BANDUNG – Keberhasilan sub sektor perkebunan merupakan representasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh stakeholder pembangunan perkebunan di Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan “Hendy Jadnika” pada peserta Forum Perangkat Daerah sesaat sebelum memaparkan Renja 2022 Dinas Perkebunan. Pihaknya mengatakan Dinas Perkebunan selalu memandang bahwa pencapaian keberhasilan pembangunan sektor perkebunan   harus dilaksanakan secara sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Forum Perangkat Daerah ini akan berlangsung selama 3 hari dalam bentuk  hybrid, hari pertama diselenggarakan secara daring  pada  Selasa (16/03/2021). Hari ke dua, Rabu (17/03/2021) dan hari ketiga, Kamis (18/03/2021) diselenggarakan secara luring di hotel Aston Bandung.

Hendy menuturkan, disaat pandemi Covid-19 meluluhlantahkan seluruh sektor, sub sektor perkebunan juga ikut terdampak terutama di hilir.  Menurutnya  forum perangkat daerah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi proses penyusunan rencana kerja pembangunan perkebunan Jawa Barat tahun 2022. Sedangkan  tujuan utamanya untuk mencapai kesepahaman bersama tentang rencana kerja pembangunan perkebunan tahun 2022 sehingga dapat berjalan secara sistematis, efektif, dan efesien serta menghasilakn manfaat bagi seluruh usaha perkebunan di Jawa Barat.

Forum Perangkat Daerah yang mengambil tema Akselerasi Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Nilai Tambah tersebut dihadiri seluruh stakeholder perkebunan termasuk perwakilan Kementan yaitu Dirjen Perkebunan, mitra kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, kepala perangkat daerah dari 22 daerah kabupaten/ kota yang menangani sub sektor perkebunan, kepala Bappeda Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat, Asosiasi berbagai komoditas perkebunan lingkup Jawa Barat, pejabat struktural dan fungsional lingkup Dinas Perkebunan Jawa Barat, serta beberapa pihak yang terkait dengan rencana pembangunan perkebunan tahun 2022.

Asisten Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan, Taufiq Budi Santosa menuturkan bahwa penyebaran covid-19 ini telah berlangsung selama satu tahun dan telah menimbulkan ketidakstabilan berbagai sektor perekenomian, tidak terkecuali di sektor pertanian termasuk di dalamnya sub sektor perkebunan. BPS merilis angka NTP Perkebunan di Jawa Barat mengalami penurunan tertinggi pada tahun 2020 yakni sebesar 5,57%. Dimana tahun 2019 total rata-rata NTP sebesar 97,41, sementara tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 92,72. Rendahnya NTP ini dapat disebabkan oleh rendahnya harga yang diterima oleh petani atau tingginya nilai yang dibayar oleh petani. Nilai yang diterima petani berasal dari hasil penjualan produk pertanian, sedangkan nilai yang dibayar oleh petani dipengaruhi oleh nilai dari konsumsi rumah tangga petani dan biaya modal yang digunakan untuk produksi pertanian.

“Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perkebunan terus berupaya untuk meningkatkan NTP tersebut. Upaya-upaya tersebut terlihat dengan meningkatnya NTP sub sektor perkebunan rakyat pada awal tahun 2021 ini mengalami kenaikan hingga 1,83% dibandingkan bulan Desember tahun 2020”, tambah Taufiq.

Selain itu Taufiq mengungkapkan bahwa Kementan juga terus mendorong peningkatan produksi nilai tambah, daya saing perkebunan dalam rangka peningkatan ekspor dan pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian, yaitu pertanian yang maju, mandiri, dan modern yang dijabarkan dalam 5 program utama yaitu: ketersediaan, akses dan konsumsi pangan yang berkualitas, peningkatan nilai tambah dan daya saing industri, riset serta inovasi dan teknologi.

Menurut Taufiq ada tiga tahapan di Jawa Barat dalam rangka pemulihan ekonomi yakni tahap pertama tahap penyelamatan yaitu tahun 2020-2021, tahap kedua pemulihan ekonomi yaitu tahun 2022-2023, tahap penormalan ekonomi yaitu tahun 2023-2024. Menurut Gubernur Jabar ada 7 potensi ekonomi baru pasca pandemic, 4 diantaranya terkait dengan peran sektor perkebunan yaitu swapangan, swasemba teknologi, digitalisasi ekonomi dan penerapan ekonomi berkelanjutan.

