BANDUNG – Dinas Perkebunan mempunyai program unggulan Petani Milenial dengan jargon tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Jadi orang-orang desa tidak perlu ke Bandung, cukup tinggal di desa tetapi rezekinya kota. Hal ini disampaikan Sekdisbun Jabar, Rika Jatnika, S.Pt., MM. pada saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker)  DPRD Kabupaten Bangka Selatan (04/11/2021).

Turut hadir mendampingi, Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Usaha Perkebunan, H. Fajar Abdillah, S.Hut., M.A.P., Kepala Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan, Dr. H. Dudung A Suganda., M.Si., Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, R. Krisna Gunara, S.Hut., M.Eng dan Kasubbag Keuangan dan Aset, Lasmawati, S.E., M.M.

Kunjungan kerja  DPRD Kabupaten Bangka Selatan, khususnya Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) ini terkait dengan perbandingan pemungutan pajak dan retribusi untuk perizinan usaha perkebunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tutur salah seorang anggota rombongan.

Menurut pengamatan mereka di Kabupaten Bangka Selatan banyak pengusaha perkebunan yang menggunakan KP5, jadi pihak swasta itu ibaratnya membeli lahan di Bangka. Dengan berlakunya UU tentang Cipta Kerja ini, izin usaha perkebunan diubah menjadi perkebunan masyarakat sehingga terbentuklah lahan-lahan masyarakat. Jadi masyarakat di Bangka itu dulunya tidak pernah mempunyai surat legal terkait lahannya, penggunaan lahan itu hanya berdasarkan turun temurun karena mungkin dari nenek moyangnya sudah disitu.

Sambutan balasan,  disampaikan Sekdisbun “Rika Jatnika” kepada   6 (enam) orang perwakilan DPRD Kabupaten Bangka Selatan. yang diawali dengan profile Dinas Perkebunan. Menurut Rika, di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat tidak ada retribusi. “kami punya program unggulan Petani Milenial dengan jargon tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Jadi orang-orang desa tidak perlu ke Bandung, tinggal di desa, rezekinya kota”, lanjut Rika.

Rika menyatakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah menggunakan aplikasi dalam hal presensi sehingga terpantau langsung oleh pimpinan (Gubernur dan Sekda) di Gedung Sate. Baik pegawai yang masuk dan yang tidak, maupun yang terlambat akan dapat diketahui secara realtime oleh pimpinan. Terkait hal ini pun Rika menuturkan bahwa Dinas Perkebunan sudah 9 (Sembilan) kali mendapatkan peringkat presensi terbaik antar OPD lain di lingkungan Pemerintah Provinsi di Jawa Barat.

“Kami berprinsip bagaimana kita bisa berkinerja baik jika hadir saja telat, kehadiran ini menjadi indikator bagi kami. Setiap Kabid dan Kabalainya selalu memantau terkait presensi ini”, ungkap Rika kepada seluruh peserta Kunker.

Tidak hanya terkait hal presensi, Rika juga menyampaikan prestasi-prestasi Dinas Perkebunan dalam hal lainnya. misal…”dalam hal Reformasi Birokrasi kita juga termasuk yang terbaik dengan menjadi rangking kedua di lingkungan Pemda Prov Jabar”, lanjut Rika.

Menurut Rika prestasi lain yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat adalah dari aspek pelayanan public yaitu inovasi,  karena di Jawa Barat ini setiap ASN dituntut untuk berinovasi sesuai visi Jawa Barat yaitu Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi sehingga PNS di Jawa Barat ini diharapkan berinovasi dalam melayani masyarakat.

Kemudian Rika memaparkan beberapa contoh inovasi pelayanan publik yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yaitu Si Perut Laper (Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan), dengan inovasi ini petani atau pemilik lahan dapat mengetahui komoditas apa yang cocok untuk lahannya. Inilah salah satu inovasi yang disumbangkan Dinas Perkebunan untuk masyarakat Jawa Barat.

Selanjutnya inovasi Si Buluh Babeh (Sistem Informasi Distribusi Bantuan Benih Perkebunan) yang berhasil masuk ke top 99 inovasi tingkat nasional. Adapun Inovasi terbaru dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yaitu Si Solehbun (Sistem Informasi Sertifikasi Online Benih Perkebunan) yang berkaitan dengan PAD. “inovasi ini hadir agar PAD kita yang masuk ke negara itu tidak ada permainan karena semuanya sudah memakai sistem seperti Di Bapenda Jabar juga PAD kita sudah melalui system”, pungkas Rika.**(HUMAS-RESTI)


Dibaca : 47 kali