BANDUNG - Forum Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Hari ke-2 dan ke-3 dilaksanakan di Hotel Aston  Pasteur Kota Bandung dengan protokol kesehatan. Pelaksanaan hari ke -2 ini dibuka  langsung Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Hendy Jatnika dengan pengarah acara Sekretaris Dinas Perkebunan, Rika Jatnika.   Dalam sambutannnya, Hendy mengatakan  “Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mengundang para perwakilan dari Dinas Kabupaten/Kota untuk bersama-sama hadir guna mendiskusikan Sub Sektor Perkebunan untuk masa mendatang di tahun 2022 dan kita juga mencoba memberikan gambaran evaluasi  kegiatan yang telah dilaksanakan dan di capai di tahun 2020.” lanjut Hendy pada Rabu (17/03/2021).

Acara yang setiap tahunnya dilaksanakan ini, dihadiri secara langsung oleh para kabid atau yang mewakili sub sektor perkebunan dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Kepada para peserta Hendy meyampaikan ucapan terimaksihnya atas kehadiran dan antusiasme para peserta di kegiatan Forum Perangkat Daerah.

Hendy menyampaikan bahwa saat ini di Provinsi Jawa Barat subsektor perkebunan masih menjadi tulang punggung perekonomian selain tentunya sub sektor pertanian lainnya. Saat ini paramater keberhasilan pembangunan sektor pertanian termasuk didalamnya subsektor perkebunan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) atau Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yang datanya merupakan hasil olahan BPS. Untuk tahun 2019 maupun tahun 2020 nilai NTP atau NTUP sub sektor perkebunan masih dibawah 100 dan hal tersebut belum bisa mencerminkan bahwa petani perkebunan sudah sejahtera.

Nilai NTUP untuk Jawa Barat juga cukup rendah apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa. “Tentu saja hal tersebut menjadi PR bagi kita semua supaya kita dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha perkebunan khususnya perkebunan rakyat sehingga angka angka ini dapat mencapai angka 100. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu di kabupaten kota dapat terus berkoordinasi dengan BPS untuk mengetahui perkembangan data – data dari pengukuran kinerja sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan yang dinyatakan dalam NTP dan NTUP subsektor perkebunan di daerahnya masing-masing”’ begitu tutur Hendy.

Dari evaluasi sementara yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinisi Jawa Barat masih banyak petani yang meningkatkan produksi dengan melakukan perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan intesifikasi namun masih belum menunjukan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Beliau pun menyampaikan mengenai pengukuran efektifitas bantuan-bantuan yang diberikan pada tahun 2020 kepada para petani, apakah bantuan-bantuan tesebut sudah memberikan manfaat/dampak bagi kesejahteraan petani.

“Karena apapun programnnya dan dari manapun anggarannya, siapapun yang melaksanakannya tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan petani. Apapun bentuknya bantuan baik itu berupa benih, alat, pupuk atau peningkatan kelembagaan dan SDM petani tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan petani” ungkap Kadisbun kepada para peserta forum.

Di sisi lain Hendy Jatnika menyampaikan secara mikro khususnya budidaya, memang sudah banyak petani yang menunjukan tingkat keberhasilan. Sebagai contoh banyak petani yang dahulu usahanya hanya menggarap saja kini sudah berkembang memiliki sarana pengolahan dan lainnya tetapi hal tersebut tidak merata sehingga hal tersebut menjadi bahan dan perhatian untuk rencana kerja tahun 2022. Dari kegiatan fisik yang dilakukan tahun 2020 yang difasilitasi oleh APBN dan APBD masih ada beberapa kelemahan yang ditemukan bahkan menimbulkan masalah contohnya seperti alat pertanian yang spesifikasinya kurang tepat, benih yang tidak sesuai standar atau benih yang kadaluarsa.  Oleh sebab itu Hendy berpesan kepada para peserta Forum Perangkat Daerah “Kami harapkan Bapak Ibu semua memiliki komitmen yang sama dengan para stakeholder lainnya berkolaborasi untuk tetap mensukseskan program-program perkebunan untuk tahun-tahun mendatang”.

Selanjutnya Hendy menjelaskan bahwa terkait rencana kerja tahun 2022 dikatakan bahwa dalam masa pandemi ini Disbun Jabar harus melakukan pemulihan dan akselerasi terhadap subsektor yang terdampak. Perkebunan merupan salah satu subsektor yang terdampak tapi belakangan sudah ada gambaran arah komoditas yang akan dikembangkan oleh para pelaku usaha perkebunan. Pada tahun kemarin tepatnya pada awal pandemi pelaku usaha di Jawa Barat berhasil mengekspor beberapa komoditas diantaranya kopi dan produk turunan kelapa. Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Disbun Jabar ternyata peluang pemasaran produk komoditas kelapa ternyata sangat tinggi dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi pandemi bahkan karena tingginya permintaan komoditas kelapa didatangkan dari wilayah lain di luar Jawa Barat.

