BANDUNG - Dalam upaya melindungi hasil kreativitas dan inovasi yang dihasilkan  Perangkat Daerah dan Biro maka ditetapkanlah Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Barat No.10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan  Kekayaan Intelektual, ungkap Kepala  Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Jawa Barat pada  acara Sosialisasi Kekayaan Intelektual bagi Perangkat daerah dan Biro  di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui virtual meeting pada Rabu (24/02/2021).

Menurut Linda Perda ini harus dipahami dan disiapkan Peraturan Gubernur nya agar dapat  ditindaklanjuti implementasi perda tersebut di Provinsi Jawa Barat. “Jika kita amati kekayaan intelektual itu memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat umum sebagaimana diamanatkan oleh UU 1945. Jawa Barat memiliki berbagai hasil kreativitas dan inovasi. Kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional sebagai sumber daya yang harus dilestarikan dilindungi dibina dan dikembangkan sehingga mendukung daya saing Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia.” begitu ungkapnya.

Upaya melindungi hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional di Jabar telah ditetapkan Perda No.5/2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) yang pada perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan per-UU-an yang ada sehingga perlu diganti.

UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi meyatakan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan LITBANG serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. Kemudian perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan LITBANG, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/atau pemda kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan perundang-undangan.

“Itulah tugas kami dari BP2D untuk terus mencari dan membawa hasil kelitbangan ini dari perguruan tinggi dan lembaga litbang kepada pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.” ungkap Linda.

Kemudian Linda memaparkan mengenai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran V mengenai Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan dan Lampiran Z mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata. Lalu Linda pun menjelaskan apa itu Hak Kekayaan Intelektual dan apa yang termasuk didalamnya. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas   karya ciptanya, meliputi hak cipta, hak paten, merek, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas apa yang diciptakan seseorang di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri inovasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannnya. Kemudian ada ekspresi budaya nasional dan lainnya. Jadi yang mungkin paling banyak kita fasilitasi di BP2D (Jabar) umumnya hak cipta dan hak paten untuk berbagai inovasi yang sudah dihasilkan oleh perangkat daerah dan biro yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.” Jelas Linda kepada para peserta sosialisasi.

Maksud dari No.10 Tahun 2018 tentang Kekayaan Intelektual (KI) adalah mewujudkan daya saing sumber daya daerah dan nilai tambah kreativitas dan inovasi daerah melalui peningkatan produktivitas kreativitas dan inovasi daerah. Kemudian tujuan dari KI adalah mendorong peningkatan produktivitas kreativitas dan inovasi KI masyarakat Jawa Barat, mengembangkan masyarakat berbudaya IPTEK dan Inovasi lalu yang terakhir adalah memberikan kepastian hukum atas KI yang dihasilkan. Ruang lingkup KI yang pertama, pengelolaan KI yang dihasilkan masyarakat dan Pemda Provinsi kemudian fasilitasi berbagai kegiatan pengelolaan yang terdiri dari inventarisasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, kerjasama, sistem informasi, partisipasi masyarakat serta pembinaan dan pengawasan.

Pada BAB II diatur mengenai Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional, Pemda Provinsi sebagai pemegang Hak Cipta kemudian memberikan Lisensi atau Hak Cipta kepada perorangan atau sekelompok orang. Hak Cipta yang dimaksud disini meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra seperti contoh buku, karya seni rupa/arsitektur, peta, potret, dan lain-lain.

Linda kemudian menambahkan “Pemda provinsi sebagai pemegang hak cipta memberikan royalti hak cipta yang dikomersialkan dalam hubungan dinas atau hubungan kerja dengan pemprov sebagai pemberi kerja.”

Dalam BAB III mengenai Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional dijelaskan bahwa Pemda Provinsi mengelola ekspresi budaya tradisional dan hak cipta dipelihara oleh negara dan pendanaannya berasal dari pemda. Ada enam hal termasuk dalam ekspresi budaya tradisional yaitu prosa, puisi, musik, upacara adat, tarian dan seni rupa. Pada BAB IV Pemda Provinsi berperan sebagai pemegang hak paten meliputi dan kewenangannya antara lain memberikan lisensi juga royalti pada atas paten yang dikomersilkan dan investor dapat melaksanakan paten.  

