BANDUNG - Dengan kondisi pandemi covid-19 saat ini, banyak masyarakat yang terdampak kesejahteraannya. Maka porsi kesejahteraan masyarakat perlu diperbesar. Perlu dilakukan refocusing alokasi anggaran. Melihat kondisi DBH CHT yang terus menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, pemanfaatan alokasi dana maka harus semakin transfaran, akuntabel dan tertib. Untuk itu, Kemenkeu mengeluarkan PMK Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Hal ini disampaikan oleh Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Adriyanto pada kegiatan sosialisasi Ketentuan Teknis Penggunaan DBH CHT TA 2021 secara virtual melalui zoom meeting pada hari Kamis (18/02/2021).

Menurut Adriyanto dari sisi bagi hasil cukai tembakau secara nasional hampir 3,4 triliun, perlu focusing dalam penggunaanya. Dari sisi UU nomor 39 tahun 2020 tentang Cukai, beberapa penggunaan DBH CHT diatur dalam 5 program yaitu peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai (BKC) illegal. Sedangkan dalam UU nomor 9 tahun 2020 tentang APBN 2021, DBHT CHT digunakan dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian.

“Kalau di tahun sebelumnya sudah ada focus tapi tidak terlalu focus, dalam PMK ini sudah diatur fokus alokasinya”, katanya. Selanjutnya Adriyanto mengungkapkan bahwa dalam PMK 206/PMK.07/2021 kebijakan penggunaan DBH CHT difokuskan pada aspek kesehatan sebesar 25%, aspek kesejahteraan masyarakat sebesar 50%, dan aspek penegakan hukum sebesar 25%.

Menurut Adriyanto alokasi untuk kesejahteraan masyarakat mendapatkan alokasi paling besar yaitu sebesar 50% karena kondisi saat ini banyak masyarakat yang terdampak covid-19, termasuk di dalamnya para petani yang mengalami kondisi gagal panen, maka porsi kesejahteraan masyarakat di perbesar. Kesejahteraan masyarakat juga penggunaannya bisa diarahkan pada pelatihan, sarana prasarana, penanganan panen/pasca panen.  Aspek penegakan hukum menjadi penting karena berhubungan dengan seberapa besar pemerintah mampu mengumpulkan cukai dari hasil tembakau. Maka dari itu porsinya juga menjadi 25%.

Lebih lanjut Adriyanto mengatakan bahwa setiap pemerintah daerah yang mendapatkan manfaat DBH CHT harus menyusun rancangan program/ kegiatan dan penganggaran pengguanaan DBH CHT. Selain itu, kepala daerah juga harus menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT.   “Kami tetap meminta pemimpin daerah  membuat laporan secara  berjenjang, agar dilaporkan pada kami sebagai alat pemantauan, sudah sejauh mana dampaknya, masyarakat ingin mengetahui apa yang sudah dilakukan dengan 3,4 triliun tersebut”, tambah Adriyanto.

“Kami akan memberikan sanksi penundaan penyaluran DBH CHT jika gubernur tidak menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT, atau jika gubernur tidak menyampaikan penganggaran kembali besaran sisa DBH CHT, dan jika persentase penggunaan belum terpenuhi untuk kegiatan yang telah ditentukan”, tegas Adriyanto.

Perlu menjadi perhatian, semua kegiatan harus memiliki output yang bisa dihitung dan dikalibarasi, supaya kegiatannya benar-benar efisien sesuai yang diharapan. Agar masyarakat juga bisa memantau hasil DBH CHT.

Selanjutnya Direktur Perwilayahan Indrustri, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Ignatius Warsito memaparkan terkait pembentukan kawasan industri hasil tembakau. Menurut Warsito, pembentukan kawasan industry hasil tembakau ini bisa mencari jalan keluar di masa transisi ini, terkait regulasi sangat penting bagi pemerintah daerah dapat memahami bahwa Kementerian Indrustri mendukung implementasi pemanfaatan DBH CHT untuk percepatan ekonomi di seluruh NKRI. Dalam PMK 206/PMK.07/2021 terkait kawasan industri hasil tembakau, akan memberikan nilai positif untuk mengkluster tembakau dalam penataan secara industri. Dalam rangka percepatan industri hasil tembakau dilakukan sinergisme dengan Dirjen Bea Cukai, supaya dapat mengawal industri tembakau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kemudian Ignaius menambahkan bahwa membangun kawasan industri itu bukan hanya membangun pabrik tetapi membuat kota baru, membutuhkan fasilitas dan infrastruktur, sehingga disini dibutuhkan intervensi dari pemerintah. Selain itu pemerintah dalam hal ini Kemenperin akan melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan industri agar pembangunan kawasan industri hasil tembakau ini dibangun secara tepat, tidak dibangun di kawasan hutan lindung.

