BANDUNG - Sekretaris Dinas Perkebunan, Rika Jatnika memimpin rapat lanjutan terkait Pembahasan NTP/NTUP dan Pengawalan Harga Produk Perkebunan secara virtual melalui zoom meeting pada hari Rabu (10/02/21). Rapat ini diikuti oleh Kepala Bidang SDP, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Kepala Balai Perlindungan Perkebunan, Kepala Balai Produksi Benih Perkebunan dan perwakilan Bidang PPUP. Dalam rapat ini semua pihak sepakat membentuk satuan tugas untuk membantu mengawal harga komoditi perkebunan yang dihitung dalam penentuan NTUP perkebunan Jawa Barat.

“Sebagaimana kita ketahui bersama tujuan pembangunan nansional kita yaitu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Perkebunan, Dinas Pangan dan Hortikultura, Dinas Perternakan tujuannya satu untuk kesejahteraan masyarakat. Alat ukur yang dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah NTP. NTP ini sangat berdampak sekali pada identifikasi faktor-faktor yang sangat berguna bagi pembangunan nasional, salahsatunya untuk merumuskan kebijakan kesejahtreaan petani”, tutur Rika.

“Jika hasil NTP nilainya kurang dari 100, kira-kira petani kita belum sejahtera, berarti kinerja kita belum bagus”, sambung Rika.“Ada banyak dilema dalam NTP ini, masalahnya ada di harga. Masalahnya ada di informasi pasar”, tambah Rika.

Menurut Rika untuk mengejar dalam waktu tiga bulan ke depan dalam menyelesaikan masalah informasi pasar ini, maka akan melakukan strategi pembagian tim setiap bidang dan balai termasuk sekretariat. Pihaknya membagi ke dalam 8 kelompok yang akan bertugas untuk menelusuri informasi harga komoditi perkebunan yang diterima produsen tingkat pertama atau petani di 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat.

Kemudian perwakilan bidang PPUP, Rina menjelaskan bahwa untuk informasi pasar dari tahun ke tahun bidang PPUP memiliki petugas di kabupaten dan kota yang bertugas untuk menghimpun informasi harga komoditi perkebunan. Ada 17 kabupaten dan kota yang dibiayai dana APBN. “Sebetulnya kita kontinue memberikan data, kemudian kita rekap, petugas juga memasukan data ke SIPASBUN”, tegas Rina.

Lebih lanjut Rina menyampaikan bahwa selama ini bidang PPUP hanya mengandalkan data mengenai informasi harga dari petugas mereka yang ada di 19 kabupaten dan kota di Jawa Barat. 

“Tahun-tahun lalu dari bidang PPUP sudah memberikan data terkait informasi harga ke subbagian perencanaan dan diunggah di website milik Disbun. Memang sekarang telat tidak ada yang upload. Kalau data dari setiap kota dan kabupaten sudah siap. Hanya ada 19 kabupaten dan kota yang tersedia datanya, yaitu kabupaten dan kota yang mungkin memiliki komoditi perkebunan unggulan saja. Itu pun tidak semua komoditas ada di aplikasi. Untuk bulan ini hanya beberapa kabupaten kota yang mengumpulkan karena setiap tahun petugas selalu berubah. Baru mengirimkan surat ke kabupaten dan kota supaya mengirim petugasnya, namun baru 15 kabupaten dan kota yang menjawab suratnya. Karena belum lengkap jadi belum bisa memberikan SK tugasnya”, ujar Rina.

Kemudian Rika menyampaikan bahwa nanti akan mencoba untuk membantu bidang PPUP dalam menghimpun informasi harga langsung dari petani, tidak hanya mengandalkan petugas-petugas di kabupaten dan kota. Sebelumnya  jumlah petugas di kabupaten dan kota memang terbatas sehingga banyak yang tugasnya merangkap menyebabkan data yang masuk terlambat.

“Rencana kita akan langsung minta informasi pada petani tidak lagi ke petugas atau Kabidnya”, pungkas Rika. Rika juga kemudian menanyakan kemungkinan para staff disbun untuk turun langsung untuk mengambil sampel data dari produsen, pengumpul dan pasar per kabupaten dan kota.