BAB V memuat tentang merek dan menjelaskan bahwa pemda provinsi sebagai pemegang hak atas merek, memberikan lisensi merek. Pengertian merek sendiri adalah gambar/logo/nama/kata/huruf/angka/warna. BAB VI menjelaskan tentang indikasi geografis dan pemda provinsi dapat berperan sebagai pemohon indikasi geografis untuk barang dan produk seperti sumber daya alam barang kerajinan tangan maupun industri.  Berikutnya masuk ke BAB VII mengenai varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial dimana di dalamnya terdapat aturan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum menggunakan varietas lokal untuk membuat varietas turunan esensial, mewakili kepentingan masyarakat pemilik varietas lokal memberikan nama varietas lokal, memberikan tanggapan saran perbaikan nama varietas lokal, membuat perjanjian penggunaan varietas lokal, dan mewakili kepentingan masyarakat pemilik varietas lokal.

BAB VIII adalah tentang pemilikan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual yang dihasilkan melalui kegiatan litbang oleh perangkat daerah merupakan milik pemerintah daerah. Dalam hal pembiayaan kegiatan litbang dibiayai sebagian oleh pemerintah daerah provinsi dan sebagian oleh pihak lain, kekayaan intelektual menjadi milik bersama yang dituangkan dalam perjanjian. Bab selanjutnya yaitu BAB IX tentang Inventrisasi kekayaan Intelektual.

Linda menjelaskan “Gubernur menyelenggarakan inventarisasi kekayaan intelektual yang dihasilkan di daerah dan provinsi. Jadi BP2D menginventarisasi KI yang dihasilkan oleh perangkat daerah yang ada di wilayah provinsi. Setidaknya ada 7 bidang yang diinventarisasi yaitu bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang pangan dan bidang lainnya.”

“Melalui sosialisasi ini diharapkan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dapat berkolaborasi  dengan BP2D dalam menginventarisasi inovasi-inovasi yang ada sehingga  dapat kami tetapkan sebagai Kekayaan Intelektual” tambah Linda.

Dalam BAB X Linda memaparkan bahwa ada 4 pencatatan kekayaan intelektual yang difasilitasi oleh Gubernur melalui BP2D yaitu: a. Pencatatan Hak Cipta; b. Pendaftaran Paten, c. Pendaftaran Merek dan Merek Kolektif; d. Pendaftaran Indikasi Geografis. Linda kemudian mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada di BP2D selama ini pencatatan didominasi oleh Hak Cipta dan Hak Paten.

Terakhir pada BAB XI isinya membahas mengenai Pemanfaatan KI. Pemda Provinsi menyelenggarakan tata kelola pemanfaatan KI yang dihasilkan wilayah provinsi. Kemudian Gubernur menyelenggarakan penyebaran informasi KI yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan penlindungan KI. Selanjutnya Gubernur menyelenggarakan alih teknologi KI kepada Badan Usaha, pemerintah lain atau masyarakat. Dalam hal alih teknologi KI yang sebagian  kegiatan   dibiayai oleh pihak lain, pelaksanaan Alih Teknologi KI diatur dalam perjanjian.

“Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini kita bisa betul-betul memahami Perda yang sudah 3 tahun ditetapkan.   Kita sedang menyiapkan Peraturan Gubernur untuk menguatkan Perda ini. Untuk lebih jelasnya materi akan disampiakan oleh Pak Dodong’’ begitu kata Linda dalam menutup sesi paparannya mengenai Perda Prov.Jabar No.10 Tahun 2018.

Sosialisasi kemudian dilanjutkan ke sesi kedua dengan narasumber Dodong Sofyan Sachmid dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan materi Penguatan Kekakayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

“Biasanya kekayaan intelektual itu lahir dari suatu penelitian dan pengembangan. Tentunya harus ada research dan kegiatan litbang kemudian tentu disitu kita wajib melakukan perlindungan KI atau IP protection. Maksudnya ketika saat nanti KI mulai memasuki pasar, KI tersebut sudah aman dan ketika memanfaatkanya KI tersebut sudah jelas merupakan hasil kegiatan penelitian yang ada di Jawa Barat. Kita harus selalu berorientasi  pada pasar. KI harus bisa menghasilkan profit karena apabila KI tidak bisa menghasilkan profit maka akan menjadi beban biaya dalam pemeliharanya”.ungkap Dodong.