“Dalam salah satu acara pelepasan   ekspor produk turunan kelapa  di Gedung Sate, Gubernur menyampaikan bahwa subsektor perkebunan harus menjadi primadona Jawa Barat” kata Hendy.  Tentu harus diwujudkan secara kolaboratif  melalui  Perda Jabar No.5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perkebunan, yang telah bersusah payah kita susun bersama pada tahun 2020 lalu. Hendy berharap dengan adanya Perda tentang perkebunan ini dinas kabupaten/kota nantinya tidak hanya ada di tingkat  seksi tetapi ada bidang perkebunan tersendiri.

“Kami pada saat ini fokus pada komoditas strategis yang utama yaitu kopi, teh dan kelapa, tapi bukan berarti komoditas lain tidak kami garap tapi jika ada sedikit anggaran kita lebih fokus pada 3 komoditas strategis tersebut karena mencakup banyak wilayah dan petani yang terlibat.” pungkas Hendy.

Sesi selanjutnya adalah paparan dari para Kepala Bidang yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan Sekretaris Dinas Perkebunan, Rika Jatnika sebagai moderator. Paparan pertama disampaikan oleh Agus Sutirman yang merupakan Kepala Bidang Sumber Daya Perkebunan. Agus menyampaikan bahwa di bidangnya ada beberapa kegiatan unggulan yang fokus pada pembinaan petani-petani muda bahkan sebelum adanya program petani milenial. Saat ini bidang ini juga merupakan bidang yang menangani kegiatan petani milenial yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Barat sehingga dirinya menharapkan akan ada kerjasama dengan perangkat daerah yang ada di kabupaten/kota supaya program ini berhasil sesuai dengan harapan. Untuk kegiatan tahun 2022 nanti Agus mengungkapkan bahwa akan ada beberapa program yang sudah dirancang namun untuk lebih jelasnya dapat didiskusikan di acara desk yang akan dilaksanakan di hari ke-3 penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.

Paparan selanjutnya adalah mengenai Bidang Pengembangan dan Pelindungan disampaikan secara  langsung oleh Hermin Karlina sebagai Kepala Bidang.  Pada tahun ini ada kajian kawasan perkebuanan satu dokumen untuk mendukung Rencana Induk Perkebunan sejalan dengan Perda No.5 Tahun 2020 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan tentang Penyelenggaraan Perkebunan.        

“Kajian ini diharapkan selesai bulan Juni sebagai dukungan terhadap Pergub turunan dari Perda. Kegiatan kedua ada dilamanya konservasi lahan perkebunan kopi di dua kabupaten yaitu di Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian Bimbingan Pengawasan yang sudah dilakukan di tiga kabupaten. Kemudian penyempurnaan aplikasi Siperut Laper, lalu DBHCHT. Jadi nanti akan ada penyediaan pompa air pada lahan tembakau di beberapa lokasi dan akan difokuskan pada kelompok petani tembakau yang pernah melakukan kegiatan konservasi” jelas Hemin Karlina kepada peserta.

Kegiatan lainnya fasilitasi usaha tani karena dananya terbatas akan diarahkan kepada kelompok tani yang memiliki sumber benih vanili dan wilayah Pangandaran. Kemudian akan ada juga kegiatan pembuatan embung atau jaringan irigasi di tingkat usaha tani yang diawali dengan survey lapangan, sosialisasi dan pelaksanaan di empat wilayah Kabupaten. Penanganan DAS Citarum dan perubahan iklim akan dilaksanakan di empat Kabupaten yaitu Cianjur, Bandung Barat, Bandung dan Tasikmalaya.

Berdasarkan arahan dari Ditjenbun, untuk kedepannya Hermin Karlina menyampaikan bahwa mulai tahun depan Perkebunan tidak akan menangani konflik tetapi hanya menangani gangguan akibat bencana seperti banjir, longsor dan kebakaran yang terjadi di wilayah perkebunan. Kemudian ada juga kegiatan inventasrisasi pada wilayah yang terdapat gangguan.

Dalam akhir paparannya Hermin Karlina menyampaikan “Untuk 2022 kami mencoba mengusulkan kegiatan yang tidak jauh dari sebelumnya namun informasinya disesuaikan dengan apa yang diperoleh dari usulan dari para peserta kegiatan desk besok dan kegiatannya diharapkan sesuai dengan apa yang sangat dibutuhkan di daerah”.

Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran Usaha Perkebunan (PPUP), Fajar Abdillah menyampaikan mengenai kegiatan atau program yang telah diampu oleh Bidang PPUP sampai saat ini. Dirinya menyampaikan bahwa PPUP akan mengadakan bimtek pasar dan pengolahan produk perkebunan di 9 Kabupaten. Ada juga program lanjutan untuk teh dan juga tembakau. Kami juga akan mengadakan pelatihan dengan pesertanya 9 Kelompok Tani yang akan kami bawa ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, lalu sosialisasi produk perkebunan yang akan dilaksanakan di aula BPP, kemudian kami juga akan melengkapi galeri kopi disbun di dago, selanjutnya kami akan mengadakan FGD terkait kebutuhan UPH alat pengolahan kelapa dan teh, kami juga akan mengadakan uji biji kopi sebanyak 29 sampel dari 15 Kabupaten.  Saat ini kami sedang merancang Masterplan Agrobisnis Kebun Dinas, ada dua lokasi yang sudah kami pilih yaitu Kebun Dinas Desa Sukajadi dan Sukahurip sesuai dengan arahan Gubernur untuk memanfaatkan lahan milik Provinsi. Kemudian mohon do’anya minggu depan akan ada pelepasan ekspor teh hijau ke Arab Saudi” kata  Fajar.

Selanjutnya Fajar berharap kondisi pandemi ini segera membaik karena apabila keadaan membaik bukan tidak mungkin akan diselenggarakan pameran.  Ada juga rencana akan  melakukan  komparasi pasca panen tembakau ke NTB yang diikuti 23 peserta dan akan ada bantuan sarana pasca panen untuk Kabupaten Garut dan Pangandaran. Tahun ini  aka ada penilaian usaha kelas kebun. Menurut data yang ada pada bidang PPUP paling tidak ada 5 kabupaten yang tidak memiliki petugas kelas kebun, selain itu ada 9 kabupaten yang memiliki petugas.  Sementara kegiatan APBN  masih fokus pada penambahan sarana  perkebunan di 6 Kabupaten.

Untuk paparan Bidang Produksi disampaikan oleh Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Rempah, Anton Nurholis mewakili Kepala Bidang Produksi Perkebunan, Yayan C Permana yang berhalangan hadir. Anton menyampikan beberapa kegiatan yang ada di produksi pada tahun 2020, yang pertama  teknik pemupukan pada tembakau yang berlokasi di Majalengka, Sumedang dan Garut. Kemudian penerapan teknologi GAP di Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Kuningan, Tasikmalaya dan Pangandaran. Teknologi GAP juga diaplikasikan untuk komoditas cengkeh. “Berdasarkan permasaahan yang ada kita tetap fokus pada penerapan teknologi GAP dengan memberikan bantuan berbentuk fisik termasuk alat mesin dan pupuk jika anggarannya cukup.” begitu ungkap Anton.

Untuk tahun 2022 kegiatan difokuskan pada komoditas yang melibatkan masyarakat banyak yaitu teh, kopi baik robusta maupun arabika serta kelapa. Sedangkan untuk mendukung komoditas lainnya khususnya tanaman semusim dan rempah akan difokuskan pada tanaman cengkeh, pala, tembakau dan yang terbaru untuk tahun 2022 nanti adalah komoditas sereh wangi.

Acara pun dilajutkan dengan paparan dari para Kepala Balai yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Pertama, paparan disampaikan oleh Kepala Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan (BPPBP), Dudung Ahmad Suganda. Dudung menyampaikan bahwa ada tiga program di BPPBP, semua mencakup benih dan fasilitas benih.

“Jadi kegiatan di balai kami sebetulnya sama dengan sub kegiatan yang ada di BPSBP yaitu pengawasan mutu, penyediaan benih dan pendistribusian benih. Penyediaan benih nampaknya sangat sederhana tapi mempunyai makna yang sangat luas, karena sebelum tumbuh sebuah tanaman harus melewati fase menjadi benih dahulu.”

Dudung kemudian menjelaskan rincian mengenai alokasi dana pada BPPBP yang dialokasikan untuk pemeliharaan kebun dinas, kebun sumber benih yang sudah ada di kebun dinas maupun yang masih calon, dan yang utama untuk tahun ini dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan benih kelapa genjah dan tembakau.

