BANDUNG – Pembangunan Zona Integritas (ZI) diharapkan akan bermuara pada predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Setiap unit kerja PD di Provinsi Jawa Barat didorong untuk dapat  mencapai predikat WBK dan WBBM, khususnya bagi PD yang mandatory seperti Rumah Sakit, Satuan Sekolah, dan PD yang melakukan pelayanan langsung. Inspektorat Provinsi Jawa Barat melakukan pendampingan Self Assement Zona Integritas pada PD yang telah siap untuk mendukung Zona Intergritas.  Kegiatan pedampingan ini diharapkan menjadi wadah agar setiap PD bisa bersama-sama saling bertukar pikiran dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas, sebelum dilakukan penilaian oleh tim TPI dan pusat. Hal ini disampaikan oleh Kahfi dari Inspektorat Jabar pada kegiatan pendampingan Self Assessment Zona Integritas Tahun 2021 secara virtual melalui zoom meeting pada hari Rabu (17/02/21).

Evy Juliawati dari Inspektorat menjelaskan bahwa untuk cara pengisian LKE, berikut data dan evidencenya  telah diberikan di WhatsApp Group. Untuk TPI (Tim Penilai Internal) Zona Integritas meliputi APIP yang terdiri dari Inspektorat dalam bentuk satgas yang sudah dibuatkan SKnya, dan dari unit kerja lain yang terdiri dari Biro Organisasi, DPMTPSP, Bappeda, Diskominfo, dan BKD. Untuk Satgas Inspektorat digawangi oleh Ade Imansyah, Evy Juliawaty, Indra Suhanda, Irma dan Bayu.

Menurut Evy dalam LKE ada dua macam unsur yang dinilai yaitu unsur pengungkit dan unsur hasil.  Untuk komponen pengungkit memiliki bobot 60% sedangkan komponen hasil memiliki bobot 40%. Untuk komponen pengungkit terdiri dari penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas. Sedangkan untuk komponen hasil meliputi Nilai persepsi korupsi, persentase penyelesaian TLHP, dan nilai persepsi kualitas pelayanan.

Lebih lanjut Evy menekankan bahwa yang harus dibangun sekarang adalah komponen pengungkit di masing-masing unit kerja. Kalau di komponen hasil lebih consent ke survey internal terkait persepsi anti korupsi dan pelayanan. Kemudian Evy menekankan bahwa sebenarnya bukan hanya evidence tapi implementasinya. Semua harus terlibat mulai dari pimpinan sampai ke lini paling bawah, nanti yang bekerja memang tim ZI di setiap PD tetapi mengenai ZI ini harus disosilisasikan pada semuanya, baik kepada PNS maupun non-PNS.

“Kadang kita hanya melaksanakan tapi tidak melakukan monev. Hanya sekedar public campaign saja, tetapi kenyataannya belum. Diatas kerta nilainya bagus tapi kenyataannya tidak”, ungkap Evy. Hal ini yang bisa menggagalkan PD pada penilaian, untuk itu Evy menegaskan bahwa ketika melaksanakan survei jangan hanya sebagai formalitas saja.  Bagi PD yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM jika dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dan merusak citra atau seperti malanggar administrasi bila nantinya terbukti oleh TPN, predikat tersebut bisa dicabut.

Selanjutnya Rina, sekretaris  DPMPTSP menyampaikan bahwa sepertinya tahun ini harus maraton karena banyak unit kerja yang akan diajukan. Melihat kehadiran hari ini kita cukup optimis OPD, UPT akan mendapat predikat WBK tahun ini. Target Pemprov Jabar tahun ini minimal lima PD yang mendapat WBK, syukur-syukur bisa ada yang WBBM. Cukup berbangga dengan antusias hari ini. “Perlu kami tegaskan bahwa evident yang kita buat itu hanya standar, silahkan masing-masing PD jika memiliki mekanisme yang lain, asalkan substansinya sama”, kata Rina.

Lebih lanjut Rina mengatakan pada saat uji petik atau paparan nanti sudah tidak melihat pada evidence melainkan lebih kepada budaya kerja yang dibangun di perangkat daerah, oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan pimpinan dan seluruh komponen terutama POKJA-POKJA.

Kemudian Rina dari DPMTPSP mengatakan bahwa di sela-sela penantian penilaian, nanti akan ada survei ke lapangan. Bisa saja mungkin surveyor tidak datang sebagai TPN (Tim Penilaian Nasional), tidak memperkenalkan diri, nanti akan berbaur bersama masyarakat yang mendapat pelayanan, atau sebagai pengusaha maupun konsumen. Mereka juga akan melihat informasi dari internet, plus minus yang ada di internet akan menjadi pertimbangan, misalnya tentang pengaduan terkait pelayanan.

“Yang paling penting adalah evidence harus disiapkan sesegera mungkin sejak awal. Dan sebisa mungkin membangun budaya kerja di unit kerja masing-masing. Mulai sekarang biasakan contohnya apel pagi mengenai kode etik atau tentang pelayanan publik, karena nanti budaya perilaku dan kebiasaan pegawai akan ditanyakan oleh TPN.” Ucap Rina.