Urgensi perlindungan sangat diperlukan dalam pengelolaan KI. Dengan adanya Perlindungan KI pencipta atau inventor akan mendapatkan insentif atas keberanian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian ada nilai ekonomi yang akan mendorong kreatifitas yang lebih lagi. Si penemu akan selalu terdorong untuk menemukan sesuatu yang baru yang lebih canggih sedangkan bagi pengguna di pasar itu akan tersedia produk yang bermanfaat yang sudah terlindungi dengan hukum. Jadi secara moral pencipta harus dihargai. Bagi negara sendiri urgensi perlindungan KI juga penting untuk peningkatan daya saing industri, peningkatan kapasitas IPTEK dan menumbuhkan perekonomian bagi negara.

“Kalau tidak dilindungi orang akan bebas menggunakan KI sehingga tidak ada insentif untuk para  pencipta KI dan di pasar akan muncul barang-barang bajakan. Bagi negara sendiri akan berdampak negatif karena tidak akan ada daya saing lagi di pasar” tegas Dodong.

Ada dua kata kunci yang penting di dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu intelektual dan kreatifitas. Definisi HKI sendiri adalah suatu hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta, inventor atas karya yang dihasilkan dengan kreatifitas dan kemampuan intelektual manusia yang memiliki dampak manfaat bagi masyarakat. Yang diberikan dari negara kepada para pencipta atau inventor adalah berupa hak eksklusif yang terdiri dari hak untuk menggunakan, untuk memperbanyak, untuk menyebarluaskan, untuk mengalihkan, untuk memberi izin pada pihak lain, untuk melarang pada pihak lain, untuk menjual atau melisensikan atau untuk memperoleh manfaat ekonomi lainnya atas inovasi ciptaanya.

Kekayaan Intelek dibagi 2 besar yaitu Hak Cipta dan Kekayaan Industri. Sebagai contoh setiap produsen gadget memiliki teknologi dan tampilan khas masing-masing untuk setiap produknya dan semua itu dilindungi hak cipta, merek, desain, paten serta rahasia dagangnya secara internasional.

“Ringkasnya untuk cabang KI itu adalah hak cipta, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak dan sirkuit terpadu, paten dan rahasia dagang” kata Dodong.  Lebih lanjut Dodong menjelaskan untuk hak cipta lama perlidungannya hingga 50 tahun plus 50 tahun setelah pencipta meninggal. Kemudian untuk merek, desain industri dan desain tata letak dan sirkuit terpadu perlidungannya berlaku 10 tahun. Lalu untuk perlindungan Varietas tanaman berlaku 25 tahun untuk tanaman tahunan dan 20 tahun untuk tanaman musiman. Sedangkan untuk hak paten berlaku selama 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Untuk rahasia dagang akan terus berlaku sela informasi tetap dijaga.

“Intinya kita harus melakukan pedataan terhadap hasil-hasil pengembangan yang ada di setiap perangkat daerah kemudian diintegrasikan dan harus difasilitasi. Maksud dari fasilitasi disini yaitu untuk paten tentunya harus ada bantuan bagaimana membuat draft paten karena tidak mudah melakukannya. Jadi harus ada bimbingan teknis khusus kepada para perangkat daerah untuk membuat draft paten agar inovasi-inovasinya dapat didaftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM”. begitu ungkap Dodong.

Mengawali sesi tanya jawab perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Febby mengajukan pertanyaan mengenai fasilitasi pencatatan kekayaan intelektual yang sifatnya komunal serta pengeloannya, karena di Disbudpar sudah ada pencatatan kekayaan komunal (aspek warisan budaya) karena kekayaan komunal merupakan salah satu penyumbang tersesar untuk dimensi pembangunan kebudayaan.

Menjawab pertanyaan tersebut Linda Al Amin menjawab “Selama itu masih ranah BP2D saya kira masukan saja atau daftarkan saja. Karena berdasarkan Perda memang tugas BP2D yang memfasilitasi.”

Kemudian pada sesi tanya jawab berikutnya Anton Nurcholis Kasi Tanaman Semusim dan Rempah dari Dinas Perkebunan Provinsi Jabar mengajukan pertanyaan inovasi seperti apa yang bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual. Menanggapi pertanyaan tersebut Dodong lalu menjelaskan bahwa  dalam perda sudah jelas apabila suatu perangkat daerah memiliki inovasi contoh berupa aplikasi, maka bisa saja aplikasi tersebut diberikan copyright kemudian untuk sektor perkebuanan bisa juga metoda perbanyakan tanaman didaftarkan sebagai hak paten. (***HUMAS DISBUN)


Dibaca : 52 kali