Selain itu, saat ini Kemenperin juga sedang membangun kawasan indrustri halal. Untuk regulasinya Kemenperin sudah mengeluarkan peraturan PERMENPERIN 17/2020. Indutri halal ini memiliki potensi ynag besar untuk merecovery ekonomi nasional sambungnya.

Kemenperin juga mengeluarkan regulasi yang tertuang dalam Permenperin 30/2020 mengenai pedoman KPI (Kawasan Peruntukan Industri). Adapun kriteria teknis KPI yaitu kondisi lahan, status dan pola guna lahan, luas lahan, aksesibilitas, sumber air baku, dan tempat pembuangan air limbah. Kriteria ini wajib dipenuhi oleh suatu lokasi dan menjadi salah satu acuan dalam penetapan lokasi KPI.

Selanjutnya Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Nirwala Dwi Haryanto menjelaskan bahwa secara prinsip pengertian cukai itu tidak lepas dari earmarking. Kenapa suatu barang itu bisa dimasukan dalam barang yang dikenakan cukai (BKC) atau tidak bisa dilihat dari peredarannya harus diawasi, karena konsumsinya menyebabkan eksternalitas negative, dan perlunya pungutan negara untuk menjamin keseimbangan dan rasa keadilan. Cukai ini untuk mengeliminir eksternalitas negative yang ditimbulkan oleh BKC. Dalam hal ini BKC yang dimaksud adalah rokok yang bahan baku utamanya tembakau.

Menurut Nirwala pengaturan DBH CHT selalu mengalami perubahan setiap tahunnya menyesuaikan kondisi tahun berjalan.  Selanjutnya Nirwala mengungkapkan bahwa kebijakan kenaikan cukai rokok merupakan satu paket dengan refocusing DBH CHT. Konsumsi rokok terdiri dari konsumsi rokok yang legal dan illegal, selisih antara rokok legal dan illegal itu minimal 62%. Jadi dalam 1 batang rokok dibebani 3 pungutan yaitu, cukai, pajak rokok, dan PPN-HT 9,1%. Jadi setiap kenaikan rokok itu disinsentive untuk rokok legal, kenaikan rokok legal akan membuat insentif bagi rokok illegal. Akan mengakibatkan terjadi disparitas yang semakin lebar antara rokok legal dan illegal. Tahun 2021 ini akan dilakukan refocusing DBH CHT.

Menurut Nirwala alasan yang melatarbelakangi refocusing adalah dari sisi penegakan hukum, banyak pemerintah daerah yang belum bekerja sama dengan Bea Cukai. Selain itu kegiatan yang dilakukan selama ini masih berupa activity bukan outcome. Alasan lain adalah peredaran rokok illegal perlu ditekan, kalau bisa ditekan otomatis penerimaan cukai akan meningkat, otomatis nilai DBH CHT akan meningkat, kalau DBH CHT meningkat, maka alokasi yang dibagikan ke pemerintah daerah juga naik. Kemudian penerimaan Negara dari pajak rokok juga akan meningkat. Oleh karena itu perlu berkolaborasi dengan pemda untuk memberatas rokok illegal ini. Berdasarkan survei UGM tahun 2020 peredaran rokok ilegeal mencapai 48% niainya 1,8 triliun rupiah.

Kemudian senada dengan yang diungkapkan oleh Adriyanto, Nirwala mengungkapkan bahwa refocusing alokasi anggaran DBH CHT tahun ini ditengah kondisi pandemi, sehingga mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menurun khususnya petani tembakau dan buruh rokok. Maka porsi bidang kesejahteraan paling besar yaitu 50%, kemudian sisanya 25% untuk bidang kesehatan dan 25% untuk bidang penegakan hukum. Bidang kesejahteraan masyarakat ini terdiri dari pembinaan lingkungan sosial dan peningkatan kualitas bahan baku. Bidang kesehatan termasuk didalamnya program pembinaan lingkungan. Sedangkan untuk bidang pembinaan industry terdiri dari sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan BKC illegal.