Kemudian Kabid Sumber Daya Prekebunan, Agus menambahkan bahwa dirinya sempat menangani terkait informasi harga. Menurut Agus, waktu itu di PPUP itu ada petugas khusus terkait informasi harga. Ada petugas harian untuk menghimpun informasi harga dari petani. Akan sulit jika harus bertanya ke kabupaten atau kota. Dieliminir oleh bertanya langsung ke sentra. Kondisi update informasi harga terkahir bulan Juli 2019 di website Disbun.

Lebih lanjut Agus mengatakan karena slot satu-satunya untuk memperbaiki nilai NTP perkebunan ada di harga, kalau volume sudah jelas dikunci di tahun dasar. Perlu upaya keras mencari informasi harga dari orang yang langsung melakukan transaksi, perlu dikawal semua prosesnya karena ini untuk kepentingan bersama.

Agus berharap 1-3 bulan dibagi peran bidang dan balai, jika dibagi per kabupaten dan kota, ada 21 kabupaten yang potensial komoditas perkebunannya. Setiap bidang dan balai mencari contact person dan harus bisa meyakinkan informan bahwa mereka memberikan data yang real. Karena informan tersebut tidak akan diberikan honor. Jika strategi ini lancar, maka kita akan terus gunakan. Sebelum dientry kedalam sistem, data harus divalidasi terlebih dulu dan harus menampilkan harga yang terbaik, karena tujuannya untuk memperbaiki nilai NTP. Dengan proses yang sudah kita ketahui, dengan berbagi peran nanti akan dikembalikan ke pemegang peran yang seharusnya yaitu bidang PPUP.

Selain itu, Agus juga menjelaskan bahwa informasi yang dibutuhkan itu harga real di tingkat produsen atau petani saat transaksi. Dan untuk jenis pertanyaan atau kuesioner harus ditentukan bersama standarnya supaya seragam.

Untuk media komunikasi bisa dilakukan via aplikasi obrolan WhatsApp. Awalnya memang pasti akan sulit dilakukan tapi dengan adanya pembinaan contact person lambat laun akan paham dan terbiasa melalukan konsultasi mengenai data melalui WhatsApp.

Kemudian Kepala Balai Produksi Benih Perkebunan, Dudung menyatakan setelah menyimak paparan dari BPS Jabar sebelumnya sudah cukup jelas bahwa yang menjadi sample informasi harga itu diambil dari tingkat kecamatan yang potensial. Jadi, kalau kita hanya mengandalkan data dari kabupaten dan kota itu akan bias. Sulit untuk memperoleh data yang sesuai dengan keadaan di lapangan apabila yang memberikan data adalah dari pihak dinas kabupaten/kota.

Menurut Dudung, dirinya setuju dengan rencana dari Agus agar informasi harga langsung didapatkan dari kelompok tani. Dan apabila memungkinkan waktunya dipercepat hanya menjadi 2 bulan bukan seperti rencana awal 3 bulan. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi fungsi bidang PPUP sesungguhnya. Karena dengan demikian artinya tupoksi yang selama ini sudah berjalan itu belum efektif. Selain itu, agenda ini sifatnya mendesak, agar informasi harga ini bisa cepat ter-update dan supaya indikator NTUP bisa naik dalam beberapa bulan kedepan. “Hal ini menjadi penting supaya BPS juga merasa dikawal oleh kita”, pungkas Dudung.

Lebih lanjut Dudung menuturkan bahwa kita harus menelusuri sampai ke sentral-sentral kecamatan yang potensial komoditi perkebunannya. Begitu juga dengan wujud produksi dari komoditi perkebunan yang dihitung itu perlu dielaborasi juga, misalnya untuk komoditi teh, ada pucuk basah dan pucuk  kering. “Negosiasi-negosiasi ini akan kita coba perjuangkan ke BPS”, tutur Dudung.

Kemudian Kasubbag  Perencanaan dan Pelaporan, Dadi Gungun Cahyadi mengulas kembali terkait NTUP perkebunan. "Dalam hal ini yang diukur dalam penentuan NTUP perkebunan tahun 2020 itu menggunakan tahun 2018 sebagai tahun dasar. Kita memiliki 30 komoditi mulai dari kopi sampai dengan teh. Sekarang kita fokus ke 13 komoditi perkebunan yang nantinya akan diperhitungkan dalam NTP dan NTUP", ungkapnya.