“Khusus untuk yang kebun dinas, kami memiliki 12 kebun dinas yang tersebar di beberapa kabupaten, mulai dari Bogor, Karawang, Subang, Purwakarta, Cianjur, Garut, Bandung, Ciamis, dan Sumedang. Lokasi-lokasi kegiatan ini sebetulnya memang berkonsentrasi di bawah kendali Balai seluruhnya, namun hasil pemanfaatannya bagi seluruh petani di Jawa Barat.” jelas Dudung.

Dudung menjelaskan bahwa akan ada calon kebun induk kelapa dalam, lalu Calon kebun Induk Lada di Sumedang kemudian PIT cengkeh di Cianjur dan Purwakarta, PIT kelapa di Sukabumi, Pala di Bogor, Tasik dan Purwakarta serta kebun sumber benih vanili di Sumedang. “Kami berkolaborasi dengan balai yang di dago tahun in ikan membangun merehab lab dan rumah kaca karena lab yang saat ini masih kurang representative. Semuanya untuk operasional produksi benih dengan teknologi kultur jaringan.” begitu ungkap Dudung.

Semua dana dialokasikan untuk kegiatan yang berbentuk fisik, seperti membangun nursery di kebun benih, pengairan, lab dan lainnya. Untuk lab yang paling utama adalah tempat penyimpanan benih namun sarana yang ada saat ini masih belum lengkap. “Jadi semuanya yang DAK ini kami focus pada pembuatan lab lapangan dalam implementasi teknologi perbenihan khususnya kultur jaringan” tutur Dudung.

Dudung menyebutkan bahwa ada kabupaten yang belum mengambil benih kopi tahun 2020, sehingga benih tersebut direlokasikan pada kelompok tani dari kabupaten lain, karena jika terlalu lama tidak ditanam, kualitas benih akan menurun. Dudung pun menegaskan “Jangan sampai kita sudah menyiapkan benih-benih kopi yang bagus dan bersertifikat tapi  tidak digunakan, sayang karena itu dananya cukup besar meskipun banyak petani yang membutuhkan”

“Sampai saat ini kami menyadari masih sangat terbatas kebun sumber benih sebagai bahan tanaman dibandingkan dengan kebutuhan benih berbagai komoditas. Kalau kami hitung dana yang dibutuhkan hampir 46 M untuk operasional kebun sumber benih sehingga nanti ada solusi.”

Untuk teknologi kultur jaringan Dudung menyadari bahwa teknologi ini belum diimplementasikan maksimal. Solusinya BPPBP akan menginventarisir sumber benih yang ada di setiap kabupaten  dan melakukan kerjasama dengan para stakeholder termasuk dengan perguruan tinggi yang terkait dengan teknologi dan peningkatan adopsi teknologi.

Setelah itu paparan dilanjutkan oleh Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP), Krisna Gunara yang dalam membuka paparannya menyampaikan “Semoga forum perangkat daerah ini bisa menjadi entry point kita berkomunikasi secara langsung tanpa adanya kekhawatiran akan covid-19. Kami dengan BPPBP bagaikan dua mata pisau yang saling mendukung, yang satu di produksinya dan yang satu di bidang sertifikasi benihnya”.

Kemudian Krisna menjelaskan kebun benih di Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas Perkebuanan  ada 13 komoditas mulai dari cengkeh, pala, tebu, teh, kelapa, sereh wangi, aren, lada dan vanili. Hanya sebagian kecil benih yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan benih perkebunan di Jawa Barat. Pada tahun 2020 BPSBP sudah banyak mensertifikasi benih yang ada di Jawa Barat, ada peningktan 5,6% dari tahun sebelumnya. Krisna berharap akan semakin banyak rekomendasi benih dan semakin banyak sumber benih yang berkembang dimasyarakat.

“Target kami tahun ini produsen-produsen benih, ada 8 produsen benih yang sudah kami rekomendasikan dalam program 3 juta benih tahun 2020 yang notabene dibina oleh Pak Dudung” pungkas Krisna.

Untuk realisasi sertifikasi sebagian besar dilakukan pada komoditas karet, teh, kelapa dalam dan kopi robusta. Kegiatan strategis di tahun 2021 yaitu program pengembangan prasarana perkebunan baik yang dananya berasal dari APBD maupun APBN. Di tahun 2021 kegiatan strategis BPSBP yaitu berupaya memberikan pelayan yang lebih mudah kepada pelaku usaha tani dengan aplikasi SI SOLEH BUN.

“Target kita untuk membangun kebun induk kelapa, kemudian produsen benih di Pangandaran dan produsen benih karet di Tasik. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan statusnya dari benih unggulan lokal menjadi benih unggul. Mudah-mudahan target tersebut dalam waktu dekat bisa direalisasikan” ungkap Krisna kepada para peserta.