“Kita menyadari dalam usaha perbaikan pembangunan sub sektor perkebunan ini tidaklah mudah. Aspek penerapan teknologi, rendahnya SDM, rendahnya produktivitas dan mutu hasil, alih fungsi lahan perkebunan ke non perkebunan, rendahnya akses petani terhadap modal. Selain itu di daerah tertentu terjadi keadaan yang kurang menguntungan seperti bencana alam, konflik lahan. Tentu saja ini semua tidak bisa hanya dikerjakan oleh Dinas Perkebunan Jawa Barat sendiri, tetapi harus ada dukungan dari berbagai pihak.” Ungkap Taufiq pada akhir sambutannya.

Sekretaris Dirjen Perkebunan, Antarjo Dikin mengungkapkan bahwa fokus perkebunan nasional saat ini adalah pada sektor hilirisasi. Selain itu, masalah perbenihan juga menjadi penting karena melihat varietas di lapangan masih varietas-varietas lama. Supaya provitas yang kita dapatkan tinggi dan kompatibel dengan iklim di Indonesia harus ada pengembangan budidaya yang efisien dan harus sesuai dengan agroklimat. “Kita sangat berharap khususnya bagi Jawa Barat dengan adanya petemuan ini bisa menyesuaikan lagi untuk pembangunan perkebunan di Jawa Barat”, ungkap Antarjo.

Kemudian Antarjo menyinggung terkait masalah OPT yang sangat dinamis. Menurutnya untuk OPT di Jawa Barat termasuk yang paling baik dibandingkan daerah-daerah di Sumatera. Yang menjadi kekhawatirannya adalah terkait konservasi karena penggunaan pestisida. Dengan begitu akan  sangat sulit untuk mencapai desa organik atau perkebunan organik. Untuk itu pihaknya berkonsolidasi dengan Dirjen PKH untuk mendapatkan bantuan pupuk organik.

“Jadi atensi kita untuk ke depan harus sinergitas, artinya Dirjen Perkebunan, PKH, Hortikultura dan tanaman pangan harus sama-sama tidak ada kapling-kaplingan, nilai utamanya harus integrated farming. Pemanfaatan lahan secara maksimal, di dalam dunia kehutanan sering disebut agroforesty tapi kalau di perkebunan kita sebutnya integrated farming”, ungkap Antarjo.

Selanjutnya Antarjo juga menekankan kembali terkait peningkatan mutu dan pasca panen inilah yang menjadi hilirisasi. “Apa yang sudah dikembangkan oleh pekebun harus diidentifikasi untuk menghasilkan hasil yang maksimal, supaya tidak lagi petani kita menjual yang raw material artinya sudah menuju ke bentuk olahan, paling tidak sudah setengah olahan. Jadi nilai tambahnya ini ada di petani”, tambah Antarjo.

“Seperti kemarin komoditas kelapa sudah bisa ekspor arang kelapa, tidak hanya terbatas kelapa untuk komoditas lain juga harus terus dipacu.  Misal di Jabar juga untuk produksi teh sudah cukup baik, kita bisa menjual tehnya itu dalam bentuk ekstrak. Untuk itu promosi harus terus digalakkan, standarisasi produk harus terus kita kembangkan dan kearifan lokal juga harus terus digali”, tutur Antarjo.

Kemudian Antarjo juga menyebutkan bahwa Jawa Barat sudah berkontribusi yang luar biasa di masa pandemi ini. Dengan kerjasama inilah kita bisa saling support satu sama lain pusat dan daerah.

“Kami ingin sekali Jabar ini menjadi trademark, Gubernur juga sangat semangat, tidak boleh ada tanah sejengkalpun yang menganggur. Ini semangatnya bagus karena untuk kesejahteraan petani. Untuk kegiatan padat karya juga jangan ditunda harus segera digalakkan”, ungkap Antarjo.

Selanjutnya Antarjo menghimbau untuk terus menggerakkan korporasi pekebun. Menurutnya Jawa Barat sudah memberikan contoh dan pihaknya terus mensosialisasikan terkait korporasi pekebun ini ke provinsi-provinsi lainnya.

Kembali Antarjo mengungkap harapannya terhadap Perkebunan Jawa Barat supaya menjadi trademark nasional. “Kita berharap Jawa Barat ini menjadi trademark nasional, komoditas lain belum nampak, hanya komoditas perkebunan saja”.

Kemudian Antarjo berpesan supaya sebisa mungkin untuk menghentikan ekspor kelapa bulat, melainkan harus ekspor kelapa turunannya. Selain itu diversifikasi pangan lokal harus terus dikembangkan seperti dari turunan komoditas kelapa, kopi, aren, tebu. Hilirisasi ini menjadi target presiden karena bisa menggerakan ekonomi. Tentunya setiap komoditas harus dilihat mana yang value chance, contoh turunan kelapa mana saja yang bernilai ekonomi terus kita kembangkan, kita carikan mitranya. Sudah ada korporasi petani di Jawa Barat yaitu Java Preanger Lestari Mandiri dengan keanggotaan cukup baik. Tetap perhatikan terkait lingkungan. Agrowisata juga penting untuk dihidupkan. Selain untuk promosi juga bisa sebagai ajang berdagang.

