BANDUNG - Dalam upaya meningkatkan pemahaman perangkat daerah  mengenai belanja pemerintah melalui katalog elektronik dan toko daring sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa  (PBJ) menyelenggarakan webinar series dengan tema “PBJ Menyapa : Tata Cara Belanja Katalog Elektronik dan Toko Daring/Mbizmarket”. Kegiatan webinar yang dihadiri oleh 400 lebih wakil perangkat daerah di Lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat ini dibuka oleh Kepala  Biro PBJ Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah dengan host Alfi dari Biro PBJ (02/03/21).

Membuka sesi pertama webinar Ika Mardiah memaparkan mengenai regulasi pengadaan barang dan jasa termasuk didalamnya mengenai katalog elektronik juga toko daring dalam Perpres No.16 Tahun 2016 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah j.o Perpres No.12 tahun 2021 ada dalam peraturan LKPP Nomor 11 tahun 2018 tentang katalog elektronik.

“Dalam Perpres 4 tahun 2015 pasal 110 ayat (4) Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya melakukan ePurchasing terhadap barang dan jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elekronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I. Perpres 16 tahun 2018 pasal 50 ayat (5) pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan  untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.”

Adapun metode pemilihan penyedia sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 pasal 38 ayat 1 yaitu ePurchasing atau toko elektronik, pengadaan langsung dengan nilai maksimal 200 juta, kemudian penunjukkan langsung dapat dilakukan dalam keadaan  tertentu seperti contoh dalam rangka penanggulangan covid-19. Lalu tender cepat dengan spek dan volume pekerjaan yang sudah ditentukan secara rinci dan pelaku terkualifikasi dalam SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), kemudian tender dapat dilakukan jika tidak dapat menggunakan metode lainnya.

Pengertian Pengadaan barang atau jasa secara elektronik dalam Pepres Nomor 16 tahun 2018 pasal 69 adalah Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

  1. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
  2. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau Toko Daring.
  3. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Retail Online.

“Kemudian untuk penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kegiatan dimungkinkan penyebutan merek terhadap: a. komponen barang/jasa;  b. suku cadang; c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring, ini biasanya dilakukan saat melakukan tender cepat.” Ucap Ika.

“Dalam pasal 72 A barang atau jasa yang ditransaksikan melalui toko daring memiliki kriteria standar atau dapat distandarkan, memiliki sifat resiko rendah dan harganya sudah terbentuk di pasar dan barang tersebut tidak ditayangkan pada katalog elektronik. Maksudnya adalah barang sudah ada di katalog elektronik tidak bisa dibeli di toko daring. Ketentuan lebih lanjut mengenai toko daring diatur dalam peraturan Kepala Lembaga” tambah Ika.

Selanjutnya Ika menjelasakan mengenai terminologi Katalog Elektronik, ePuchasing dan kontrak katalog. “Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia. ePurchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Kontrak katalog adalah perjanjian kerjasama antara Kepala LKPP/Menteri/Kepala Daerah dengan penyedia untuk pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik sebagai dasar melakukan ePurchasing. Manfaat katalog elektronik adalah yang pertama efisien dalam artian menghemat sumber daya (manusia, waktu, dan biaya), transparan (harga barang/jasa dan spesifikasi teknis transparan (bisa diakses siapa saja), pengurangan biaya memperoleh cost reduction melalui pemotongan rantai distribusi dan konsolidasi pengadaan, sesuai kebutuhan artinya dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhan (sesuai kualitas, merk, fungsi dan layanan yang diberikan).”

“Adapun proses ePurchasing nanti akan dijelaskan secara lebih jelas oleh narasumber berikutnya.” sambung  Ika.

Ika kemudian memaparkan mengenai jenis-jenis katalog elektronik. Katalog lokal adalah katalog yang dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah. Terdapat 4 (empat) komoditas katalog lokal : makanan dan minuman; hotmix; jasa keamanan; dan jasa kebersihan.

