BANDUNG – Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat mengadakan Rapat koordinasi Bidang Aplikasi Informatika bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Jawa Barat dalam rangka implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). (17/02/2021)

‘’Adanya SPBE tiga tahun yang lalu bisa jadi dua mata pisau, satu hal bisa mempercepat atau bisa memperlambat, banyak hal yang kita lakukan akhir-akhir  ini ujungnya digitalisasi’’ ungkap Setiaji, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam sambutan pengantarnya. Kemudian dirinya menjelaskan di sisi lain banyak pengembangan aplikasi di pemerintahan dengan tujuan untuk percepatan layanan khususnya di masa pandemi ini, baik itu aplikasi yang dibuat oleh perangkat daerah maupun oleh pihak lain.

‘’PR nya bukan hanya integrasi antar aplikasi tapi apakah aplikasi tersebut mengisi data yang sama, apakah data referensinya sama, apakah pengembangan aplikasinya juga sudah memenuhi kaedah pengembangan aplikasi. Saya sangat berharap masukan dari para narasumber dan peserta yang hadir pada saat ini’’ begitu tegasnya.

Setiaji mengungkapkan bahwa saat ini Diskominfo Jabar sedang merancang  data kelola aplikasi khususnya di lingkungan Pemprov Jabar agar pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien dan efektif serta memenuhi kaidah standarisasi serta mengacu terhadap rencana induk SPBE yang sdh diterbitkan. Rancangan data kelola aplikasi ini juga dilakukan supaya pengembangan aplikasi tidak hanya sekedar proyek perubahan tetapi juga bisa bermanfaat dan berkelanjutan. ‘’Dari 400 aplikasi ternyata 60% tidak aktif dan tentunya ini menjadi PR kita bersama. Saya berharap rapat koordinasi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan masukan positif’’ begitu ungkap Setiaji kepada  seluruh peserta dalam akhir sambutannya.

Sesuai dengan agenda, rapat kemudian dibagi kedalam dua sesi. Sesi pertama yaitu paparan mengenai pengembangan aplikasi khusus dan proses pengajuan di lingkungan instansi pemerintah yang disampaikan oleh Cahyono Tri Birowo,  Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE dari Kemenpan RB yang dipandu oleh moderator Risdiaga dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat

Sebagaimana diketahui Perpres No 95 tahun 2018 tentang SPBE merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam perpres tersebut juga diatur mengenai aplikasi SPBE yang digunakan oleh instansi pusat maupun daerah untuk dapat memberikan layanannya melalui aplikasi yang terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus. Setiap instansi pusat maupun daerah harus menggunakan aplikasi umum namun selain itu instansi dapat melakukan pengembangan aplikasi khusus yang didasarkan arsitektur SPBE instansi pusat maupun arsitektur instansi daerah.

‘’Saya mencoba meng-highligt terkait dengan tiga hal, yang pertama banyaknya aplikasi yang muncul tapi kemudian apakah aplikasi tersebut memiliki integrasi data, sistem dan hal lainnya. Yang kedua, pada saat aplikasi itu terbentuk maka hal yang utama adalah keberlanjutan operasionalnya karena banyak aplikasi yang tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, apakah dari tata kelola SPBE ini bisa jadi hambatan atau meningkatkan percepatan penerapan digital di daerah”, katanya.

Terkait dengan tiga hal penting diatas Cahyono menjelaskan SPBE tidak hanya terkait dengan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) saja tapi juga terkait dengan bagaimana mencapai layanan pemerintah cepat akuntabel dan bersih. Layanan tersebut didefinisikan sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah dan dikorelasikan dengan instruksi Presiden poin kedua mengenai reformasi transformasi digital di sektor strategis. Berdasarkan poin tersebut layanan dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya konsep Goverment to Citizen (layanan Perlindungan Sosial, Pendidikan, Kesehatan) Goverment to Busines (layanan Perizinan dan lainnya) dan Goverment to Goverment/Employee (layanan Administrasi Pemerintahan).

‘’Dari konsep seperti ini saya harapkan rekan rekan di Pemprov Jabar sudah mulai mendefinisikan apa saja layanan yang akan ditampilkan secara komperhensif di sistem atau di digitalisasi proses bisnis. Dengan adanya SPBE maka kita harapkan seluruh layanan yang berkaitan dengan masyarakat bisa berlangsung secara digital’’ sambungnya.

Di tingkat nasional Cahyono menjelaskan  ada tiga pilar utama dalam mengembangkan SPBE yaitu Sumbe Daya Manusia (SDM), pilar proses bisnis dan pilar teknologi. Ketiga pilar ini akan menunjang layanan publik terintegrasi dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi. Menanggapi masalah mengenai banyaknya aplikasi dengan data yang hampir sama Cahyono menjelaskan ‘’Seharusnya aplikasi-aplikasi yang banyak itu dibagi menjadi dua kelompok saja yaitu layanan publik yang terintegrasi dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi. Peran penting dari Dinas Kominfo dan perangkat daerah lain di Jawa Barat adalah bagaimana mendefinisikan secara bersama aplikasi yang sudah ada diintegrasikan menjadi dua kategori layanan tersebut dan bagaimana inisiatif yang akan dikembangkan nantinya dikelaskan menjadi dua kelompok besar tadi.’’.

