BANDUNG - Sanksi daftar hitam merupakan tools agar mendapatkan penyedia barang dan jasa yang value of money. Sanksi daftar hitam dibuat sebagai bentuk punishment bagi penyedia barang dan jasa dalam proses pemilihan yang melakukan kecurangan. Hal ini disampaikan oleh Anne Hermadianne selaku Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dalam webinar Series Lanjutan “PBJ Menyapa” dengan tema Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara virtual melalui zoom meeting pada Kamis (11/02/2021).

Webinar ini diadakan oleh Biro pengadaan barang dan jasa di moderatori oleh Kepala Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Iwan Subhanawan. Dengan narasumber Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik Anne Hermadianne, Kepala Subbagian Pendampingan, Konsultasi atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Mulyadi Tiar, dan Helpdesk / Trainer LPSE Dari Darohman.  Turut hadir dalam room meeting, semua KPA/PPK/Admin PA pada perangkat daerah /biro termasuk Dinas Perkebunan hadir sesuai arahan pimpinan.

Anne sebagai pemberi materi pertama mengatakan Sanksi Daftar Hitam ini kurang familiar. Tujuan pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres no. 16 tahun 2018 salah satunya adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Jika penyedia barang dan jasa melakukan kecurangan itu artinya di masukan daftar hitam untuk diberikan sanksi.

“Seperti contoh detail dari daftar hitam, detail penyedia terdiri dari nama penyedia, NPWP, alamat, provinsi dan kabupaten. Dalam daftar pelanggaran terdapat nomor Keputusan (SK) Penetapan, pelanggarannya seperti contohnya yaitu pelanggaran dalam peraturan LKPP No. 17 tahun 2018 pasal 3 huruf g yang berbunyi ‘penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PKK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa.’ Disana akan terlihat masa berlaku sanksinya yaitu 1 tahun dari 8 Mei 2020 – 8 Mei 2021.” Kata Anne.

Kemudian Mulyadi menjelaskan dalam paparan materinya, bahwa sanksi daftar hitam tertuang dalam Perpres no. 16 tahun 2018. Sanksi hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

“Untuk sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018. Perbuatan peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam ada dalam pasal 3. Ada 2 ranah dalam daftar hitam yaitu perbuatan peserta pemilihan / penyedia diranah proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak . Serta ada 2 masa berlaku sanksi daftar hitam yaitu 2 tahun dan 1 tahun. “ ucap Mulyadi.

Mulyadi menjelaskan ada 8 tahapan dalam pencantuman daftar hitam adalah pertama pengusulan dilakukan oleh PPK/Pokja pemilihan/PP/Agen pengadaan. Yang kedua, pemberitahuan dilakukan PPK/Pokja pemilihan/PP/Agen pengadaan. Ketiga, keberatan oleh penyedia/peserta pemilihan. Keempat, permintaan rekomendasi oleh PA/KPA/K/L pemda kepada inspektorat. Kelima, pemeriksaan usulan oleh APIP. Keenam, penetapan saksi oleh PA/KPA/K/L pemda. Ketujuh, pencantuman atau pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional oleh PA/KPA/K/L pemda dan terakhir menonaktifkan akun.

“Akibat jika proses penetapan daftar hitam melampaui waktu yang telah diberikan adalah surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA tetap berlaku sejak tanggal penetapan walaupun jangka waktu proses penetapan daftar hitam yang seharusnya diikuti terlampaui.” Jelas Mulyadi.

Dari Darohman menjelaskan bahwa portal Pengadaan Nasional – INAPROC adalah portal yang digunakan sebagai sarana informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dibangun dan dikembangkan oleh LKPP. Daftar Hitam adalah salah satu fitur dari aplikasi INAPROC. Pengguna umum aplikasi dapat melihat pelaku usaha yang terkena Sanksi Daftar Hitam. Aplikasi INAPROC ini terdapat dua jenis user, PA/KPA dan Verifikator LPSE.

“Tugas PA/KPA dan Verifikator LPSE berdasarkan Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 yaitu PA/KPA tugasnya menayangkan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan. Sedangkan Verifikator LPSE tugasnya menonaktifkan akun Peserta Pemilihan/Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam yang telah ditayangkan oleh PA/KPA. LPSE yang menonaktifkan adalah LPSE dimana paket pekerjaan terdaftar atau di proses.” Ucap Dari.

Lebih lanjut Dari menjelaskan dokumen yang harus disiapkan untuk Penayangan Daftar Hitam pada Portal Pengadaan Nasional – INAPROC sesuai dengan kondisi yang ada. Salah satunya adalah jika PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK dan bukan temuan BPK maka dokumennya adalah surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/POKJA/PP/Agen Pengadaan, surat rekomendasi APIP, surat keputusan APIP, surat keberatan penyedia (jika ada). Setelah itu baru klik tombol tayangkan.

Bagaimana jika ingin turun tayang, maka PA/KPA membuat surat turun tayang dan di aplikasi harus di turun tayangkan. Maka akan diaktifkan kembali akun yang sudah dinonaktifkan.  Adanya prosedur penanganan krisis sebelum turun tayang. Harus ditempuh terlebih dahulu, dipahami secara bersama kenapa akan turun tayang baru setelah itu disampaikan.  Jangan seenaknya langsung menyampaikan ke APIP tanpa ada alasan jelas dan kuat.

Rudi hartono dari Disperkim mengusulkan agar sanksi daftar hitam secara otomatis memblokir account perusahaan yang terkena sanksi sehingga tidak dapat mendaftar sebagai peserta lelang, agar tidak terjadi benturan antara POKJA dengan Perusahaan yang terkena sanksi. Sehingga memudahkan POKJA juga kedepannya.

Dari menjawab usulan tersebut, kami terima dengan baik. Semoga kedepannya aplikasi ini akan jauh lebih baik lagi supaya memudahkan orang-orang yang akan mengaksesnya. Sedikit-sedikit versinya akan dinaikkan ke level yang tinggi agar semakin gampang input juga.

“Masih ada keraguan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menayangkan daftar hitam. Sebetulnya tidak perlu ragu untuk hal tersebut dan literasi mengenai sanksi daftar hitam itu harus lebih di perbanyak lagi. Dalam upaya mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Agar nantinya tidak merugikan banyak pihak.” Tutup Anne. **(HUMAS-DISBUN)

 


Dibaca : 132 kali