Mengenai awal mula pencanangan pemanfaatan toko daring Ika kemudian menjelaskan “Dalam Rencana Aksi Nasional (Renaksi) pencegahan korupsi Tahun 2021 salah satu yang ditekankan adalah penambahan komoditas katalog lokal yaitu Alat Tulis Kantor (ATK) dan Seragam kaki, untuk perangkat daerah mungkin ada usulan untuk seragam lainnya seperti contoh seragam pramuka. Kemudian KPK dalam rencana aksinya mengenai pemanfaatan toko daring atau di Jawa Barat kita ada Mbizmarket untuk pembelanjaan dibawah 50 juta untuk semua perangkat daerah dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Di tingkat nasional pemberlakukan pembelajaan di toko daring  ini targetnya dilakukan di 12 Provinsi dan Jawa Barat menjadi percontohan untuk provinsi lain ”

“Mbizmarket ini wajib digunakan karena sudah ada MoU antara Pak Gubernur dengan Pimpinan Mbizmarket dan juga ada Peraturan Gubernur yang mengatur pembelanjaan Mbizmarket” tegas Ika.

Layanan untuk katalog lokal makanan dan minuman yaitu Kawasan Metropolitan 1 yaitu Kawasan Bandung Raya. Pengadaan  komoditas ini untuk tahun 2021 tentunya menggunakan epurchasing dengan menggunakan katalog lokal yang sudah ada. Apabila tidak ada yang tersedia dalam katalog maka dapat melakukan pemelian dalam Mbizmarket. Kemudian apabila penyedia/rekanan yang menjadi langganan tidak ada dalam Mbizmarket maka segera daftarkan ke Mbizmarket dengan cara menghubungi LPSE. “Jadi tidak adanya rekanan di Mbizmarket tidak bisa menjadi alasan Perangkat daerah tidak melakukan pembelanjaan di Mbizmarket. Pendaftaran serta pelatihan tidak dipungut biaya. Serta biaya untuk transaksi juga tidak ada apabila penyedia memiliki rekening yang sama dengan bendahara di perangkat daerah” tegas Ika.

Ika mengungkapkan bahwa persyaratan pelaku usaha untuk mendaftar di Mbizmarket sangat mudah yaitu KTP, NPWP dan Surat Keterangan Usaha. Manfaat menggunakan Mbizmarket yaitu mendapatkan harga terbaik, tecapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas transaksi kemudian proses pengadaan lebih efektif dan efisien dengan waktu yang singkat serta mendorong transformasi digital dan UMKM. Selanjutnya Mbizmarket bekerjasama juga dengan Provinsi lain diantaranya Bali, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengan, Riau dan Sulawesi Selatan. Untuk tingkat kabupaten Beberapa kota sudah menggunakan fasilitas Mbizmarket.

Selanjutnya untuk tahun 2020 Ika memaparkan bahwa pembelanjaan untuk belanja dengan nominal sampai 50 juta masih rendah, hanya 8.9 miliar. Untuk proses transaksinya sendiri yaitu perangkat daerah melakukan purchase order disampaikan kepada penjual lalu penjual melakukan konfirmasi transaksi lalu perangkat daerah melakukan konfirmasi terima barang kemudian pembayaran dilakukan melalui internet banking oleh bendahara langsung kepada penyedia dan dapat pula melakukan proses nego. Ika mengingatkan kepada para perangkat daerah supaya membayar sesegera mungkin supaya mendorong UMKM untuk berkembang.

Ika kemudian menjelaskan mengenai progres belanja toko Mbizmarket pada periode Januari Februari. PPK/PP yang aktif sebanyak 65 dengan jumlah paket 95 dan total belanja Rp. 833.757.377,-hingga Februari 2021. Untuk progres belanja di katalog nasional pada periode Januari – Februari 2021 untuk belanja Fasilitas Kesehatan ada 1 OPD dan 1 paket sedangkan untuk internet service ada 4 OPD dengan 32 paket.  

Progres belanja di katalog lokal 2021 periode Jan- Feb 2021 terdapat pembelanjaan  untuk hotmix 1 OPD yaitu Bina Marga dengan 17 paket, untuk jasa keamanan 25 OPD dan 445 paket, jasa kebersihan 24 OPD dengan 280 paket dan untuk pembelanjaan makanan minuman dilakukan oleh 11 OPD dengan jumlah 161 paket.

“Kepada Para Perangkat daerah yang belum menggunakan silahkan coba untuk memanfaatkan katalog lokal. Untuk katalog lokal yang dikelola oleh Pemprov Jabar ini tidak hanya dipergunakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat tetap juga digunakan oleh instansi pusat dan daerah juga oleh perguruan tinggi. Hal ini tentunya merupakan hal yang sangat membanggakan.” Ungkap Ika.