‘’Untuk mecapai tujuan di atas maka yang dikelompokan terlebih dahulu adalah proses bisnis digital. Kami harapkan proses bisnis digital inilah yang sudah didefinisikan secara komperhensif oleh Diskominfo dan Perangkat Daerah di Jabar’’ Cahyono menambahkan.

Pilar teknologi dan pilar bisnis perlu didukung oleh sumber daya manusia digital yang kuat dengan kata lain apabila aplikasi tersebut sudah jadi maka kelanjutannya yaitu operasional oleh sdm secara optimal dalam hal ini peningkatan kompetensi menjadi kunci utamanya. Pilar teknologi sendiri terdiri dari aplikasi umum dan aplkasi khusus. Ketiga pilar tersebut kemudian didudkung oleh seluruh manajemen SPBE mulai dari manajemen resiko sampai dengan keamanan informasi.

‘’Terkait pengajuan aplikasi umum dan aplikasi khusus maka tugas  kemenpan RB akan menetapkan mana aplikasi umum dan aplikasi khusus termasuk untuk di daerah. Kami harapkan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang sudah diusulkan akan beroperasi sesuai dengan yang saya paparkan. Bila sudah kami evaluasi kami akan pastikan berkorelasi dengan aplikasi umum SPBE nasional dan peta proses bisnis yang sudah ditetapkan di masing-masing pemerintah daerah’’, tutup Cahyono pada akhir pemaparannya.

Moderator Risdiaga sebelum membuka sesi pertanyaan kemudian kembali menegaskan bahwa pembangunan aplikasi harus sesuai dengan kriteris tata kelola sesuai dengan manajemen aplikasi dan pengajuan aplikasi umum dan khusus akan ditetapkan setelah dievaluasi oleh tim koordinasi nasional.

Sesi ke dua yang berlangsung pada pukul 13.00-15.00 paparan mengenai Kebijakan Pengelompokan Bidang Usaha Berbasis Platform Digital di daerah yang disampaikan oleh  Lien Suhari, Statitisi Madya Koordinator Fungsi Pengembangan Standarisasi dan Klasifikasi Statistik Direktorat Pengembangan Teknologi Sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS). Membuka sesi pemaparan Risdiaga menjelaskan bahwa saat ini banyak bermunculan perusahaan start up mulai dari sektor transportasi maupun retail, dari hal tersebut diperlukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI bisa digunakan sebagai monitoring evaluasi untuk kegiatan perekonomian dalam kurun waktu tertentu.

Pada awal pemaparan Lien menjelaskan ‘’Pemerintah memiliki kewajiban pembinaan dan pengawasan di dalam sektor  usaha yang ada di dalamnya, bagaimana mengaturnya maka digunakanlan Klasifikasi Lapangan Usaha’’.

‘’KBLI digunakan sebagai database untuk perijinan satu pintu melalui proses assesment digital. Dari klasifikasi ini nantinya juga akan menjadi acuan standarisasi sinkronisasi dan penyelenggaraan statistik lalu meluas dengan digunakan juga untuk peraturan peraturan yang terkait. Sekarang digunakan untuk penetapan izin berusaha, akta dan sebagainya. Klasifikasi alat yang tepat akan menghasilkan sebuat output atau akurasi yang tepat. Di KBLI yang akan kita tera adalah terkait lapangan usaha maka klasifikasi yang akan digunakan berbasis lapangan usaha.’’ ungkap Lien kepada para peserta rapat

Dalam membedakan klasifikasi satu dengan klasifikasi lainnya dilihat dari proses, output, input dan teknologinya. KBLI membagi proses seluruh lapangan usaha terbagi habis menjadi 21 kategori, ada kategori A hingga kategori U yang mulai dari badan internasional hingga extra internasional lainnya. KBLI mengcover seluruh aktivitas ekonomi baik yang memiliki harga pasar maupun yang tidak memiliki harga pasar, maupun undercover. KBLI terdiri lima item yaitu kategori yang merupakan paling luas, golongan pokok, golongan subgolongan dan kelompok yang sudah bersifat homogen.

Risdiaga kemudian meringkas kembali pemaparan yang telah disampaikan bahwa ‘’Ada total 1789 kode KBLI terbaru 2020 atau bisa dikatakan aktivitas yang ada saat ini. Penentuannya dimulai dari aktfitas usaha, barang jasa apa yang diproduksi kemudian bergerak di sektor apa hingga nantinya dapat ditemukan nomor KBLI. Terminologi digital adalah peningkatan value melalui sistem digital. Untuk perdagangan diatur oleh Perpres PPMSE dimana disebutkan apa iti pedagang atau merchant lalu penyelenggara atau PPMSE , penyelenggaran sarana atau perantara atu intermediate service. Ada dua kategori terkait platform digital yaitu kategori J komunikasi informatika dan kategori G perdagangan. Pencarian KBLI ini bisa dilakukan dengan mengakses SI BAKU Online atau SI BAKU Mobile.

Dinas Perkebunan sebagai peserta rapat merasa terpacu untuk mengintegrasikan semua inovasi yang berupa aplikasi digital di Dinas Perkebunan menjadi satu kesatuan utuh untuk bisa diakses pengguna dengan cara tidak terpisah-pisah.  Disbun juga terdorong untuk mensosialisasikan lebih aktif segala inovasi digital bagi petani sebagai penerima manfaat. Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi titik terang betapa pentingnya suatu perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.***HUMAS DISBUN


Dibaca : 226 kali