Menurut Antarjo saat ini sub sektor perkebunan sedang dipacu untuk bisa swasembada gula. Untuk mengejar kekurangan dari produksi gula nasional maka dilakukan rawat ratoon dan bongkar ratoon. Karena saat ini Indonesia masih mengimpor gula dari luar, tahun ini ada 150 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bulan Ramadhan yang akan datang.

Kemudian pada saat mengawali pembahasan rencana kerja Dinas Perkebunan, Hendy mengatakan bahwa berdasarkan pengelolaannya perkebunan di Jawa Barat ini ada tiga yaitu yang dikelola oleh perkebuna rakyat, perkebunan negara dan perkebunan swasta. Yang paling banyak dikelola oleh perkebunan rakyat sebesar 78% dengan luas areal 600 hektar.

Menurut Hendy untuk permasalahan yang dihadapai sub sektor perkebunan di Jawa Barat masih klasikal seperti terbatasnya sarana, mutu hasil yang kurang, penerapan budidaya yang belum maksimal, alihfungsi lahan. Adanya penurunan minat masyarakat terhadap usaha perkebunan dan akhirnya mengkonversi lahan perkebunannya. Alih fungsi lahan dari HGU menjadi hak guna lainnya.

Selain permasalahan di atas Hendy juga mengungkapkan bahwa traceability juga menjadi isu penting. “Seperti penulusuran traceability untuk komoditas perkebunan juga harus menjadi garapan masa depan, karena banyak buyer dari luar negeri yang meminta sertifikat produk asal usulnya. Semoga untuk kedepannya ada pedoman untuk traceability, tentu ini akan memberikan nilai tambah yang lebih lagi di pasar luar negeri”, tambah Hendy.

“Untuk tahun 2022 ke depan Jawa Barat akan mengarahkan pada komoditas perkebunan tidak bersifat kuantitas tapi bersifat kualitas. Contohnya untuk kopi arabika kita tidak bisa bersaing secara volume dengan provinsi diluar Jawa barat, karena dengan areal di Jawa Barat yang terbatas bagi areal komoditas perkebunan maka kita akan bersaing dari segi kualitas produk. Karena di rencana tata ruang Jawa Barat sendiri yang tentunya sedang dibahas luas, lahan pertanian yang ditetapkan dalam tata ruang Jawa Barat itu tidak lebih dari 900 ribu hektar itu untuk semua sub sektor pertanian di Jawa Barat”, sambung Hendy.

“Jika kita melihat NTP sub sektor perkebunan Jawa Barat memang masih dibawah angka 100, namun kalau melihat secara nasional subsektor perkebunan ini memiliki nillai yang paling tinggi dibandingkan sub sektor pertanian lainnya. Namun untuk NTP perkebunan Jawa Barat ini memang masih perlu perjuangan yang keras untuk meningkatkan nilai NTP begitupun dengan NTUPnya”, ungkap Hendy dalam akhir paparannya.

Kemudian Hendy juga menyampaikan bahwa arah pembangunan sub sektor perkebunan juga berfokus dalam upaya peningkatan ketahanan daya beli masyarakat kita, peningkatan produktivitas dan mutu hasil. Dalam peningkatan mutu hasil pihaknya juga sudah menggarap perkebunan organik untuk komoditas perkebunan teh dan kopi. Selain itu dengan pengembangan-pengembangan kelembagaan korporasi yang ada di Jawa Barat.

“Kami menilai investasi terbesar dalam korporasi pertanian adalah milik petani. Kalau investasi unit pengolahan mungkin hanya bisa sekian persen, tapi investasi yang dibangun petani mulai dari perbenihan, akses kebun dan sebagainya. Kami harapkan juga pemerintah kabupaten dan kota dapat menumbuhkan korporasi pertanian yang sahamnya betul-betul dimiliki oleh petani”, pungkas Hendy.  

Kemudian Dosen Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB, Akhmad Fauzi berpendapat terkait permasalahan sektor pertanian di Indonesia bahwa mindset masyarakat Indonesia terhadap produk pertanian itu masih cenderung merendahkan. Selain itu untuk pengembangan sub sektor perkebunan ke depannya supaya tidak hanya menjual produk perkebunannya saja melainkan dengan ekosistem servicesnya.**(HUMAS-DISBUN)


Dibaca : 44 kali