Menurut Nirwala bicara penegakan hukum yang bersifat persuasif, kemudian sering diprotes oleh pemerintah daerah bahwa jangan hanya dilakukan pemberaasan rokok illegal dengan melakukan operasi bersama. Tetapi juga supaya diberikan pembinaan dan sosialisasi sebagai langkah preventif. Selain dalam bentuk sosiaisasi yang sifatnya preventif, ada juga pembinaan petani rokok agar berindustri secara legal yang akan dihimpun dalam KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau). Sedangkan untuk penegakan hukum yang bersifat represif, bagi pelanggar harus diberikan tindakan, supaya memberikan rasa adil kepada yang patuh. Untuk itu pemerintah daerah harus membuat rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum bekerjasama dengan Kanwil Bea Cukai atau KPPBC setempat.

Lebih lanjut Nirwala mengatakan bahwa kalau di Bea Cukai pemetaan wilayah industry hasil tembakau itu meliputi 3 cluster yaitu, wilayah produksi (Jawa tengah, timur), wilayah distibusi, dan wilayah pemasaran. Kalau dibayangkan di Sumatera penyeludupan rokok illegal itu kuat, mereka menggunakan high speed, tidak akan terkejar. Jadi tetap harus bekerjsama dengan pemerintah daerah dan APH (Aparat Penegak Hukum).

Kemudian menurut Nirwala dari tahun 2017-2020 penindakan rokok ilegal mengalami tren meningkat. Pada tahun 2020 jumlah penindakan sebanyak 8.155 kali, dengan kata lain meningkat sebesar 41,23% dari tahun 2019, dengan rata-rata tangkapan 25 tangkapan per hari. Dengan meningkatnya penindakan terhadap rokok illegal tentunya BKC illegal yang diberantas juga ikut meningkat.

Berdasarkan penelitian seorang dosen Universitas Brawijaya yang mengukur dampak enforcement terhadap peredaran rokok illegal bahwa peningkatan jumlah anggran penindakan BKC illegal menekan peredaran rokok illegal sebesar 78%. Selain itu dengan peningkatan penindakan BKC illegal berdampak terhadap peningkatan penerimaan CHT sebesar 12% dan berdampak terhadap penurunan volume rokok illegal sebesar 29%. Penelitian ini menunjukkan hubungan yang kuat antara penegakan hukum dan peredaran rokok illegal, itu kenapa anggaran nya meningkat menjadi 25%, tambah Nirwala.

Pada akhir paparannya Nirwala mengungkapkan bahwa perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah sehingga jika peredaran rokok dapat ditekan baik dengan cara persuasif ataupun represif.  Karena target cukai rokok tahun ini yaitu 170 triliun rupiah dimasa yang berat ini.

Selanjutnya Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan, Bagus Hudoro menjelaskan bahwa kebutuhana tembakau untuk industri rokok kretek nasional adalah 338 ribu ton per tahun.   Kalau dari sisi produksi ada kekurangan 138 ribu ton, tentunya ini akan jadi catatan bagi Dirtjenbun.  

Mayoritas jenis tembakau yang dihasilkan adalah jenis tembakau Virginia, ada sekitar 90 ton tembakau virgina untuk menggantikan impor. Melihat kondisi ini dari sisi supply, tembakau akan terserap semua oleh industri, namun dalam proses penerimaan tersebut masih ada kendala terkait kualitas dan harga belum sesuai harapan.  Akan tetapi sudah ada Permentan nomor 23 tahun 2019 sebagai instrumen untuk menyatukan dari sisi supply dan demand, sehingga tidak ada lagi kekurangan bahan baku dan tidak ada hasil yang tidak akan terserap.

Lebih lanjut Bagus menjelaskan mengenai kinerja capaian tembakau tahun 2017-2020. Bicara areal tembakau ada kecenderangan mengalami kenaikan sekitar 200 ribu hektar. Ada potensi peningkatan produksi. Dengan ini harapannya dapat menekan volume impor bagi industri tembakau dalam negeri. Dari sisi tenaga kerja pertembakauan di sektor on farm saja sudah ada peningkatan, belum lagi dari sisi off farmnya, ini menunjukkan antusiasme tembakau mengalami peningkatan.

Kemudian menurut Bagus meilhat kondisi DBH CHT yang menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga dana alokasi terus mengalami peningkatan juga. Maka pemanfaatan alokasi dana harus semakin transfaran, akuntabel dan tertib. Karena ada beberapa daerah yang belum mendapatkan, mudah-mudahan bisa maksimal dalam pemanfaatannya. Provinsi Jatim merupakan daerah yang paling besar mendapatkan DBH CHT karena posisinya sebagai sentral tembakau nasional.

