BANDUNG- Sekretaris Dinas Perkebunan, Rika Jatnika memimpin kegiatan pembahasan TRK untuk CPNS lingkup Dinas Perkebunan secara virtual melalui zoom meeting pada hari Senin (15/02/21). Kegiatan ini diikuti oleh Plt. Kasubag Kepegawaian Umum dan Kehumasan dan semua CPNS Dinas Perkebunan TA 2019.

Menurut Rika, setelah menjadi anggota KORPRI dan ASN Jabar, semua tanpa terkecuali harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada di kepegawaian, baik peraturan yang sudah tertuang dalam UU maupun PERGUB. Semua tentang kepegawaian terkonsentrasi di PAN-RB. Selanjutnya ada beberapa hal yaitu kinerja yang akan dinilai oleh pimpinan kemudian ditinjaklanjuti oleh BKD. Target kinerja dalam satu tahun ini harus diselesaikan. Untuk jabatan fungsional mempunyai keuntungan karena sudah diatur dalam Permenpan, yaitu seperti jabatan Pranata Humas dan POPT. Seperti contoh untuk POPT dalam satu tahun itu sudah ada target kinerja dan target kinerja itulah yang akan menjadi bahan penilaian.

“Saat ini di Jawa Barat mengukur target kinerja atau SKP nya menggunakan TRK. TRK yang akan menghitung berapa pendapatan PNS semuanya. Misal ibu dan bapa diberi modal oleh pemerintah sebanyak 10 juta. 10 juta itu untuk tunjangan Ibu Bapak diluar gaji. 10 juta itu  tidak akan didapatkan secara  penuh di akhir bulan. Itulah bedanya TPP dengan gaji, TPP dibayar di akhir bulan karena itu karena itu hasil dari penilaian pekerjaan Ibu dan Bapak. Kalau gaji dari pusat, rajin atau malas gaji akan selalu seperti itu jumlahnya. Kalau tunjangan akan dihitung secara proporsional”, ujar Rika.

Menurut Rika untuk kinerja CPNS yang akan dihitung bulan Januari  adalah tertanggal 18-30 Januari, yaitu hanya 10 hari kerja. Sedangkan untuk TPP bulan Maret, SKP yang akan dihitung mulai bulan Februari. Target kinerja harus dirancang kemudian diusulkan pada atasan langsung, apakah berbasis anggaran, tupoksi, ataupun IKI. Untuk saat ini para CNPS SKP nya disusun berdasarkan tupoksi dan IKI.

Kemudian Rika juga menambahkan terkait apresiasinya terhadap CPNS Disbun yang tidak merubah peringkat Disbun dalam hal presensi. “Datangnya CPNS tidak merubah peringkat Disbun untuk presensesi bulan Januari. Masih ada sisa 10 hari kerja ke depan di bulan Februari yang akan diperhitungkan dalam penialaian kinerja dan tetap menjadi prioritas, jangan lupa absensi masuk dan pulang.”, pungkas Rika.

Dalam arahannya Sekretaris Dinas Perkebunan mengingatkan kembali mengenai laporan perkerjaan yang harus diinput setiap harinya melalui TRK. Dan untuk saat ini perhitungan TPP untuk CPNS masih 80%. Walaupun 80% tetapi tetap penting untuk proses latihan penilaian pekerjaan para CPNS. Rika juga menegaskan bahwa CPNS harus membuat target kinerja dalam satu tahun dibagi kedalam 12 bulan lalu disampaikan kepada atasan langsung, diatur sedemikian rupa sehingga pada saat penghitungan angka kredit tidak ada yang saling ‘’berbenturan’’ khususnya untuk jabatan fungsional POPT.

Plt. Kepala Subbagian Kepegawaian Umum dan Kehumasan, Anton Nurcholis menambahkan bahwa TRK ini melekat pada setiap ASN karena TRK adalah sautu bentuk laporan aktivitas kerja ASN. Terkait dengan tupoksi dan aktivitas tetap harus berkoordinasi dengan atasan langsung. Kemudian yang kedua, TRK ini sebagai acuan rencana laporan SKP, penilaian kinerja selama 1 tahun. Hal ini penting terkait penilaian kinerja dan secara otomatis akan terekap di website.

Lebih lanjut Anton mengatakan bahwa input aktivitas di TRK harus tetap dilakukan meskipun ASN tersebut sedang WFH, karena WFH itu artinya tetap bekerja jadi pekerjaannya tetap harus dilaporkan. Kemudian untuk pelaporan aktivitas di TRK ini batas penginputannya adalah satu minggu, sehingga diharapkan laporan TRK ini bisa diselesaikan setelah jam kerja usai. “Setelah kita selesai bekerja, baru bisa melaksanakan laporan, jangan sampai ditumpuk laporannya kalau bisa, karena bisa banyak evidence yang terlupakan nantinya”, tambah Anton.

Kemudian bagi CPNS yang belum sempat menginput aktivitas di TRK bulan Januari, pihak Kepegawaian akan mencoba melakukan banding ke BKD agar penginputannya bisa dibukakan kembali. “Solusinya bagi yang tidak menginput TRK, mudah-mudahan bisa melakukan banding dengan BKD, supaya tanggal 18 sampai 29 Januari bisa dibuka kembali. Kita akan memastikan BKD agar bisa menerima bandingnya”, ujar Anton.

‘’Meskipun SKPnya masih 0, jangan khawatir, setiap waktu aktivitasnya harus tetap dilaporkan karena ini terkait dengan TPP. Minimal aktivitas yang harus dilaporkan adalah 300 menit per hari. Adapun untuk input aktivitas kerja dengan kategori inisiatif kerja minimal 1 kegiatan per bulan, untuk kategori kerjasama minimal 4 kegiatan per bulan, sedangkan untuk aktivitas tambahan yang diambil hanyalah 20%, jadi sebaiknya yang diperbanyak adalah aktivitas utamanya’’ pungkas Anton.**(HUMAS DISBUN)

 


Dibaca : 218 kali