Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat melalui Bidang Sumber Daya Perkebunan pada Bulan April 2021 ini kembali menyelenggarakan pembinaan akses permodalan bagi para pelaku usaha tani perkebunan yang dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Karawang. Adapun kegiatan serupa telah dilaksanakan pada Bulan Maret lalu di 2 (dua) Kabupaten, yaitu di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sumedang.

Dalam kegiatan ini para pelaku usaha tani perkebunan tersebut diberikan sosialisasi tentang bagaimana cara mengakses Kredit Usaha Tani (KUR) oleh nara sumber dari pihak perbankan, antara lain dari Bank BJB, Bank BRI dan Bank BNI. Disamping diberikan informasi tentang tata cara serta persyaratan kredit yang harus diketahui para calon debitur, juga diberikan pembinaan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan tentang bagaimana cara yang terbaik dalam mengelola dan memanfaatkan modal kredit untuk tujuan peningkatan produktivitas usaha taninya.

Menurut penjelasan dari pihak Kepala Bidang Sumber Daya Perkebunan (Agus), bahwa program/kegiatan pembinaan akses permodalan bagi petani perkebunan tersebut sudah dilaksanakan sejak sekitar sepuluh tahun lalu, dengan lokasi penyelenggaraan secara bergilir di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Barat, yang diikuti oleh para perwakilan pengurus kelompok tani perkebunan, dengan pola pembinaan adalah berupa (i) Sosialisasi Program Kredit yang tengah dijalankan oleh perbankan, kemudian (ii) Pendampingan proses akad kredit bagi para petani yang bermaksud jadi debitur, serta (iii) Monitoring dan Evaluasi perkembangan pemanfaatan modal Kredit pada unit produksi para debitur.

Untuk tahun 2021 ini penyelenggaraan kegiatan pembinaan akses permodalan sesuai dengan anggaran yang tersedia hanya bisa dilaksanakan di 5 Kabupaten saja. Disamping itu adapula jenis kegiatan serupa dengan nama Pembinaan Penumbuhan Modal Mandiri, yaitu berupa pembinaan proses pemupukan modal secara mandiri melalui iuran dari para anggota kelompok tani menurut kreativitasnya masing-masing, yang selanjutnya akan diarahkan untuk menjadi koperasi kelompok tani.

Dari hasil pemantauan penyelenggaraan kegiatan pembinaan akses permodalan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, diperoleh beberapa catatan yang harus disikapi lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan di bidang permodalan usahatani, antara lain:

  • Tingkat kesuksesan atau kelancaran para pelaku usaha tani dalam mengakses kredit modal dari perbankan masih rendah, misalnya dari 30 peserta yang mengikuti sosialisasi akses permodalan hanya 1 sd 3 orang (atau hanya 10%) yang mampu berhasil sampai realisasi kredit, selebihnya tidak berhasil karena berbagai persoalan, antara lain:
    • Gagal dalam proses BI Checking atau verifikasi persyaratan calon debitur, misalnya: Umur masih dibawah 21 tahun, termasuk Black List, atau ada pihak keluarga terdekat yang memiliki masalah perkreditan, masih punya beban kredit dengan Bank lainnya, dlsb.
    • Calon debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan anggunan kredit;
    • Dianggap kurang memenuhi persyaratan teknis, misal: Umur Usaha taninya masih dibawah 6 bulan, Nilai kelayakan ekonomis usaha taninya belum memadai, tidak memiliki avails, dlsb.
  • Pada saat pendampingan proses akad kredit di tingkat petani, seringkali ditemui adanya perbedaan persepsi antara informasi kebijakan persyaratan kredit yang dipublikasikan melalui media masa oleh pihak pengelola perbankan dengan langkah penerapan dalam pelaksana akad kreditnya oleh para petugas perbankan dilapangan, terutama ketika menyangkut persyaratan-persyaratan kredit yang harus dipenuhi calon debitur. Hal ini yang sering menjadi perdebatan dalam proses pendampingan akses permodalan di tingkat petani.
  • Sering pula terjadi perbedaan pemahaman tentang pola angsuran kreditnya, dimana para petani hanya memiliki kemampuan angsuran ketika masa panen atau sering disebut Yarnen (dibayar setelah panen), yang lama waktu pembayarannya tergantung dari masa produksi tanaman yang dibudidayakannya, sementara pola umum angsuran perbankan sendiri umumnya harus dilakukan setiap bulan atau secara berkala.
  • Dalam kondisi kekurang-lancaran akses permodalan bagi para pelaku usaha tani, disinyalir menjadi celah untuk masuknya para pemodal (rentenir) dalam mengatasi kebutuhan modal para petani. Akibatnya para petani banyak yang terjebak dalam permasalahan utang dengan bunga pinjaman yang cukup tinggi, serta biasanya dikaitkan dengan jaminan hasil produksi yang nilai jualnya ditentukan oleh para pemodal tersebut.

Beberapa harapan para pelaku usaha tani yang sering mengemuka dalam setiap diskusi dalam kegiatan sosialisasi akses permodalan tersebut, antara lain:

  1. Jika dimungkinkan bisa dibentuk bank khusus pertanian, atau adanya kredit khusus usaha tani.
  2. Ingin adanya keluwesan persyaratan kredit usaha tani yang disesuaikan dengan: budaya Bertani, kemampuan petani dan pola proses produksi usaha tani.
  3. Adanya subsidi bunga kredit dari pemerintah untuk meringankan beban petani.
  4. Dipercepat pembinaan para calon avalis (Off Taker) yang bisa menjadi Bapak Angkat para petani dalam mengatasi permodalan serta pemasaran hasil produksinya, sekaligus bisa membebaskan para petani dari jeratan para rentenir.
  5. Meningkatnya peran serta para pelaku usaha/industri dan BUMN dalam menyediakan modal usaha tani melalui pola CSR (Corporate Social Responsibilty) atau PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan)  . (SDP) 

Dibaca : 263 kali