Bagus juga mengungkapkan bahwa pengalokasian anggaran DBH CHT juga terus mengalami perubahan, penggunaan ini disesuaikan dengan kondisi lapangan. Hal ini perlu didukung untuk pemulihan ekonomi secara nasional. Bahkan beberapa pelaku usaha ada yang banyak mengurangi usaha, produksi, tenaga kerja karena pandemi ini, maka diharapkan agar DBH CHT bisa maksimal dimanfaatkan.

Menurut Bagus, Ditjenbun dalam hal alokasi DBH CHT ini akan berfokus pada bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas bahan baku dengan melakukan (1) pelatihan peningkatan kualitas tembakau, (2) penanganan panen dan pasca panen, (3) dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau. Akan dianggarkan total sebesar 15% dari total DBH CHT yang dianggarkan pada tahun berjalan. Berikutnya pembinaan lingkungan sosial yang meliputi kegiatan pemberian bantuan: (1) BLT kepada buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok, (2) bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau, (3) subsidi harga tembakau. Dan kegiatan keterampilan kerja meliputi (1) pelatihan keterampilan kerja kepada buruh tani dan buruh pabrik rokok, (2) bantuan modal usaha kepada buruh tani dan buruh parbrik rokok yang akan beralih untuk menjalankan usaha, (3) bantuan bibit/ benih/ pupuk/ sapras produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi pangan.

Selanjutnya Kepala Biro Perencanaan dan Anggran Sekjen Kemenkes, Bayu Tedja Mulyawan menyampaikan bahwa pada bidang kesehatan akn difokuskan pada penanganan stunting dan covid-19. Kalau dikaitkan kenapa stunting, karena sudah tertuang pada indicator RPJMN 2020-2024 bidang kesehatan dan memang stunting ini menjadi lintas sektor, supaya bisa mendukung prevalensi stunting disamping pengendalian covid-19. Stunting sebagai major project dan cukup luas kegiatannya, kalau untuk covid-19 3M harus terus dikomunikasikan, kemudian 3T. Sebagian besar anggaran JKN, untuk pembayaran iuran masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai PBI JKN bisa juga didanai dari DBH CBT. Kemenkes akan membuat pedoman teknis penggunaan DBH CHT bidang kesehatan bagi penanggulangan stunting, saat ini masih dalam proses harmonisasi. Harapannya agar Kemenkes selalu diundang dalam kegiatan sosialisasi ini agar bisa menyampaikan kegiatan penanggulangan stunting  dan covid dengan menggunakan dana DBH CHT.

Kemudian ada pertanyaan dari peserta sosialisasi bahwa persentase DBH CHT untuk penegakan hukum dirasa  terlalu besar.

Sunaryo dari Bea Cukai menjawab perubahan persentase bidang penegakan hulum karena sebenarnya impact dari penegakan hukum larinya ke pemerintah daerah juga. Kalau penegakannya bagus, bisa dilakukan mitigasi, cukai naik, DBH CHTnya bisa lebih besar. Contoh konkretnya saja Malaysia dan Pakistan, rokok illegal yang beredar itu sebanyak 50%.  Bisa dibayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, Indonesia itu luas jadi dibutuhkan pendanaan lebih. Kita ada KIHT sebagai langkah preventif yang notabene yang illegal bisa masuk dibina. Untuk langkah represif, nanti akan dikeluarkan juknis untuk penerapan DBH CHT yang dialokasikan, yang  bisa mendukung DBH yang besar, mendukung rokok legal. Porsi dan alokasinya akan ada di juknis.

Kita tidak ingin semua ini tidak hanya harus menerapkan langkah represif saja tetapi bisa meningkatkan kualitas, kita lebih baik mengklusterkan. Indonesia ini luas sehingga porsi 25% itu dirasa justru kurang. Ini menjadi PR besar, sekalian merancang sambil membangun percepatan pembuatan juknis yang akan dilakukan 2021.

Kemudian ada pertanyaan lain dari peserta sosialisasi ini ”sasaran lingkungan sosial apakah arahnya hanya kepada petani tembakau atau bisa kepada petani komoditas perkebunan lainnya?”. Dan dijawab oleh Bayu bahwa sesuai amanat PMK/206.07/2020 khusus petani tembakau sasarannya, belum bisa diberikan ke patani  lain selain petani tembakau.

Dengan adanya refocusing alokasi anggaran DBH CHT ini diharapkan akan dapat meningkatkan kesejateraan petani perkebunan tembakau dan pemanfaatanya lebih optimal di setiap daerah yang menerima DBH CHT . **(HUMAS-DISBUN)


Dibaca : 65 kali