BANDUNG – Kebijakan Kerja Sama tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah pertama pemulihan ekonomi daerah, kedua penanggulangan Covid-19, ketiga optimalisasi aset, dan keempat peningkatan pelayanan publik.” Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Koordinasi Kerja sama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja dalam rapat pleno tim koordinasi kerja sama daerah (TKKSD) provinsi Jawa Barat melalui zoom meeting pada Kamis (18/02/21).

“Pemulihan ekonomi daerah antara lain adalah pemulihan UKM dan perluasan tenaga kerja (melalui kerjsa sama dengan pemerintah luar negeri, dengan daerah lain, dan pihak ketiga). Kerja sama yang bisa dilakukan dalam penanggulangan covid 19 adalah diharapkannya pada tahap pertama vaksin akan selesai di akhir Februari dan dilanjutkan untuk pelayan publik seperti pedagang pasar dan lainnya. Optimalisasi aset, kita masih perlu untuk mengoptimalkan aset kita. Seperti lahan yang terlantar. Maka dari itu gubernur mengeluarkan program petani milenial yang memanfaatkan aset lahan yang kosong. Lahan bisa digunakan dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.” Jelas Setiawan.

Setiawan mengatakan peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan seluruh OPD, contoh penaggulangan covid-19 seperti memberikan masukan kebijakan untuk covid atau fase vaksinasi. Contoh lainnya adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat bisa membuat arsip yang nantinya dibutuhkan untuk kedepannya.

“Seluruh perangkat daerah pastinya ada keterkaitan. Esensi rapat ini yaitu kita Ingin membuat sebuah rekomendasi yang konstrukrif dan implementatif kepada gubernur. Arahan dekonsentrasi tugas dan kerja sama Kemendagri, arahan kebijakannya yang ada di pusat yang diharapkan bisa gayung bersambut dengan kami Provinsi Jabar.” Kata Setiawan.

Kerja sama daerah tidak lepas dari Visi dan Misi Jawa Barat. Visi Jawa Barat di tahun 2018-2023 adalah terwujudnya Jawa barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Ada 5 misi pembangunan Jawa Barat yaitu manusia pancasila yang bertaqwa, manusia yang berbudaya, pemerataan pembangunan, daya saing ekonomi, dan pemerintah yang inovatif.

“Transformasi birokrasi 4.0 adalah kita harus bisa menjadi fasilitator dan juga akselerator yang bersih, kompeten, dan berorientasi melayani.” Ucap Setiawan. “Harus juga dikemas sebuah kolaborasi menjadi hal yang penting dan harus secara pentahelix yaitu dimana unsur akademisi, bisnis, komunitas atau masyarakat, pemerintah, dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan.” Sambungnya.

Setiawan mengatakan untuk strategi membangun Jabar Juara ada 5 unsur yaitu inovasi yang bisa dibuat oleh para ASN untuk memudahkan pelayanan publik. Kedua kolaborasi, jangan kita kolaborasi hanya sampai teken MoU saja. Kemudian digitalisasi, di tahun 2021 backbone anggarannya untuk covid 19 dalam hal digitalisasi. Desentralisasi adalah penguatan-penguatan yang bisa kita lakukan mengenai penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah. Terakhir pro bisnis, lingkungan, inklusif dan aktif.  

Jenis-jenis kerja sama menurut Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 2018 diantaranya adalah kerja sama daerah dengan daerah lain (KSDD), kerja sama daerah dengan pihak ketiga (KSDPK), kerja sama daerah dengan Pemda di luar negeri (KSDPL), dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri (KSDLL).

“Capaian kerja sama tahun 2020 menurut IKU Sekda (Realisasi Jumlah Naskah Kerja sama) terealisasikan 84,12% dari target 80%. Dan menurut IKU Gubernur (Efektifitas Kerja sama) terealisasikan 73,43% dari target 60%.” imbuh Setiawan.

Setiawan menjelaskan kinerja kerja sama kita dengan luar negeri sangat luar biasa.  Ada 11 penjajakan sister province salah satunya adalah Negara Ulsan, Korea Selatan, Gerderland, Belanda, dan Setiff, Aljazair. Lalu ada 9 MoU kerja sama sister province diantaranya Negara Sinchuan, Tiongkok, Shizouka, Jepang dan Australia Selatan, Australia. Hal ini dilakukan untuk kemajuan Jawa Barat dan saat ini kita berupaya untuk mengingkatkan dan proses pemulihan ekonomi. Seperti nanti di tanggal 23 Februari mulai menerbangkan kargo dari kertajati menggunakan garuda airlines. Bisa kita gali lagi jalinan pengiriman barang-barang yang bermanfaat di daerah sister provinces kita.

