapkan diri dengan inovasinya. Semoga bisa menjadi pemicu semangat untuk para inovator. Bukan berarti dari segi materi hadiahnya saja tetapi bisa memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi masyarakat kedepannya.” Tutup Asep.

Sebagai bentuk bela Negara, setiap ASN Jabar baiknya harus dapat berkontribusi dalam misi inovasi, karena inovasi sangat bisa menciptakan kemajuan daerah dan pembangunan. Indeks inovasi Indonesia masih tertinggal dibanding Negara lainnya. ASN harus bisa memahami dengan baik apa itu misi inovasi karena kegiatan ini sangatlah penting sebagai kunci dari kemajuan bangsa. **(HUMAS-DISBUN)


Dibaca : 202 kali