Pada akhir paparannya Ika sekali lagi menghimbau kepada Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk mendaftarkan rekanannya di Mbizmarket karena ini merupakan sebuah kewajiban dan apabila membutuhkan bimbingan atau arahan, para perangkat daerah bisa menghubungi pihak LPSE secara langsung atau melalui email.

Sesi selanjutnya paparan dilanjutkan oleh Dari Darohman, Trainer dari LPSE Jabar yang membahas terkait tentang tata cara e-purchasing baik katalog lokal maupun nasional. Dari menjelaskan sekilas gambaran mengenai alur tata cara pembelian atau pemesanan barang dan jasa melalui aplikasi ePurchasing.

“Mungkin kebanyakan katalog lokal Jawa Barat menggunakan proses purchasing dengan fitur dengan negosiasi harga. Dimulai dari PP atau PPK yang menjadi pemesan, apabila PPK yang akan memesan maka PPK harus mulai dengan masuk ke  katalog elektronik dan membuat rencana pengadaan secara offline lewat LPSE dimana akun PPK terdaftar. Jadi proses ini maksudnya untuk mempermudah Ibu/Bapa apakah barang dan jasa yang akan ibu pesan tersedia atau tidak di katalog,  selain itu dilihat juga stock barang dan jasa tersebut  apakah sesuai dengan kebutuhan yang akan dipesan atau tidak.” Kata Dari pada awal pemaparannya.

Pihaknya kemudian menjelaskan apabila sudah sesuai maka masuk ke aplikasi ePurchasing untuk melaksanakan pemesanan pada SPSE dimana PPK terdaftar. Setelah login ke aplikasi SPSE lalu masuk ke aplikasi eProc Lainnya dan pilih aplikasi ePurchasing  kemudian pilih produk yang akan dipesan lalu buat paket, selanjutnya isi dan kirim pesanan yang sudah dibuat oleh PPK tadi. Apabila kurang dari 200 juta yang melakukan pemesanan harus Pejabat Pengadaan dengan alur pemesanan yang sama. Setelah membuat pesanan apabila harga dari produk tersebut harus dinegosiasi maka masukan harga yang akan dinego, apabila tidak mencapai kesepakatan maka pesanan dapat dibatalkan. Apabila negosiasinya disepakati maka pesanan akan terlihat ke penyedia dan notifikasi akan didapatkan oleh penyedia sehingga penyedia bersiap untuk membuka pesanan yang dikirim.

“Setelah disetujui negonya oleh PPK maka pesanan paket akan masuk ke penyedia kemudian penyedia akan memprosesnya dengan terlebih dahulu login ke eKatalog. Setelah login dan melihat pesanan dari pemesan maka penyedia akan melihat hasil negosiasi yang telah dibuat oleh PPK. Apabila harga nego yang dibuat pemesan tadi sesuai dengan keinginan penyedia maka penyedia akan langsung menyepakati harga  yang sudah diinput, apabila perlu dinego kembali kemudian penyedia akan bisa menginputkan harga nego baru dan akan langsung ada pemberitahuan kepada pemesan. Apabila harga sudah disepakati kedua belah pihak maka penyedia harus menentukan distributor baik itu penyedia itu sendiri ataupun penyedia lain yang bekerjasama sesuai dengan persetujuan untuk menjadi distributor penyedia berkontrak.” begitu jelas Dari.

Setelah melakukan penjelasan mengenai langkah-langkah transaksi yang dilakukan oleh pemesan (PP/PPK), penyedia dan distributor dalam aplikasi ePurchasing. Kemudian Dari melakukan simulasi pemesanan dengan langkah awal masuk ke dalam aplikasi SPSE kemudian masuk kedalam menu aplikasi ePurchasing hingga pemesanan dibuat dan selesai.

Untuk sesi terakhir diisi oleh Rivi Rahman yang merupakan perwakilan dari Mbizmarket yang dibangun untuk mengatasi tantangan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Dengan adanya Mbizmarket ini diharapkan pengadaan barang dan jasa di Jawa Barat semakin mudah dan tidak rumit serta lebih efektif dan efisien. Kemudia lebih lanjut Rivi menjelaskan tata cara pemesanan produk pada Mbizmarket yang memang sudah memiliki MoU bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bidang pengadaan barang dan jasa.(***HUMAS DISBUN)


Dibaca : 179 kali