“Kerja sama dengan lembaga luar negeri, kita sudah dalam jalan yang benar. Diantaranya adalah Peace Corps, USA, Oisca, Japang dan Infrastructure Asia, Singapore. Adapun prioritas kerja sama dengan pemerintah luar negeri dan lembaga luar negeri di tahun 2021 adalah salah satunya mitra sister province dengan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Dalam peningkatan kapasitas ASN, dimana ASN yang terpilih bisa kita intership maksimal 1 tahun lamanya di kantor pemerintahan Korea Selatan. Hanya saja karena sedang pandemic hal ini belum bisa tercapai . Saya yakin apabila bisa melakukan intership akan ada peningkatan ASN Jawa Barat.” Kata Setiawan.

Setiawan menjelaskan ada 6 rekomendasi atau arahan kerja sama daerah Provinsi Jawa Barat untuk peningkatan efektivitas kerja sama yaitu pertama perlunya komitmen dari tiap OPD untuk mengimplementasi kegiatan kerja sama baik dengan mitra dalam maupun luar negeri. Ini harus di perhatikan, jika ada MoU harus segera ditindaklanjuti. OPD yang jadi sektor kerja sama harus segera menindaklanjuti dari kerja sama yang telah disepakati. Kedua, Perangkat Daerah proaktif menindaklanjuti perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani. Ketika MoU sudah dilakukan seharusnya langsung dibuat perencanaan dan timeline yang jelas dan bagaimana sustainabilitynya.

Ketiga, koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan terencana, terjadwal dan berkesinambungan. Keempat, perangkat daerah dapat menyusun pemetaan kerja sama setiap tahunnya dalam rangka untuk mendukung pencapaian kinerja untuk mencapai target RPJMD. Kelima, inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan administrasi dan memudahkan koordinasi maupun monitoring tindak lanjut kerja sama, terakhir optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data dan kajian pra dan pasca kerja sama. Dari sekarang periksa dari MoU Perangkat Daerah masing-masing, lalu lakukan 6 rekomendasi tersebut. Jelas Setiawan.

Kemudian perwakilan dari Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Kemendagri Nita mengatakan bahwa TKKSD akan mempunyai peran strategis untuk dapat menciptakan peluang-peluang dalam menambah sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan di daerahnya. Diarahkan untuk optimalisasi yang baik di daerah yang secara keseluruhan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Amanat dari permendagri no. 22 turunan dari PP 28 tahun 2018.

“Untuk menambah pendapatan PD melalui kerja sama, dengan memahami mekanisme kerja sama dan jenis-jenis anggarannya. Apa yang jadi potensi terbaiknya, bagaimana optimalisasi dan juga apakah sesuai dengan kebijakan PD masing-masing. Dengan demikian, tugas TKKSD perlu pemahaman terhadap potensi dan cara melakukan kerja sama, siapa mitra yang dituju, dan tentunya keanggotan TKKSD harus diisi oleh ASN ataupun SDM yang memahami bidang teknis, berasal dari dinas masing-masing dan punya kemampuan untuk memahami dan menjual potensi serta memaksimalkan potensi tersebut, agar mampu menurunkan tantangan-tantangan yang ada supaya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan itu tercukupi.” Kata Nita.

Banyak perjanjian kerja sama menjadi dokumen yang tidur. Ini disebabkan karena pertama kurangnya persiapan, termasuk kurangnya pemahaman dalam pemetaan urusan, menetapkkan prioritas dan mitra yang akan di kerja samakan. Kedua kurangnya koordinasi dari pelaksana kerja sama. ini dapat muncul karena program-program disusun secara top down. Sementara PD sendiri tidak memahami atau menganggap bahwa kerja sama tersebut merupakan prioritas. Sehingga tidak ada sense of belonging. Ketiga kurangnya dukungan anggaran dalam program kerja sama, disebabkan proses pelaksanaan kerja sama itu kurang melibatkan PD yang akan secara langsung melaksanakan kegiatan tersebut.