“TPN bisa saja bekerja sama dengan lembaga independen dalam melakukan survei ke lapangan. Bukan hanya pemenuhan evidence, tapi lebih kepada pelaksanaannya atau implementasinya. Pada saat penilaian semuanya harus terlibat, dari mulai pimpinan sampai ke bawah. Nanti Tim Pembangunan ZI harus mensosialisasikan untuk seluruh pegawai. Pimpinanpun harus mendukung penuh pada tim”, tambah Rina.

Rina juga kembali menekankan terkait keterlibatan pimpinan dalam proses pembangunan ZI. “Sebetulnya kalau memang mau dibentuk tim ZI khusus balai silahkan, yang terpenting keterlibatan pimpinan. Bisa juga melibatkan dari dinas, bahwa dukungan dari pimpinan sangat kuat terhap pembangunan ZI di dibalai”, pungkas Rina.

Harus membuat SOP terutama SOP terhadap pelayanannya. Minimal harus ada dokumen yang menunjukkan pernah ada monev terhadap SOP tersebut. Yang paling penting bagaimana penanganan  terhadap pengaduan dari masyarakat. Harus ada kompensasi ketika masyarakat tidak mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang kita berikan. Selain itu harus membuat wistel blowing system yang harus dipublikasikan secara continue di media sosial.

Menurut Rina mengukur kepuasan masyarakat melalui SKM, tidak perlu menggunakan pihak external, tetapi bisa dilakukan sendiri dengan membuatnya sesuai UU SKM. Untuk yang meraih WBK, minimal 2x dalam setahun melakukan survei kepuasan masyarakat. Sedangkan untuk survey persepsi anti korupsi Kemenpan RB dan BPS akan melakukan survei sendiri untuk mengukur persepsi anti korupsi.

Kemudian Siti purnama dari Disbun mengajukan beberapa pertanyaan, “Kami coba mengulik dan menganilisa LKE ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Untuk area penguatan akuntabilitas, banyak eviden, IKU, IKI, PK, kira-kira itu tahun berapa? Karena IKU tahun ini belum ditandangani Gubernur. Kemudian, tentang area penguatan pengawasan, kami selama ini dalam melaksanakan aktivitas pelayanan telah membuat antisipasi resiko. Bolehkah kami tambahkan sesuai dengan sasaran kami? Misalnya dalam melaksanakan Calon Petani Calon Lahan, dari dokumennya kami tambahkan dari sisi teknis. Kemudian tentang IKM, kami melaksanakan SKM per semester. Selama ini kami masih melakukannya secara manual, belum digital. Kami menggunakan indikator sesuai arahan kemenpan. Namun untuk pembangunan ZI kami tambahkan muatan lokal, yang lebih spesifik sesuai sasaran kami. Apakah diperkenankan?”, Tanya Siti.

Evy menjawab, seiring berjalannya waktu, dari tahun 2021 sampai tahap penilaian, nanti di update datanya karena data itu bisa berkembang. Bisa dulu digunakan yang tahun 2020. Ada evidence yang tidak perlu diupdate, misalnya regulasi atau SOP. Terkait dengan antisipasi resiko, kami punya formula tersendiri, nanti kami coba koordinasikan dulu. Untuk IKM seharusnya sudah minimal menggunakan google form. Namun manual pun tidak menjadi masalah. IKM sebaiknya minimal per desember 2020 dengan jumlah responden minimal 100 orang.

Kemudian Rina menjelaskan bahwa ada 2 penilaian dalam Indeks Persepsi Korupsi yaitu penilaian terhadap internal dan eksternal. Penilaian internal dilakukan dengan responden OPDnya sendiri, sedangkan penilaian eksternal dilakukan dengan responden pemohon ijin atau masyarakat yang melakukan pelayanan ke unit kerja PD. Dalam survei ini akan diberikan pertanyaan kepada seluruh pegawai mulai dari pucuk pimpinan sampai staff terbawah untuk internal.

Lebih lanjut Rina menambahkan kaitan dengan Agen of Change diharapkan ada disetiap unit pelayanan bukan hanya di Sekretariat, bukan hanya yang PNS tapi mancakup yang non PNS. Kinerja Agent of Change berkaitan dengan perubahan pola pikir, budaya kerja harus tersosilisasikan sampai ke lini terbawah.

Nenden dari BKD juga menambahkan terkait Agent of Change yang saat ini sedang dirancang oleh BKD. “Agen perubahan saat ini berubah menjadi agen transformasi, sehingga masih dirancang di BKD. Kita pikirkan ada RB ada ZI, sedang  kita formulasikan. Disini harus ada keterlibatan OPD. Terkait pelaksanaan kalau budgetnya tidak ada, yang terutama adalah komitmennya dulu, hal-hal kecil seperti FGD dll,” ungkap Nenden.***HUMAS DISBUN


Dibaca : 182 kali