NTUP merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Untuk wujud produksinya harus konsisten sesuai dengan tahun dasar. Dadi juga kemudian menjelaskan sampai dengan saat ini BPS belum menyampaikan angka terbaru mengenai harga produksi maupun harga pasar.

"Kita juga menggunakan variabel harga yang dirilis oleh BPS dan itu harga 2019. Tapi kita coba hitung juga dengan angka dasar 2018 tetapi tetap tidak dapat ditemukan titik temunya. Sampai saat ini BPS belum mau terbuka dengan angka tersebut diperoleh dari mana. Kesempatan kita untuk merubah angka tersebut mungkin untuk nanti tahun 2023. Yang menjadi faktor penentu itu adalah harga" Dadi menjelaskan kepada seluruh peserta rapat.

Dadi juga mengungkapkan BPS telah menyampaikan bahwa harus ada konsistensi ketika menentukan sifat komoditas. Apabila di tahun dasar daun basah maka tahun berikutnya juga harus daun basah.

Selanjutnya Kepala Balai Perlindungan Perkebunan, Siti menambahkan bahwa terkait riwayat harga pasar itu ada petugas PIP. Petani itu harus memberikan informasi harga pada petugas ini, kemudian petugas ini harus menginput informasi harganya ke aplikasi SIPASBUN setiap hari. Namun karena komoditas perkebunan itu cenderung stabil harganya, sehingga proses penginputan harga bisa saja tidak setiap hari. Untuk itu, Siti sangat mendukung  terhadap usulan Agus. Selain itu, Siti juga menawarkan bantuan jika ingin menulusuri harga lewat petani yang selama ini menjadi petani pengamat Balai Perlindungan Perkebunan.

"Untuk kali ini kami harapkan keikhlasan Ibu Bapak sekalian demi info data yang valid. Waktu yang diperlukan tiga bulan sehingga tahun 2022 nanti ada harga yang sudah kita rancang", pungkas Rika.

Setelah itu Agus Sutirman memberikan pendapatnya mengenai data yang ada di website Disbun. Menurutnya data yang ada sudah lengkap, beberapa kabupaten kota sudah melaporkan datanya termasuk beberapa komoditas yang menjadi tolak ukur Neraca Timbang. Namun memang tampilan info harganya berbeda dengan yang lama. Yang terbaru lebih flat sehingga sulit untuk memilah perkabupaten, perkomoditas dan perbulannya. "Tampilan yang sekarang agak sulit. Secara umum data sudah lumayan. Tapi siapa dan dimana CP-nya belum jelas. Datanya pun agak aneh, terlalu jomplang. Jadinya membingungkan dan rancu. Jika data ini memang benar mungkin langkah kita akan menjadi lebih mudah. Jadi sebelum terjun langsung ke lapangan kita cek data di website terlebih dahulu lalu kita hubungi CP-nya" saran Agus.

Kemudian Siti juga memberi saran bahwa entry data harus dilakukan satu pintu yaitu statistisi tidak oleh masing-masing petugas sehingga seragam formatnya. Lalu bentuk produk yang menjadi sasaran harga harus sama dengan bentuk produk yang diukur BPS. Rina mengkhawatirkan produk yang diukur dalam  aplikasi Ditjenbun belum tentu sama dengan bentuk produk yang diukur BPS  sementara dalam menentukan NTUP data produknya harus sesuai dengan yang dikumpulkan oleh BPS.

Pada akhir rapat Rika menyampaikan bahwa dengan dibentuknya pembagian tim khusus penghimpun informasi harga dalam lingkup bidang dan balai di Disbun nantinya dapat memperbaiki informasi harga komoditas perkebunan, karena informasi harga yang didapatkan dari tingkat produsen pertama secara langsung sehingga tidak ada lagi bias. Dan harapannya dapat memperbaiki nilai NTUP perkebunan Jawa Barat.***HUMAS-DISBUN


Dibaca : 53 kali