BANDUNG – Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Focus DIscussion Group (FGD)  Pembahasan Rencana Induk Pembangunan Perkebunan (RIPP)  yang mana merupakan salah satu amanat dalam  Peraturan Daera Jawa Barat No.05 Tahun 2020 tetang Penyelenggaraan Perkebunan dan turut mengundang akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc. beserta tim sebagai narasumber untuk memberikan insight dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Perkebunan. Bertempat di Balai Perlindungan Perkebunan kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional madya ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Kadisbun Jabar), Ir. Hendy Jatnika, M.M. (23/09/2021)

Subsektor perkebunan memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah dan perkembangan perekonomian Provinsi Jawa Barat. Pandemi Covid-19 semakin memberikan gambaran bahwa sektor perkebunan merupakan sektor yang konsisten memberikan konstribusi bagi perekonomian nasional. Namun sebuah ironi ketika  peran penting tersebut tidak sejalan dengan nilai tukar petani (NTP) yang cenderung stagnan, seperti yang diketahui bahwa nilai tukar petani (NTP) saat ini merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan petani. Permasalah lain timbul ketika banyak faktor yang memaksa terjadinya alih fungsi perkebunan baik itu alih fungsi komoditas maupun alih fungsi lahan menjadi pemukiman.

“Hari ini kita menyelenggarkan kegiatan Focus Discusin Group (FGD) dalam rangka membahas Pergub turunan dari Perda No.5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perkebunan yang sebetulnya perda ini merupakan target dari dewan yang selesainya betul-betul diakhir tahun 2020. Seperti halnya perda yang lain kami juga ingin membuat rancangan pergub. Harapannya dengan hadirnya Prof dan Tim, pada tahun 2021 kita memiliki Pergub tentang  penyelenggaraan perkebunan" pungkas Kadisbun Jabar dalam sambutannya.

“Saat ini peraturan dan perundang-undangan yang ada di kementrian ataupun yg ada di pemerintah daerah terkadang belum mampu meng-cover semua kewenangan dan kewajiban dinas-dinas teknis yang di Jawa Barat, tetapi jika dilihat peraturan tentang penyelenggaraan perkebunan semuanya sudah lengkap mulai dari hulu, tengah dan hilir”, ungkap Kadisbun.

“Yang saya dengar, di luar negeri aturan untuk melindungi tanaman komoditas utamanya kadang-kadang aturannya sangat ketat misalkan untuk masukan benih, bahan tanaman hingga bahan untuk perlindungan tanaman. Dalam operasional kita, aturan-aturan seperti itu sepertinya belum ada tapi pada fungsi dan pelaksanaannya ada seperti ketika kita dalam menyebarkan pestisida nabati dan hayati, dalam undang - undang belum ada yang seperti itu. Sehingga kami ingin kedepannya unsur - unsur tersebut  ada dalam pergub dan perdanya, sehingga yang kami lakukan dalam penyelenggaraan perkebunan ada legalitasnnya ”, sambungnya.

Kemudian membuka sesi diskusi Prof. Fauzi menjelaskan bahwa RIPP ini harus dirancang sedetail mungkin.

"Dalam kesempatan ini kami ingin menggali informasi yg detail. Tidak hanya menarik dari dokumentasi yang ada tapi juga dari insight yang akan diberikan ke (masa) depan. Produk pergub memerlukan bahan baku yg komperhensif dan futuristik karena akan diberlakuakn untuk 20 tahun ke depan" ungkap Guru Besar IPB tersebut kepada seluruh peserta yang hadir.

Lalu Prof. Fauzi menyampaikan bahwa di era pandemi banyak produk perkebunan yang masih menjadi primadona masyarakat untuk dikokonsumsi namun peran strategi tidak akan berhenti di masa pandemi covid 19. Di sisi lain kita akan mengahadapi slowbalisation yang merupakan dampak pandemi dimana nanti masyarakat akan kembali ke produk-produk lokal.

Dalam penyusunan RIPP branding culture eknomi merupakan salah satu fokus utama dengan tujuan utama yaitu peningkatan nilai tambah perkebunan. Saat ini nilai tambah perkebunan rendah karena para petani/pelaku usaha perkebunan hanya fokus pada produksi saja tidak sampai ke hilir.

“Untuk kedepannya dalam RIPP kita harapkan ada 4 komponen yaitu konsumsi, history, tradition, culture”, terang Prof. Fauzi sekilas dalam paparannya.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan informasi-informasi yang diberikan oleh para kepala bidang serta balai terkait perkembangan serta permasalahan yang dihadapi oleh subsektor perkebunan saat ini khususnya di Provinsi Jawa Barat. Diskusi ini merupakan tahapan awal dari penyusunan RIPP dan tentunya akan terus berlanjut ke tahapan berikutnya dengan tujuan tersusunnya RIPP yang dapat mendorong kemajuan para petani dan pelaku usaha subsektor perkebunan di Jawa Barat. (***HUMAS DISBUN)


Dibaca : 105 kali