“Harus di pahami dengan baik oleh tim TKKSD agar prioritas yang ada di wilayahnya dapat dicarikan mitra-mitra yang sesuai, dan mudah-mudahan melalui kerja sama bukan hanya Provinsi Jawa Barat tetapi TKKSD bisa melakukan tugasnya dan dengan potensi masing-masing bisa mencapai visi misi Jawa Barat.” Kata Nita.

Nita mengatakan berkaca dari pada yang sudah tercapai maupun kendala umum, direktur berharap dengan adanya tim TKKSD benar-benar mampu untuk mengawal semua kegiatan atau menetapkan prioritas yang akan dilaksanakan untuk berjalan efektif dan efisien. Mudah-mudahan kedepannya tim TKKSD setiap tahun di rapat pleno bukan hanya menyusun prioritas namun sekaligus juga dapat melakukan penandatanganan program-program yang dilaksanakan tahun kemarin, Di tandatangan dengan pihak-pihak yang kerja sama, agar momen pleno ini lebih bergema.

 “Semoga tim TKKSD dapat memberikan masukan bagi program-program kerja sama yang ada di Provinsi Jawa Barat, dan juga mengoordinasikan program-program yang sedang berlangsung, dan program tersebut dapat memberikan hasil nyata bagi pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Barat.” Tutup Nita.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku Sekretaris TKKSD Dodit Ardian menjelaskan peran TKKSD adalah perencanaan, pemetaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi. Proses kolaborasi yang ada di Provinsi Jabar baik dan tampaknya sudah terjadi kemistri dan tim building yang sangat kuat. Adapun kerja sama Provinsi Jabar antara lain pengembangan kawasan metropolitan rebana bersama 7 pemerintah daerah kabupaten. Integrasi data perpajakan dan konfirmasi status wajib pajak dengan direktorat jendral pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

“Adapun rencana kerja sama daerah 2021 yaitu kerja sama pembangunan antar provinsi salah satunya dengan Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur. Kerja sama dengan pihak ketiga yaitu top karir dan garuda Indonesia. Kerja sama dengan pemerintah daerah luar negeri yaitu Chungcheongnam-do (Korea Selatan). Kerja sama dengan lembaga luar negeri yaitu JHPIEGO.” Kata Dodit.

Dodit menjelaskan mekanisme fasilitasi kerja sama daerah adalah sebagai berikut, penerimaan permohonan fasilitasi rencana kerja sama, penelahaan rencana kerja sama, penyusunan naskah kerja sama, pembahasan naskah kerja sama, dan terakhir penandatanganan naskah kerja sama.  Prosedur untuk penandatanganan naskah kerja sama, satu: pemerintah dalam negeri, ditandatangani oleh gubernur/sekretaris daerah/perangkat daerah. Dua : pemerintah luar negeri
ditandatangani oleh gubernur. Tiga : kementerian/instansi vertikal/ perguruan tinggi negeri/ lembaga lainnya ditandatangani oleh gubernur/sekretaris daerah/perangkat daerah. Empat: pihak ketiga ditandatangani oleh gubernur/sekretaris daerah/perangkat daerah. Kelima: lembaga asing ditandatangani oleh gubernur/sekretaris daerah.

Kemudian Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan bahwa sudah ada kerja sama yang dilakukan diskuk. salah satunya adalah kerja sama dengan blibli.com dengan membuka galeri kolaborasi UMKM Juara juga dengan bank BJB berkolaborasi mengenai pelaksanaan program UMKM Juara. sedangkan rencana kerja sama tahun 2021 adalah dengan telkomsel kolaborasi dalam memberikan solusi hemat komunikasi. kerjasama dengan shopee tujuannya untuk pemasaran produk koperasi dan UMKM Jawa Barat. Dan kerjasama dengan JNE tujuannya fasilitasi gratis ongkir untuk ekspedisi produk-produk UKM Jabar dengan syarat tertentu promosi produk UKM dalam platform JNE.

Tujuan dari rapat pleno ini adalah untuk menyepakati program kerja tim koordinasi kerja sama daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Rapat pleno diakhiri dengan sesi penyepakatan bersama yaitu penandatanganan berita acara. Yang secara virtual diperlihatkan berita acaranya serta dengan perwakilan yang menandatanganinya yaitu Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), Sekretaris TKKSD, dan juga Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.**(HUMAS-DISBUN)


Dibaca : 106 kali