Krisna menyampaikan tahun 2020, karena keterbatasan sumber benih maka BPSBP  mengupayakan mendorong para stakeholder di kabupaten/kota bersama-sama membangun kebun sumber benih di kabupaten masing-masing dan mengembangkan benih sesuai dengan potensi wilayahnya.  “Untuk budidaya kami yakin para petani sudah menguasainya, hanya untuk benih ini yang perlu kita dukung, asal usulnya jelas, bersertifikat”.

Sesi terakhir  Kepala Balai Perlindungan Perkebunan (BPP) “Siti Purnama” menginformasikan  bahwa program Balai Perlindungan Perkebunan adalah fokus pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sesuai dengan Permendagri No. 70. Kemudian indikatornya adalah peningkatan poktan yang terfasilitasi penanggulangan bencana perkebunan sebanyak 25%.

“Sub kegiatan  pengendalian OPT perkebunan dengan 3 indikator; 1. Jumlah petani yang melaksanakan pengendalian OPT, target sebanyak 1.500 orang. 2. Jumlah petani yang terlibat langsung dalam klinik hama penyakit, kebetulan kami memiliki unit pelayanan di 10 kabupaten, salah satu aktivitasnya yaitu klinik tanaman. Target kami yang terlibat di klinik tanaman ini 500 orang untuk tahun 2021. 3. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan  layanan informasi hama penyakit. Kenapa disini kami sebutkan masyarakat karena disini berbeda dengan layanan sebelumnya, kalau yang sebelumnya untuk para petani sedangkan layanan informasi ini terkait dengan aplikasi untuk mempercepat penanganan hama penyakit. Jadi tidak terbatas pada petani pemanfaatannya, bisa petugas, bisa pelaku usaha lainnya atau masyarakat umum” ungkap Siti Purnama.

Siti menjelaskan untuk saat ini ada 2 aplikasi yang dimiliki oleh BPP dalam upaya mendukung pelayanan kepada masyarakat. Kedua aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Ruang Layanan Dokter Tanaman (SI RUTE AMAN) dan Sistem Informasi Manajemen Hama Penyakit Tanaman (SI MAMA KITA). Selain itu untuk BPP juga menyelenggarakan pelayanan melalui sistem informasi lainnya seperti petani yang datang konsultasi langsung ke BPP atau masyarakat yang langsung datang ke Satuan Pelayanan (Satpel).

Selanjutnya Siti Purnama memaparkan aktivitas pengendalian OPT yang telah dilaksanakan oleh BPP pada tahun 2021.  Kegiatan pengendalian OPT telah dilaksanaka di berbagai kabupaten diantaranya di Kabupaten Bandung, Pangandaran, Cianjur, Ciamis, Purwakarta, Majalengka, Tasikmalaya, Sumedang dan Garut sedangkan untuk Subang alokasi anggaran hanya cukup untuk klinik tanaman. Untuk kegiatan yang didanai APBN terbanyak dilakukan di Kab. Bandung diantaranya pengendalian PHT seluas 25 hektar.

Luasan OPT pada tahun 2020 paling tinggi adalah untuk komoditas kelapa di Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Tasikmalaya dan Ciamis, lalu untuk kopi terdapat di Kab. Bandung, Kuningan, Garut dan Sumedang sedangkan untuk teh terdapat di Cianjur, Tasikmalaya dan Purwakarta.

“Untuk rancangan (kegiatan tahun 2022) ini tidak sebanding dengan anggaran yang ada, jadi mari kita berkolaborasi. Untuk kolaborasinya kita bisa memanfaatkan   inovasi kami yaitu AKSI TALI INTAN (Aksi Petani Peduli Perlindungan Tanaman). Jadi kita bisa menjadikan petani sebagai manajer dalam mengendalikan OPT di kebunnya. Kemudian ada LIMA PERAK (Pegendalian Hama Terpadu Penggerek Buah Kopi).  

Pada akhir paparan Siti Purnama menyampaikan bahwa target petani  yang mengadakan pengendalian OPT sebanyak 1.035 orang. Lalu target jumlah petani yang terlibat pelayanan kegiatan penanganan penyakit secara mandiri atau melalui aplikasi adalah 1.500 petani karena BPP telah melakukan terobosan-terobosan dalam bentuk digital yang dapat melibatkan banyak petani seperti SI RUTE AMAN, SI MAMA KITA yang melibatkan  dokter tanaman dan mantri tanaman sehingga jangkaun pemanfaatan aplikasi oleh pengguna atau  petani menjadi lebih luas, pungkas Siti. ***(HUMAS DISBUN)


Dibaca : 123 kali